Setiap bangsa membutuhkan simbol. Dalam sejarah Indonesia modern, nyaris tidak ada simbol yang lebih besar dibanding Soekarno.
Wajahnya terpajang di ruang kelas sekolah, pidatonya dikutip dalam forum kenegaraan dan namanya nyaris tak pernah absen dalam setiap pembicaraan mengenai nasionalisme Indonesia.
Ia adalah proklamator, penggagas ide besar tentang nation-building, arsitek retorika revolusi, serta dalam banyak hal, personifikasi Indonesia itu sendiri.
Namun justru karena posisinya yang begitu dominan, muncul pertanyaan yang semakin relevan untuk diajukan secara kritis yakni benarkah sejarah Indonesia telah terlalu Soekarno-sentris?.
Pertanyaan ini bukan datang dari upaya mendekonstruksi figur besar, apalagi mereduksi jasa Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah bangsa membangun narasi sejarahnya.
Ketika satu tokoh menjadi poros utama hampir seluruh cerita nasional, ada risiko besar bahwa sejarah berubah dari ruang refleksi kolektif menjadi arena kultus personal.
Sejarah yang terlalu berpusat pada satu figur sering kali kehilangan kompleksitasnya. Ia menjadi linier, simplistic serta pada titik tertentu, politis.
Jika menengok historiografi Indonesia sejak awal kemerdekaan, kecenderungan Soekarno-sentris memang terlihat cukup jelas.
Narasi tentang kebangkitan nasional, perjuangan anti-kolonial, perumusan ideologi negara, hingga proklamasi kemerdekaan hampir selalu dipresentasikan melalui lensa Soekarno.
Buku-buku sejarah sekolah menempatkannya sebagai episentrum peristiwa-peristiwa besar. Bahkan momentum monumental seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sering dibingkai secara visual dan naratif seolah merupakan klimaks dari perjalanan personal Soekarno.
Padahal, sejarah kemerdekaan Indonesia tidak pernah lahir dari kerja seorang individu. Di balik proklamasi, terdapat kerja kolektif puluhan bahkan ratusan aktor, mulai dari kaum pergerakan, ulama, jurnalis, diplomat, hingga gerakan bawah tanah pemuda.
Nama-nama seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Ahmad Soebardjo hingga tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim kerap hadir sebagai pelengkap, bukan aktor utama. Dalam narasi populer, mereka sering tersisih di bawah bayang-bayang kharisma Soekarno.
Dalam perkembangannya dominasi narasi ini tidak muncul secara alamiah. Ia dibentuk melalui proses politik memori yang panjang. Benedict Anderson, dalam kajian tentang nasionalisme Indonesia, menunjukkan bahwa negara modern selalu membangun “imagined community” melalui narasi simbolik.
Dalam konteks Indonesia, Soekarno menjadi simbol yang ideal karena ia mampu menjembatani berbagai elemen identitas bangsa mulai Jawa dan non-Jawa, Islam dan nasionalis sekuler, tradisional dan modern. Ia bukan hanya pemimpin politik, melainkan mitos integratif.
Masalahnya, mitos cenderung menuntut penyederhanaan, ketika tokoh berubah menjadi simbol suci, ruang kritik menyempit. Sejarah kemudian tidak lagi ditulis untuk memahami, melainkan untuk memuliakan.
Di sinilah gejala Soekarno-sentris menjadi problematis. Kita melihat bagaimana berbagai sisi kontroversial Soekarno sering kali diletakkan di pinggir diskursus publik atau dibungkus dengan justifikasi heroik.
Ambil contoh keterlibatan Soekarno dalam mobilisasi romusha pada masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Fakta historis menunjukkan bahwa Soekarno memang menjadi alat propaganda efektif bagi Jepang dalam mendorong pengerahan tenaga kerja.
Namun pembahasan tentang hal ini sering kalah oleh narasi besar bahwa kolaborasi tersebut adalah strategi revolusioner demi kemerdekaan. Demikian pula dengan perdebatan mengenai sentralisasi kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin.
Kritik terhadap konsentrasi kekuasaan di tangan Soekarno kerap tenggelam di balik glorifikasi anti-imperialisme dan retorika revolusi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa historiografi Indonesia tidak hanya menceritakan masa lalu, tetapi juga mereproduksi relasi kuasa. Michel-Rolph Trouillot menyebut proses ini sebagai “silencing the past” bagaimana sejarah tertentu diperkuat sementara sejarah lain direduksi atau dihapus.
Dalam konteks Indonesia, yang mengemuka bukan semata glorifikasi Soekarno, melainkan marginalisasi tokoh-tokoh lain yang kontribusinya sama penting.
Lihat bagaimana peran Hatta dalam konstruksi ekonomi dan diplomasi kerap kalah populer dibanding retorika politik Soekarno. Pemikiran Sjahrir tentang demokrasi parlementer jarang menjadi arus utama diskursus publik.
Gagasan Tan Malaka tentang republik bahkan lebih sering muncul sebagai bahan kontroversi daripada fondasi pemikiran politik bangsa. Seolah-olah sejarah Indonesia hanya memiliki satu pusat gravitasi. Padahal bangsa yang matang tidak menggantungkan memori kolektifnya pada satu figur tunggal.
Membaca ulang sejarah Indonesia berarti menggeser fokus dari “great man history” menuju sejarah yang lebih plural. Perspektif ini menolak asumsi bahwa perubahan besar semata lahir dari tokoh besar. Sebaliknya, ia menempatkan masyarakat, gerakan sosial, organisasi rakyat, ulama, perempuan, buruh serta kelompok pinggiran sebagai bagian integral pembentuk bangsa.
Ketika narasi sejarah terlalu Soekarno-sentris, ada konsekuensi epistemologis yang serius. Generasi baru berpotensi memahami sejarah secara personalistic, seolah perubahan sosial selalu bergantung pada figur karismatik.
Akibatnya, budaya politik yang lahir pun cenderung memuja strongman dan kurang menghargai institusi. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat pola patronase politik yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi modern.
Namun mengkritik Soekarno-sentrisme bukan berarti mendorong de-Soekarnoisasi secara membabi buta. Soekarno tetap merupakan figur sentral yang kontribusinya sangat besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia.
Persoalannya bukan apakah Soekarno terlalu penting, melainkan apakah tokoh lain telah diberi ruang yang adil dalam narasi sejarah nasional.
Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan “apakah Soekarno terlalu dibesar-besarkan,” melainkan “siapa yang selama ini dikecilkan karena dominasi narasi Soekarno?”
Pertanyaan itu membawa kita pada kesadaran yang lebih dewasa tentang sejarah. Bahwa sejarah nasional seharusnya bukan altar pemujaan tokoh, melainkan arena dialektika gagasan, konflik serta kontribusi kolektif.
Bangsa yang sehat tidak takut merevisi cara pandangnya terhadap masa lalu. Sebab membaca ulang sejarah bukan berarti menghancurkan simbol bangsa, melainkan mengembalikan kompleksitas yang selama ini diratakan oleh narasi resmi.
Sejarah Indonesia memang menunjukkan gejala kuat Soekarno-sentris. Bukan karena jasa Soekarno terlalu kecil untuk dihormati, tetapi karena narasi kebangsaan terlalu lama dibangun di sekitar satu orbit figur.
Sudah saatnya sejarah Indonesia dibaca dengan lensa yang lebih luas yang tidak hanya melihat satu matahari, tetapi juga gugusan bintang yang selama ini redup di balik cahayanya.
