Blitar – Masih dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pengurus Cabang (PC) PMII Blitar membuka ruang kritik melalui forum KAMISAN (Kamis Gagasan), sebuah diskusi tajam yang membedah wajah pembangunan daerah Blitar Raya dari sudut pandang gerakan.
Mengusung tema “Menakar Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Kacamata Gerakan”, kegiatan yang digelar pada Kamis, 23 April 2026 di Aula Istana Gebang, Sananwetan, Kota Blitar ini menjelma menjadi panggung konsolidasi intelektual sekaligus ruang gugatan terhadap arah kebijakan publik yang dinilai semakin menjauh dari denyut kebutuhan masyarakat.
Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, menegaskan bahwa forum ini adalah bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam mengawal arah pembangunan. Ia menyebut, kader PMII harus keluar dari zona nyaman dan berani membaca realitas sosial secara jernih.
“Gerakan tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Ketika kebijakan mulai menjauh dari rakyat, di situlah kader PMII harus berdiri mengoreksi dan mengingatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris PC PMII Blitar, Alex Cahyono, menggarisbawahi pentingnya penguasaan instrumen kebijakan sebagai senjata utama gerakan. Ia menilai, lemahnya literasi kebijakan membuat kritik mahasiswa sering kali tidak berdampak.
“Kalau kita tidak memahami regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, atau tidak paham RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka kita hanya berteriak tanpa arah. Gerakan harus berbasis data dan kerangka hukum yang jelas,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua II PC PMII Blitar Raya Bidang Eksternal, Zaiki Mustopa. Ia menyoroti adanya potensi bias kepentingan dalam kebijakan pembangunan yang kerap luput dari pengawasan publik.
“Pembangunan hari ini perlu kita curigai bersama. Apakah benar untuk rakyat, atau hanya menguntungkan segelintir pihak? Kader PMII harus turun langsung, memverifikasi realitas itu di lapangan,” katanya.
Tak kalah keras, Wakil Ketua III Bidang Keagamaan PC PMII Blitar, M. Ahsanun Nizar, menilai bahwa banyak kebijakan daerah yang kehilangan orientasi kesejahteraan. Ia menyebut pembangunan sering kali berhenti pada angka-angka, tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Indikator pembangunan tidak boleh hanya statistik. Kalau rakyat tidak merasakan perubahan, berarti ada yang salah. Dan itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Forum KAMISAN ini menjadi ruang konsolidasi kesadaran kritis bahwa pembangunan tidak selalu netral dan kebijakan tidak selalu berpihak. Di tengah narasi kemajuan yang terus diproduksi, PMII Blitar justru menghadirkan pertanyaan mendasar, siapa sebenarnya yang diuntungkan?.
