Pamflet Agenda PB PMII Menjelang Muktamar NU Ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Dok. IST.
Sebuah pertanyaan yang agaknya perlu diajukan menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, sebenarnya apa kepentingan PMII di tengah perhelatan Muktamar NU kali ini?.
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan PMII dengan NU. Jauh dari itu, justru karena hubungan historis keduanya begitu panjang, pertanyaan tersebut menjadi penting.
Muktamar ke-35 NU sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang berlangsung 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, untuk membahas arah organisasi, rekomendasi, program serta kepemimpinan NU lima tahun mendatang.
Maka ketika Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menjadikan Jombang sebagai panggung berbagai agenda strategis menjelang Muktamar, wajar apabila seorang kader PMII bertanya lebih jauh. Apakah semua ini sebatas momentum kaderisasi? Apakah hanya bentuk khidmah seorang anak kepada orang tua?.
Jangan-jangan ada kalkulasi politik organisatoris yang jauh lebih besar daripada hanya menyemarakkan Muktamar?. Saya memilih berhusnudzon. Tetapi husnudzon tidak berarti kehilangan daya kritis.
Justru dalam tradisi intelektual PMII, mempertanyakan motif kekuasaan adalah bagian dari kewarasan organisasi.
Jombang dan Konsentrasi Agenda PB PMII
Hal yang menarik adalah konsentrasi agenda PB PMII di Jombang berlangsung hampir beriringan dengan Muktamar NU.
Pelatihan Kader Nasional (PKN) XXI, misalnya, digelar pada 22-26 Agustus 2026 di Universitas Darul Ulum Jombang. PKN merupakan jenjang kaderisasi tingkat tinggi PMII yang secara konseptual seharusnya menjadi ruang pematangan intelektual, ideologis, organisatoris sekaligus kepemimpinan kader.
Menariknya, forum tersebut menghadirkan sejumlah senior dengan latar belakang strategis, termasuk kepala daerah dan tokoh-tokoh yang dapat dibaca sebagai representasi keberhasilan kader PMII dalam memasuki ruang-ruang kekuasaan.
Di satu sisi, ini sangat masuk akal. Kader muda memang membutuhkan contoh bahwa aktivisme tidak selalu tentang forum diskusi atau demonstrasi.
Kader perlu melihat bahwa orang-orang yang dahulu berproses di PMII bisa menjadi kepala daerah, anggota legislatif, akademisi, pejabat negara, profesional serta pemimpin di berbagai sektor.
Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu apakah ukuran keberhasilan kaderisasi PMII memang harus sedemikian dekat dengan jabatan?.
Sebab kalau setiap kali kaderisasi tingkat nasional selalu yang dipertontonkan adalah siapa yang sekarang menjadi pejabat, maka secara tidak sadar kita sedang mengajarkan kepada kader bahwa puncak aktivisme adalah menduduki posisi.
Padahal posisi dan kontribusi adalah dua hal berbeda. Seseorang dapat menduduki jabatan tinggi tetapi belum tentu mampu mengubah struktur sosial yang timpang.
Sebaliknya, seseorang bisa saja tidak memiliki jabatan politik apa pun tetapi bertahun-tahun bekerja di tengah masyarakat dan memberikan dampak yang jauh lebih konkret.
Di titik inilah para kader harus berhati-hati. Jangan sampai kaderisasi berubah dari proses pembebasan menjadi proses reproduksi ambisi jabatan.
KOPRI dan Panggung Perempuan
Belum selesai PKN XXI, KOPRI PB PMII juga menggelar Women Initiative Camp: Grow, Connect, Lead pada 25–26 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
Sekali lagi, nama-nama yang hadir bukan sembarang nama. Ada anggota DPR, komisaris BUMN, wakil kepala daerah, anggota DPD, hingga komisioner KPU dan Bawaslu.
Saya kembali berhusnudzon. Kehadiran para kiai dan akademisi, misalnya, tentu dapat dibaca sebagai upaya memperkaya perspektif forum.
Begitu pula kehadiran para perempuan yang telah masuk dalam ruang-ruang strategis negara tentu dapat memberikan gambaran kepada kader KOPRI bahwa perjuangan perempuan tidak harus hanya wacana kesetaraan.
Namun pertanyaan kritisnya tetap sama, apa pesan yang hendak ditanamkan kepada kader?.
Apakah perempuan dianggap berhasil karena berhasil menembus parlemen, birokrasi, BUMN, lembaga negara serta jabatan politik?.
Apakah keberhasilan perempuan harus diukur dari sejauh mana ia mampu membongkar ketidakadilan yang masih bekerja dalam struktur sosial?. Hal ini bukan persoalan anti-jabatan, sama sekali bukan.
Justru perempuan harus didorong masuk ke ruang kekuasaan. Tetapi PMII tidak boleh kehilangan keberanian untuk bertanya, setelah perempuan masuk ke dalam struktur kekuasaan, struktur seperti apa yang kemudian misalnya di bangun?.
Jangan sampai aktivisme perempuan hanya berubah menjadi kompetisi siapa yang paling cepat memperoleh kursi.
Sebab kalau ukuran keberhasilan hanya jabatan, maka kaderisasi kehilangan dimensi pembebasannya.
Ketika Senior Turut Memamerkan “Etalase Keberhasilan”
Kemudian hadir pula agenda dari PB IKA-PMII yakni bedah buku “Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan”: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik dan Kemasyarakatan.
Judulnya sendiri sudah cukup menjelaskan narasi yang hendak dibangun, dari pergerakan menuju kepemimpinan.
Memang tidak ada yang salah dengan itu. PMII berhak bangga kepada alumninya. Para senior yang telah menjadi menteri, wakil menteri, Ketua KPU RI, anggota legislatif, akademisi, pejabat publik, profesional serta tokoh masyarakat tentu memiliki kontribusi masing-masing yang tidak perlu dikecilkan.
Tetapi di sinilah saya ingin sedikit nakal bertanya. Bukankah senior yang benar-benar berhasil justru tidak terlalu membutuhkan validasi dari juniornya?.
Bukankah kontribusi seharusnya berbicara melalui kemaslahatan yang ditinggalkan?. Seorang senior tidak harus terus-menerus dipajang sebagai bukti keberhasilan kaderisasi.
Kalau kontribusinya memang besar, masyarakat akan merasakannya. Kader pun dapat menilainya. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan, Lihatlah, kami berhasil.
Dalam politik dan organisasi, terlalu sering mempertontonkan keberhasilan justru dapat berubah menjadi pemujaan terhadap jabatan. Saya kira kader-kader PMII harus mulai berhati-hati terhadap budaya semacam ini.
Karena kader muda tidak hanya membutuhkan role model yang berhasil memperoleh kekuasaan. Mereka juga membutuhkan role model yang tetap waras setelah memperoleh kekuasaan.
PMII, Muktamar NU dan Pertanyaan tentang Klaim Ke-NU-an
Lalu muncullah fenomena lain, adanya stand PMII di sekitar lokasi Muktamar dan apa yang disebut sebagai “Panggung Pergerakan”. Ditambah himbauan kepada kader PMII untuk ikut serta menyemarakkan Muktamar NU.
Secara historis, tentu tidak ada yang aneh. PMII lahir dari rahim NU. Sejarah relasi NU-PMII juga telah melewati fase dependensi, independensi, hingga interdependensi.
Ideologi Aswaja An-Nahdliyah menjadi salah satu basis penting dalam tradisi intelektual dan gerakan PMII. Maka ketika NU menggelar Muktamar, sangat wajar jika kader PMII hadir.
Dalam bahasa sederhana, kalau NU adalah orang tua, masa anak tidak datang ketika orang tuanya punya hajatan besar?.
Tetapi masalahnya bukan pada kehadiran. Masalahnya adalah cara kehadiran itu diproduksi dan dipertontonkan.
Sebab kalau seluruh rangkaian agenda itu dikumpulkan PKN, Women Initiative Camp, bedah buku alumni, stand PMII, Panggung Pergerakan, mobilisasi kader hingga konsentrasi senior-senior di Jombang.
Maka wajar apabila muncul pertanyaan, Apakah PMII sedang hanya menyambut Muktamar NU, atau sedang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa PMII memiliki klaim ke-NU-an yang begitu kuat?.
Kalau jawabannya yang kedua, saya justru ingin mengatakan, siapa yang tidak tahu?. Tidak perlu terlalu sibuk membuktikan bahwa PMII dekat dengan NU. Sejarah sudah mencatatnya.
PMII tidak perlu membuktikan dirinya sebagai anak NU dengan cara mengerahkan massa, memenuhi ruang publik atau membuat panggung yang besar.
Karena hubungan genealogis itu sudah menjadi bagian dari sejarah organisasi. Kalau memang PMII menganggap NU sebagai rumah besar, maka tidak perlu terlalu banyak berteriak bahwa dirinya adalah bagian dari rumah tersebut. Biarkan fakta berbicara.
Ketika Khidmah Berpotensi Menjadi Mobilisasi
Hal yang lebih sensitif adalah ajakan kepada kader PMII untuk ikut menyemarakkan Muktamar. Saya kembali mengatakan berhusnudzon adalah pilihan pertama.
Tetapi dalam organisasi politik mahasiswa, kita tidak boleh naif terhadap konsekuensi politik dari mobilisasi massa.
Muktamar tidak hanya dipandang sebagai festival kebudayaan semata. Muktamar merupakan forum tertinggi NU yang di dalamnya terdapat pembahasan strategis organisasi dan kepemimpinan.
Bahkan agenda pemilihan dan penetapan Rais Aam serta Ketua Umum PBNU menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian Muktamar.
Karena itu, ketika organisasi mahasiswa mengimbau kadernya hadir secara masif di sekitar momentum tersebut, pertanyaan tentang batas antara partisipasi kultural dan mobilisasi politik menjadi relevan.
Apalagi jika di belakangnya terdapat jejaring senior alumni yang mempunyai kepentingan atau bahkan ikut dalam kontestasi di lingkungan NU.
Sekali lagi, saya tidak sedang menuduh. Saya justru berharap kekhawatiran ini tidak pernah terbukti. Namun organisasi sebesar PMII harus memahami bahwa persepsi politik kadang lebih cepat bergerak daripada klarifikasi.
Ketika ribuan kader hadir, ketika senior-senior politik berkumpul, ketika panggung organisasi dipersiapkan, ketika momentum Muktamar sedang menentukan arah kepemimpinan NU, publik sangat mungkin membaca semua itu sebagai sesuatu yang lebih besar daripada hanya sebuah kegiatan kaderisasi.
Kalau itu tidak dimaksudkan sebagai intervensi, maka PB PMII harus mampu memastikan batasnya terlihat jelas.
Jangan Sampai PMII Menjadi Kendaraan Kepentingan Senior
Hal ini bagian yang mungkin paling kontroversial. PMII harus berani bertanya kepada dirinya sendiri, apakah organisasi ini sedang membesarkan kader atau sedang membesarkan kepentingan alumninya?.
Pertanyaan ini penting karena hampir semua organisasi kader menghadapi penyakit yang sama ketika memasuki usia matang. Senior membangun jejaring, junior mengisi struktur, senior masuk ke ruang kekuasaan.
Junior kemudian menjadi basis legitimasi. Jika tidak hati-hati, organisasi kader dapat berubah menjadi mesin reproduksi kepentingan elit alumni.
Ketika itu terjadi, kader bukan lagi subjek gerakan. Kader hanya menjadi angka, massa serta legitimasi.
Hal ini tentu bukan tuduhan terhadap PB PMII hari ini. Saya justru berharap PB PMII membuktikan bahwa kekhawatiran tersebut keliru.
Caranya sederhana, jangan pernah menggunakan nama dan kekuatan organisasi mahasiswa untuk kepentingan politik praktis senior. PMII harus mampu mengatakan kepada alumninya, organisasi ini bukan kendaraan politik pribadi.
PMII adalah ruang kaderisasi, ruang intelektual, ruuang perjuangan. Kader bukan massa yang dapat dipanggil kapan saja ketika senior membutuhkan legitimasi.
Muktamar NU Harus Dibaca Lebih Besar daripada Perebutan Kursi
Sebuah persoalan yang menurut saya jauh lebih besar. Negeri ini sedang menghadapi berbagai persoalan struktural mulai ekonomi yang berat, lapangan kerja, pengangguran, ketimpangan, problem pendidikan, kerusakan lingkungan, korupsi hingga menguatnya kecenderungan kekuasaan yang semakin dominan.
Di tengah situasi seperti ini, apa kontribusi PMII terhadap Muktamar NU?. Jangan hanya hadir, membuat panggung, memasang stand, mengirim kader. Jangan hanya memamerkan alumni yang menjadi pejabat. Serta jangan hanya bertepuk tangan dan menjilat ketika senior mendapatkan posisi.
Kalau PMII memang merasa mempunyai hubungan historis dan ideologis dengan NU, maka seharusnya ada tawaran gagasan yang lebih substantif.
Misalnya, blueprint peran mahasiswa dan pemuda dalam menyiapkan masa depan NU. PMII dapat menawarkan desain tentang bagaimana NU menghadapi bonus demografi, transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan pasar kerja, krisis ekologis, pendidikan generasi muda, politik kebangsaan, ekonomi pesantren hingga masa depan kader muda NU.
Hal tersebut jauh lebih elegan dan bermartabat. Serta jauh lebih menunjukkan kedewasaan PMII daripada hanya membuktikan berapa banyak kader yang datang ke Jombang.
NU-PMII
Saya kira hubungan NU dan PMII tidak perlu terus-menerus dipertontonkan. Kalau PMII benar-benar anak NU, maka karakter seorang anak mestinya tidak datang ketika orang tua punya hajatan.
Seorang anak yang baik juga harus berani berkata kepada orang tuanya ketika ada sesuatu yang keliru.
Di situlah kedewasaan hubungan organisasi diuji. PMII tidak perlu menjadi yes man bagi NU.
PMII juga tidak perlu menjadi oposisi permanen terhadap NU. PMII harus menjadi mitra kritis. Kalau NU benar, dukung. Kalau NU keliru, kritik.
Kalau NU membutuhkan gagasan, tawarkan. Kalau NU membutuhkan kader muda, siapkan. Kalau NU menghadapi persoalan bangsa, PMII harus hadir membawa solusi. Itulah bentuk khidmah yang lebih substansial.
Sebab hubungan anak dan orang tua tidak pernah sehat jika dibangun hanya dengan pujian. Kadang-kadang, kritik seorang anak justru merupakan bentuk cinta yang paling jujur.
Muktamar NU Jangan Sampai Menjadi Panggung Validasi PMII
Saya tidak mempersoalkan PMII hadir di Jombang. Saya bahkan menganggap kehadiran itu penting. Saya tidak mempersoalkan PKN XXI.
Saya tidak mempersoalkan Women Initiative Camp. Saya tidak mempersoalkan senior-senior hadir. Bahkan saya juga tidak mempersoalkan stand PMII maupun Panggung Pergerakan.
Hal yang saya persoalkan adalah narasi besar di balik semuanya. Apakah semua itu benar-benar dirancang untuk memperkuat kaderisasi?.
Ada kebutuhan lain untuk menunjukkan eksistensi politik PMII menjelang Muktamar NU?. Apakah kader sedang disiapkan menjadi intelektual muda?.
Bahkan secara tidak sadar sedang disiapkan menjadi basis legitimasi?. Apakah senior sedang menjadi guru? Atau sedang mencari panggung baru?. Apakah Muktamar NU sedang dijadikan ruang untuk menawarkan masa depan?.
Atau justru menjadi arena untuk mempertontonkan masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak nyaman. Tetapi organisasi yang sehat seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan.
Hal Yang Dibutuhkan PMII adalah Keberanian Menjadi Dewasa
Saya kira sudah waktunya PMII beranjak dari politik simbol menuju politik gagasan.
Tidak perlu membuktikan PMII dekat dengan NU. Tidak perlu membuktikan alumni PMII berhasil. Tidak perlu membuktikan kader PMII banyak. Tidak perlu membuktikan bahwa PMII mempunyai pengaruh. Semua itu sudah diketahui.
Untuk apa semua pengaruh itu digunakan? Jika alumni PMII berada di parlemen, apa yang berubah?. Jika alumni PMII berada di pemerintahan, siapa yang mendapatkan manfaat?.
Jika alumni PMII menjadi akademisi, ilmu siapa yang dibebaskan?. Jika alumni PMII menjadi komisaris, apakah perusahaan menjadi lebih berkeadilan?.
Jika alumni PMII menjadi penyelenggara negara, apakah demokrasi menjadi lebih sehat?. Jika PMII memiliki ribuan kader, apakah masyarakat menjadi lebih baik?.
Itulah ukuran yang sebenarnya. Bukan jabatan, panggung, massa. Bukan siapa yang hadir. Bukan seberapa sering kita mengatakan bahwa kita adalah anak NU. Kontribusi tidak membutuhkan pemujaan, kontribusi membutuhkan bukti.
Bukti tidak muncul dari klaim sepihak, melainkan dari kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, jika Muktamar ke-35 NU di Jombang ingin menjadi momentum besar bagi masa depan NU, maka PMII seharusnya datang bukan hanya membawa kader, tetapi juga membawa gagasan.
Bukan hanya membawa senior, tetapi membawa kritik. Bukan hanya membawa kebanggaan terhadap sejarah, tetapi membawa visi masa depan.
Bukan hanya menunjukkan bahwa PMII adalah anak NU, tetapi menunjukkan bahwa anak itu telah cukup dewasa untuk ikut memikirkan bagaimana rumah besar bernama NU akan dibawa menghadapi zaman yang semakin rumit.
Hal terpenting bukanlah seberapa besar PMII hadir dalam Muktamar NU ke-35?. Hal yang paling mendesak adalah, apa yang PMII tawarkan kepada NU setelah Muktamar selesai?.
Jika jawabannya hanya foto, panggung, massa, serta kebanggaan atas jabatan alumni, mungkin kita memang perlu bertanya ulang tentang arah kaderisasi.
Tetapi jika jawabannya adalah gagasan, keberanian, kritik, dan serta masa depan maka di situlah PMII benar-benar menunjukkan kedewasaannya.
Barangkali, itulah bentuk khidmah yang sesungguhnya, tidak sibuk membuktikan bahwa kita anak NU, tetapi membuktikan bahwa kita mampu menjadi anak yang berguna bagi rumah yang kita cintai.
