Di antara sedikit tokoh dalam sejarah Indonesia yang mampu membelah opini publik secara ekstrem, nama Soekarno hampir selalu berada di urutan teratas. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak bangsa, proklamator, arsitek nasionalisme Indonesia dan simbol perlawanan terhadap kolonialisme global.
Namun bagi sebagian lainnya, terutama para pengkritik era Orde Lama, Soekarno tidak hanya seorang pemimpin revolusi. Ia dianggap sebagai sosok yang secara perlahan membangun pemerintahan personalistik dengan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar sesuatu yang dalam terminologi politik modern sering diasosiasikan dengan diktator.
Pertanyaan “Apakah Soekarno seorang diktator?.” Persoalannya menjadi rumit karena Soekarno bukan figur yang mudah diklasifikasikan secara hitam-putih.
Ia dapat tampil sebagai demokrat revolusioner pada satu periode, lalu menunjukkan watak otoriter pada periode lain. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat fakta sejarah secara utuh, bukan hanya melalui glorifikasi atau demonisasi.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia sebenarnya memilih jalur demokrasi parlementer. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, struktur politik Indonesia berkembang menuju sistem multipartai dengan parlemen aktif, kabinet berganti melalui mekanisme politik, dan ruang oposisi relatif terbuka.
Namun stabilitas politik menjadi masalah kronis. Dalam kurun 1950-1959, Indonesia mengalami pergantian kabinet berkali-kali. Partai-partai saling bersaing, koalisi rapuh serta Konstituante gagal menyepakati konstitusi baru.
Kegagalan sistem parlementer inilah yang kemudian menjadi landasan utama Soekarno untuk menawarkan konsep baru yakni Demokrasi Terpimpin.
Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Di mata pendukungnya, dekret ini merupakan tindakan penyelamatan negara dari kebuntuan politik.
Namun dalam perspektif hukum tata negara, keputusan ini juga menandai titik balik penting menuju konsentrasi kekuasaan di tangan presiden.
Sejak saat itu, struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. Mekanisme checks and balances melemah. Parlemen yang semula memiliki kekuatan politik signifikan perlahan kehilangan independensi.
Banyak anggota legislatif ditunjuk melalui mekanisme politik yang semakin dikontrol pusat kekuasaan. Konsep trias politica yang menuntut pemisahan kekuasaan mulai kabur.
Berbagai penelitian mengenai Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa era ini menempatkan hampir seluruh kekuasaan pemerintahan di bawah otoritas presiden.
Salah satu indikator klasik rezim diktatorial adalah konsentrasi kekuasaan pada satu figur yang sulit dikoreksi institusi. Dalam era Demokrasi Terpimpin, Soekarno tidak hanya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan secara de facto, tetapi juga pusat legitimasi politik nasional.
Ia memperkenalkan konsep Nasakom yakni penyatuan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis yang secara politis menjadikannya mediator tunggal di antara blok-blok ideologi yang saling bermusuhan.
Dalam praktiknya, tidak ada kekuatan politik yang benar-benar bisa berdiri di luar orbit Soekarno.
Partai politik tetap ada, tetapi daya tawarnya semakin ditentukan oleh kedekatan terhadap presiden. Militer tetap kuat, namun legitimasinya pun bergantung pada relasi dengan Soekarno.
Bahkan hubungan antara negara dan masyarakat semakin diwarnai simbolisasi personal. Gelar-gelar seperti “Pemimpin Besar Revolusi” diberikan kepadanya. Gelar tersebut merepresentasikan transformasi Soekarno dari pemimpin politik menjadi figur quasi-sakral dalam kehidupan bernegara.
Salah satu momen yang paling sering dipakai untuk menilai kecenderungan otoriternya adalah ketika MPRS pada 1963 menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Secara demokratis, keputusan ini problematik. Dalam negara demokrasi modern, kekuasaan eksekutif idealnya dibatasi masa jabatan agar sirkulasi elite tetap sehat. Penetapan presiden seumur hidup justru bergerak ke arah sebaliknya malah justru mengabadikan kekuasaan dalam satu figur.
Fakta ini menjadi salah satu argumen terkuat kubu yang menyebut Soekarno diktator. Namun menyebut Soekarno diktator tanpa nuansa juga berpotensi menyederhanakan sejarah.
Berbeda dari diktator klasik seperti Joseph Stalin atau Adolf Hitler, Soekarno tidak membangun rezim totaliter yang sepenuhnya menghapus pluralitas sosial-politik.
Ia tidak membubarkan seluruh partai, tidak menghilangkan semua oposisi secara formal, dan tidak mengoperasikan negara teror dengan mesin represi seintens rezim totalitarian abad ke-20.
Bahkan sebagian sejarawan berpendapat bahwa Soekarno lebih tepat disebut pemimpin karismatik otoriter daripada diktator absolut.
John D. Legge dalam “Sukarno: A Political Biography” menilai Soekarno sebagai pemimpin yang sangat bergantung pada kharisma personal dan simbolisme politik.
Kekuatannya lahir bukan semata dari aparat koersif, melainkan dari kemampuan mobilisasi emosional massa.
Dengan kata lain, kekuasaan Soekarno banyak bertumpu pada legitimasi karismatik, bukan semata kekerasan institusional. Meski demikian, absennya totalitarianisme tidak otomatis meniadakan unsur diktatorial.
Salah satu ciri lain rezim diktatorial adalah dominasi narasi tunggal. Soekarno secara konsisten membangun narasi revolusi yang menempatkan dirinya sebagai interpreter utama arah bangsa.
Kritik terhadap kebijakannya sering dibingkai sebagai ancaman terhadap revolusi. Dalam konteks semacam ini, oposisi bukan hanya lawan politik, melainkan dapat dilabeli kontra-revolusioner.
Kondisi ekonomi pada era akhir kekuasaannya turut memperburuk situasi. Inflasi melonjak tajam, ekonomi memburuk dan proyek-proyek mercusuar negara seperti pembangunan stadion, monumen serta simbol-simbol kebesaran nasional menuai kritik keras.
Di sisi lain, ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia semakin tajam. Soekarno berusaha menyeimbangkan keduanya, tetapi justru menciptakan bom waktu politik yang akhirnya meledak dalam Gerakan 30 September.
Peristiwa 1965 menjadi titik runtuh kekuasaan Soekarno. Setelah krisis tersebut, posisi politiknya melemah drastis hingga lahir Surat Perintah Sebelas Maret yang menjadi jalan naiknya Soeharto.
Ironisnya, narasi Orde Baru kemudian sangat menekankan sisi otoriter Soekarno untuk membangun legitimasi rezim baru.
Jadi, apakah Soekarno seorang diktator? Jawabannya bergantung pada definisi yang digunakan.
Jika diktator dipahami sebagai penguasa absolut yang menghapus seluruh oposisi, membangun negara totaliter dan memerintah melalui teror penuh, maka label itu mungkin terlalu berlebihan untuk Soekarno.
Namun jika diktator didefinisikan sebagai pemimpin yang memusatkan kekuasaan, melemahkan institusi demokrasi, mengaburkan pemisahan kekuasaan serta membangun kultus personal dalam negara, maka banyak fakta sejarah menunjukkan Soekarno bergerak ke arah tersebut.
Dengan kata lain, Soekarno mungkin bukan diktator dalam bentuk paling ekstrem, tetapi era Demokrasi Terpimpin menunjukkan kecenderungan otoritarian yang kuat.
Barangkali pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa bangsa ini berulang kali menoleransi konsentrasi kekuasaan pada figur tunggal.
Dari Soekarno hingga penerus-penerusnya, sejarah Indonesia berkali-kali memperlihatkan pola yang sama yakni ketika institusi melemah, kultus personal menguat.
Di situlah pelajaran terbesar sejarah bekerja, bukan untuk menghakimi masa lalu secara simplistis, melainkan untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama.
Daftar Referensi
John D. Legge. Sukarno: A Political Biography. Allen Lane.
Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Equinox.
Benedict Anderson. Language and Power. Cornell University Press.
Gili Argenti & Dini Sri Istiningdias, “Soekarno’s Political Thinking About Guided Democracy.”
Elisabeth Kembaren, “Soekarno and Javanese Sovereignty Concept.”
Bambang Purwanto, “Guided Economics.”
