Blitar – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar pada Kamis, 19 Februari 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Jl. S. Supriadi No.54, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.
Dalam audiensi tersebut Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila bersama jajaran pengurusnya seperti Sekretaris PC PMII Blitar Alex Cahyono serta Wakil Sekretaris KOPRI PC (Korps PMII Putri) Blitar, Imey Chatrine Mufita.
Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.H., CPLA. Dalam forum dialog terbuka itu, Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait optimalisasi penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Blitar (Kejari) sebagai lembaga negara di bidang penuntutan.
Sebelum menyampaikan rekomendasi, Riski terlebih dahulu meminta klarifikasi secara langsung terkait isu yang beredar tentang dugaan pemeriksaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Isu tersebut sempat ramai diberitakan dan mendapat perhatian publik Blitar hari-hari ini.
“Kami hadir untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus menjaga objektivitas gerakan mahasiswa dalam merespons isu publik,” tegas Riski.
Selain itu, PC PMII Blitar juga menyoroti pentingnya penguatan internal pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar. Menurut Riski, soliditas internal dan integritas aparatur penegak hukum memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat ditentukan oleh soliditas dan integritas internal. Kami berharap Kejaksaan Negeri Blitar terus memperkuat pengawasan internal agar penegakan hukum di Blitar berjalan profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris PC PMII Blitar Alex Cahyono menegaskan bahwa PMII siap menjadi mitra kolaboratif dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa dalam adagium hukum dikenal prinsip bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang justru panik dan tidak memahami hak serta kewajibannya ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
“Karena itu, sosialisasi dan penyadaran hukum menjadi kebutuhan mendesak. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk turut mencerdaskan masyarakat dalam aspek hukum,” ujar Alex.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan menyampaikan apresiasi atas inisiatif kritis dan konstruktif mahasiswa. Ia secara tegas membantah isu yang menyeret namanya dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Saya mengapresiasi sikap kritis dan konstruktif yang ditunjukkan oleh teman-teman mahasiswa PMII Blitar. Dialog seperti ini penting dalam negara hukum, karena kontrol sosial yang sehat justru memperkuat institusi,” tegasnya.
Terkait isu dugaan pemeriksaan yang sempat beredar, ia membantah secara langsung kabar tersebut.
“Saya tegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar. Isu tersebut adalah hoaks. Kami tetap bekerja secara profesional dan berkomitmen menjaga integritas institusi Kejaksaan Negeri Blitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kajari Blitar menantang PMII untuk menjadi mitra strategis Kejaksaan Negeri Blitar. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas.
“Saya mengajak PMII menjadi mata dan telinga Kejaksaan Negeri Blitar yang mewakili mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum di daerah ini,” pungkasnya. (blt)
