Sejarah PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tidak hanya dipenuhi dinamika kaderisasi dan perjuangan intelektual, tetapi juga mencatat berbagai perdebatan besar mengenai arah organisasi.
Salah satu yang paling menarik adalah munculnya gagasan untuk mengubah nama PMII menjadi PMRI atau Pergerakan Mahasiswa Republik Indonesia menjelang Kongres IX PMII di Surabaya pada tahun 1988.
Meski akhirnya tidak pernah terealisasi, wacana tersebut menjadi salah satu episode penting dalam perjalanan organisasi yang hingga kini masih jarang diketahui oleh kader PMII generasi baru.
Gagasan perubahan nama PMII menjadi PMRI lahir di tengah proses pencarian identitas kebangsaan organisasi pasca-Deklarasi Murnajati 1972.
Untuk memahami mengapa usulan tersebut muncul, perlu menengok kembali sejarah berdirinya PMII.
Organisasi ini resmi didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya oleh 13 mahasiswa dan pemuda Nahdlatul Ulama dengan restu Ketua Umum PBNU saat itu, Idham Chalid.
Menariknya, nama “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” sendiri lahir melalui perdebatan panjang.
Dalam forum pendirian sempat muncul usulan nama “Himpunan Mahasiswa Sunni” dari delegasi Yogyakarta, sebelum akhirnya disepakati nama PMII dengan huruf “P” yang melambangkan semangat pergerakan.
Selama lebih dari satu dekade, PMII berstatus sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Namun perubahan konfigurasi politik nasional pada awal pemerintahan Orde Baru mendorong organisasi ini melakukan reposisi.
Kebijakan penyederhanaan partai politik serta penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) membuat organisasi mahasiswa harus menyesuaikan arah geraknya.
Kondisi tersebut melahirkan Deklarasi Murnajati pada 14 Juli 1972 di Lawang, Malang, yang menandai independensi PMII dari NU.
Setahun kemudian, melalui Kongres V di Ciloto, independensi tersebut dipertegas dengan penyempurnaan struktur organisasi dan mulai dirumuskannya Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai fondasi ideologis PMII.
Momentum pasca-independensi inilah yang kemudian melahirkan berbagai diskursus mengenai masa depan organisasi, termasuk gagasan mengganti nama PMII menjadi PMRI.
Ide tersebut muncul menjelang Kongres IX PMII Surabaya tahun 1988 sebagai bagian dari upaya mendefinisikan kembali posisi PMII dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Usulan perubahan nama PMII menjadi PMRI tidak hanya wacana tanpa pengusung. Gagasan tersebut datang dari Drs. H. Andy Muarly Sunrawa yang saat itu menjabat Ketua PB PMII bersama Drs. Isa Muchsin selaku Sekretaris Jenderal PB PMII periode 1985-1988 pada masa kepemimpinan Ketua Umum PB Suryadharma Ali.
Keduanya membangun argumentasi bahwa simbol-simbol keagamaan yang melekat pada nama organisasi kader dianggap kurang merepresentasikan perjuangan kebangsaan secara lebih luas.
Menurut pandangan tersebut, PMII sebagai organisasi kader bangsa semestinya tampil dengan identitas yang lebih inklusif dalam konteks nasional tanpa kehilangan semangat perjuangannya.
Mereka menilai sejak awal berdiri PMII sesungguhnya telah menempatkan kepentingan Indonesia sebagai orientasi utama, sebagaimana tercermin dalam mukadimah AD/ART yang menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan Pancasila serta mengabdi kepada bangsa dan negara.
Jika dilihat dari konteks sejarah nasional, gagasan itu muncul pada masa ketika pemerintah Orde Baru sedang mendorong penerapan asas tunggal Pancasila kepada seluruh organisasi kemasyarakatan.
Setelah Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi dalam Muktamar Situbondo 1984, muncul pula pemikiran di lingkungan PMII untuk mempertegas identitas kebangsaan organisasi melalui perubahan nama menjadi Pergerakan Mahasiswa Republik Indonesia.
Namun, gagasan tersebut tidak memperoleh dukungan dari peserta Kongres IX PMII. Mayoritas forum tidak memberikan respons positif sehingga usulan perubahan nama praktis berhenti sebagai wacana yang tidak pernah berkembang menjadi keputusan organisasi.
Penolakan paling terkenal datang dari Mahbub Djunaidi, Ketua Umum pertama PMII yang memimpin organisasi sejak kelahirannya pada tahun 1960 hingga 1967.
Dalam pidatonya, Mahbub menilai usulan perubahan nama itu hanya sebatas spekulasi yang tidak perlu ditanggapi secara serius.
Dengan gaya satir yang menjadi ciri khasnya sebagai wartawan dan kolumnis, Mahbub bahkan menyindir bahwa nama PMRI terdengar seperti nama perusahaan angkutan bus DAMRI.
Candaan yang sederhana tetapi tajam tersebut menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah Kongres IX dan secara simbolis mengakhiri perdebatan mengenai perubahan nama organisasi.
Akhirnya, PMII tetap mempertahankan identitasnya sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nama tersebut dianggap tetap mampu merepresentasikan keseimbangan antara identitas keislaman dan komitmen kebangsaan yang sejak awal menjadi ruh organisasi.
Di luar polemik perubahan nama, Kongres IX PMII Surabaya pada 14-19 September 1988 juga tercatat sebagai salah satu kongres paling besar dalam sejarah organisasi.
Tidak kurang dari sepuluh menteri dan pejabat setingkat menteri hadir dalam pembukaan maupun rangkaian kegiatan kongres.
Kehadiran tokoh-tokoh nasional, pimpinan partai politik, serta perhatian media massa dari berbagai daerah menjadikan Kongres IX sebagai momentum penting yang menunjukkan besarnya posisi PMII dalam kehidupan sosial-politik Indonesia saat itu.
Pemilihan Surabaya sebagai lokasi kongres juga memiliki makna historis tersendiri. Kota Pahlawan merupakan tempat kelahiran PMII pada tahun 1960 sehingga penyelenggaraan Kongres IX sering dimaknai sebagai simbol kembalinya PMII ke rumah sejarahnya.
Kongres IX juga melahirkan salah satu warisan paling penting dalam perjalanan organisasi, yakni penyempurnaan rumusan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) PMII yang hingga kini tetap menjadi pijakan ideologis kader di seluruh Indonesia.
Kehadiran NDP menjadi jawaban atas tantangan pasca-independensi ketika pola rekrutmen PMII semakin terbuka bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang, sehingga organisasi memerlukan fondasi ideologi yang mampu menjaga arah perjuangan sekaligus memperkuat identitas keislaman dan kebangsaannya.
Dalam agenda pemilihan kepemimpinan nasional, Kongres IX juga menandai berakhirnya kepemimpinan Suryadharma Ali. Persaingan berlangsung ketat antara M. Iqbal Assegaf dan Saifullah Ma’shum sebelum akhirnya forum menetapkan M. Iqbal Assegaf sebagai Ketua Umum PB PMII periode 1988-1991 dengan Abdul Khalik Ahmad sebagai Sekretaris Jenderal.
