Blitar – Pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan keterbatasan ruang fiskal daerah.
Rapat paripurna yang digelar pada Senin, 3 November 2025 untuk memaparkan arah dan strategi kebijakan anggaran sebelum pembahasan teknis pada tingkat komisi dimulai.
Pembahasan difokuskan pada penyelarasan program pembangunan dengan kapasitas keuangan daerah agar setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Efektivitas pelaksanaan program tahunan juga digarisbawahi sebagai salah satu indikator utama keberhasilan APBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai menilai pembahasan APBD tidak boleh berhenti pada kesesuaian angka, tetapi harus memastikan arah belanja benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.
“Yang paling penting bukan berapa besar anggaran, tetapi bagaimana anggaran digunakan. Pembangunan harus berbasis manfaat, bukan sekadar penyelesaian formalitas belanja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan anggaran lebih terbuka terhadap evaluasi publik akan memberi efek positif terhadap akuntabilitas pemerintahan.
“Kalau masyarakat tahu apa yang dikerjakan pemerintah dan anggaran digunakan secara tepat, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menilai kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan menjadi kunci agar APBD tidak hanya menjadi dokumen formal.
“Tiap rupiah anggaran harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga output. Transparansi dan konsistensi kebijakan itu kunci,” jelasnya.
Dengan tekanan fiskal yang semakin tinggi, pembahasan APBD 2026 dipandang sebagai momentum untuk memastikan anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat terukur bagi kesejahteraan masyarakat. (ads/dprd/blt)
