Subchan ZE. Dok. IST.
Ada satu nama yang terasa semakin jauh dari percakapan besar Nahdlatul Ulama hari ini yakni Subchan Zaenuri Echsan atau Subchan ZE.
Bukan karena ia tidak penting. Justru sebaliknya. Subchan adalah salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana seorang kader NU pernah berdiri di antara tradisi, gerakan pemuda, ekonomi, politik, negara, bahkan konflik kekuasaan.
Ia pernah menjadi bagian dari kekuatan yang ikut mengubah arah politik Indonesia, tetapi pada saat yang sama ia juga akhirnya berhadapan dengan kekuasaan yang sebelumnya ikut ia dukung.
Karena itu, maksud dari judul artikel ini tidak hanya menunjuk pada absennya seorang tokoh yang sudah wafat lebih dari lima dekade lalu.
Namun adalah metafora tentang absennya satu watak dalam organisasi yakni watak kader yang berani berpikir, berdebat, melawan ketika perlu, bekerja total serta siap kehilangan jabatan demi gagasan.
Muktamar Ke-35 NU pada 2026 sendiri berada dalam momentum yang sangat menentukan. NU sedang memasuki abad kedua dan secara resmi mulai menempatkan transformasi organisasi, generasi digital native, perubahan struktur sosial serta masa depan organisasi sebagai agenda penting.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang akan memimpin NU, melainkan lebih mendasar, NU seperti apa yang hendak dibangun?.
Subchan ZE: Kader NU yang Tidak Takut Terbuang
Subchan ZE bukan tipikal kader yang hanya hidup dari kenyamanan struktur.
Ia lahir pada 22 Mei 1931 di Kepanjen, Malang, tumbuh dalam lingkungan santri, belajar di pesantren, memiliki pengalaman ekonomi yang kuat dan memperluas pengetahuannya melalui pendidikan serta jejaring internasional.
Dalam sejarah NU, ia pernah dipercaya memegang Departemen Ekonomi dan kemudian menjadi Ketua IV PBNU.
Hal yang menarik, Subchan bukan hanya orang yang “duduk” dalam struktur. Ia mengisinya dengan gagasan.
Ia memahami ekonomi. Ia bergerak di dunia bisnis. Ia berhubungan dengan gerakan mahasiswa. Ia masuk dalam gelanggang politik nasional.
Rumahnya bahkan menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok mahasiswa dan pemuda. Dalam situasi politik 1965, ia menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam KAP Gestapu dan jaringan gerakan mahasiswa yang kemudian berkembang dalam KAMI.
Tetapi sejarah Subchan justru menjadi penting ketika kekuasaan yang pernah diperjuangkannya mulai menunjukkan kecenderungan berbeda.
Setelah Soeharto berkuasa, Subchan tidak serta-merta berubah menjadi pendukung kekuasaan.
Sebagai Wakil Ketua MPRS, ia mengkritik kecenderungan pemusatan kekuasaan, persoalan demokrasi, hukum, ekonomi, hingga penyelenggaraan pemilu.
Dalam salah satu rekam pemikirannya, ia menekankan pentingnya demokrasi, hukum dan keadilan, demokratisasi ekonomi serta hak asasi manusia.
Di sinilah pelajaran terpentingnya. Subchan tidak menganggap perjuangan sebagai investasi jabatan. Ia pernah berada di dalam kekuasaan, tetapi ketika kekuasaan mulai menyimpang dari prinsip yang diyakininya, ia memilih menjadi kritis.
Konsekuensinya tidak kecil, ia kehilangan posisi politik. Ia kemudian diberhentikan dari struktur NU melalui surat Syuriyah pada 1972.
Sejarah mencatat bahwa pemberhentian itu membuat karier politiknya berakhir dan menandai betapa rumitnya hubungan antara kritik politik, struktur organisasi serta kekuasaan pada masa tersebut.
Dalam versi sejarah yang beredar di sejumlah tulisan, proses pemberhentian tersebut juga dikaitkan dengan tekanan politik pemerintah Orde Baru.
Namun bagian ini harus dibaca sebagai dugaan dan konteks sejarah, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti secara definitif.
Subchan akhirnya wafat dalam kecelakaan di Arab Saudi pada 21 Januari 1973.
Setahun itu pula, PMII melalui Kongres V di Medan mengeluarkan Seruan Ciloto yang meminta agar Subchan ZE ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Meskipun belum terealisasi hingga saat ini.
Ironisnya, seorang yang pernah berada di puncak struktur justru akhirnya harus keluar dari struktur.
Tetapi sejarah sering membuktikan, orang bisa terbuang dari jabatan, tetapi gagasannya belum tentu ikut terbuang.
Hal Yang Hilang dari NU Bukan Subchannya, Tetapi Wataknya
Mungkin tidak adil jika kita membandingkan NU hari ini secara mentah dengan NU pada era Subchan.
Zamannya berbeda, tantangannya berbeda. Strukturnya berbeda. Bahkan bentuk kekuasaannya pun berbeda. Namun ada satu hal yang tetap relevan, watak keberanian intelektual.
Subchan memberikan contoh bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti pada regenerasi orang-orang yang pandai mengikuti struktur.
Kaderisasi seharusnya melahirkan orang yang mampu membaca keadaan, menguasai ilmu, membangun jejaring, bekerja profesional, sekaligus berani mengatakan “tidak” ketika organisasi atau negara bergerak menjauh dari prinsip keadilan.
Karena itu, pertanyaan untuk Muktamar NU Ke-35 bukanlah apakah akan muncul “Subchan baru”. Apakah NU masih menyediakan ruang bagi kader yang berpikir berbeda?.
Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang semua kadernya berpikir sama. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menampung perbedaan pemikiran tanpa buru-buru menganggap kritik sebagai pembangkangan.
Subchan mengajarkan bahwa loyalitas kepada organisasi tidak identik dengan kepatuhan kepada setiap keputusan pengurusnya.
Kadang-kadang justru kritik adalah bentuk loyalitas paling serius.
NU dan Kultur: Kekuatan yang Jangan Berubah Menjadi Kelemahan
NU memiliki kekuatan kultural yang luar biasa. Pesantren, kiai, sanad keilmuan, tradisi tahlilan, bahtsul masail, pengajian, majelis, jamaah, keluarga besar serta jaringan sosial adalah modal yang membuat NU mampu bertahan melewati perubahan rezim dan zaman.
Kekuatan kultural inilah yang membuat NU berbeda dari organisasi modern yang hanya berdiri di atas struktur administratif.
Tetapi ada persoalan ketika kultur dijadikan alasan untuk menolak modernisasi.
Kalimat “yang mengurus NU harus orang kultur” perlu mulai ditinjau ulang. Sebab apakah mengurus organisasi sebesar NU cukup hanya dengan kedekatan kultural?.
Apakah orang yang mampu mengelola pesantren otomatis mampu mengelola transformasi digital?. Apakah orang yang dihormati secara sosial otomatis mampu membaca geopolitik?. Apakah orang yang mempunyai sanad keilmuan otomatis mempunyai kapasitas manajemen organisasi?.
Tentu tidak, begitu pula sebaliknya. Profesionalisme bukan ancaman terhadap kultur NU. Teknokrasi bukan musuh pesantren. Anak muda yang menguasai teknologi bukan ancaman bagi kiai.
Hal yang dibutuhkan NU adalah pertemuan antara kedalaman tradisi dan kecakapan modern.
NU sendiri mulai mengartikulasikan kebutuhan tersebut. Strategi abad kedua yang pernah disampaikan PBNU mencakup pembenahan tata laksana organisasi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan model aktivisme, dan pembangunan kapasitas ekonomi.
Digitalisasi administrasi dan organisasi juga ditempatkan sebagai agenda penting. Dengan kata lain, modernisasi NU bukan gagasan asing. Hal yang diperlukan adalah keberanian untuk menjalankannya secara konsisten.
Dari “Orang Kultur” Menuju Orang yang Kompeten
Sudah saatnya NU berhenti memandang pengurus berdasarkan kategori sederhana, orang kultur versus orang luar kultur.
Hal yang lebih relevan untuk abad kedua adalah orang yang kompeten, berintegritas, memahami tradisi, mampu bekerja, dan memiliki keberanian mengambil tanggung jawab.
Kiai tetap penting, pesantren tetap menjadi jantung NU, sanad tetap harus dijaga.
Tetapi NU juga membutuhkan ahli hukum, ekonom, ahli teknologi, ilmuwan, akademisi, profesional komunikasi, ahli kebijakan publik, pengusaha, ahli data, dan generasi muda yang memahami perubahan masyarakat.
Forum diskusi strategis menjelang Muktamar Ke-35 NU bahkan mengusulkan metafora menarik, NU membutuhkan “jantung” sekaligus “otot”.
Jantungnya adalah pesantren, sanad keilmuan, akhlak dan integritas moral. Ototnya adalah sumber daya manusia profesional yang menguasai teknologi, ekonomi, hukum, kebijakan publik dan ilmu pengetahuan modern.
Itulah format NU masa depan. Bukan maksud meninggalkan kultur. Melainkan membebaskan kultur dari romantisme yang membuat organisasi berhenti bergerak.
Ketika Kiai, Ulama dan Penguasa Terlalu Dekat
Sejarah NU juga tidak pernah steril dari hubungan dengan kekuasaan.
Relasi ulama dan umara merupakan bagian dari perjalanan panjang NU.
Dalam sejarah politik NU, hubungan antara elit keagamaan dan elite politik mengalami berbagai bentuk kerja sama, negosiasi, dukungan, kritik bahkan konflik.
Kajian historis tentang relasi ulama-umara NU pada masa Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa hubungan tersebut merupakan relasi antara dua kelompok elit-elit keagamaan dan elite politik yang terus berubah sesuai konteks politik.
Maka terlalu naif jika sejarah NU hanya dibaca sebagai sejarah kesalehan. NU juga merupakan sejarah pergulatan kekuasaan. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah. Ada kiai yang menjadi mediator. Ada kiai yang berada di dalam sistem.
Ada pula kiai yang mengambil jarak. Bahkan ada kader seperti Subchan yang memilih mengkritik ketika merasa kekuasaan mulai bergerak terlalu jauh.
Masalahnya bukan apakah NU boleh berhubungan dengan pemerintah. Tentu boleh.
Bahkan sebagai organisasi masyarakat sipil, NU memiliki kepentingan untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan negara.
Tapi yang harus dijaga adalah jarak kritis. Kemitraan dengan pemerintah tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
Hubungan dengan penguasa tidak boleh mengubah organisasi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Sebab ketika organisasi terlalu bergantung pada fasilitas negara, kemampuan kritiknya bisa ikut menyusut.
Persoalan ini juga menjadi salah satu perhatian dalam diskusi strategis menjelang Muktamar Ke-35 NU, kemitraan dengan negara penting, tetapi ketergantungan terhadap sumber daya negara dapat mengurangi otonomi dan daya kritis organisasi.
Dalam konteks inilah sosok Subchan menjadi penting. Ia menunjukkan bahwa orang yang pernah membantu melahirkan sebuah kekuasaan tetap memiliki hak untuk mengkritik kekuasaan tersebut. Sudah saatnya kritik tidak seharusnya dianggap sebagai pengkhianatan.
Muktamar NU Ke-35 dan Tantangan Mengubah Cara Berpikir
Muktamar Ke-35 NU tidak hanya pergantian kepemimpinan. Agenda resminya sendiri mulai diarahkan kepada pertanyaan yang jauh lebih besar, bagaimana NU menyiapkan fondasi abad kedua.
NU yang lahir pada 1926 hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan NU 2026.
Dulu otoritas pengetahuan terkonsentrasi di pesantren, masjid, madrasah serta majelis.
Hari ini otoritas pengetahuan berada di mana-mana. Seorang anak muda bisa belajar fikih dari YouTube. Bisa berdiskusi tentang politik melalui X. Bisa menemukan tafsir agama melalui TikTok. Bisa belajar ekonomi melalui podcast.
Bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk mencari dan mengolah informasi. Pertanyaannya bukan apakah NU menyukai perubahan tersebut. Perubahan itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah apakah NU mampu hadir di dalamnya.
Modernisasi NU Bukan Hanya Digitalisasi
Namun modernisasi NU jangan dipersempit menjadi membuat aplikasi, website, media sosial, atau digitalisasi administrasi. Itu hanya lapisan luar.
Modernisasi yang sebenarnya adalah mengubah cara berpikir organisasi. NU membutuhkan sistem kaderisasi yang berbasis kompetensi.
Membutuhkan pengambilan keputusan yang transparan. Membutuhkan data untuk menyusun kebijakan. Membutuhkan riset untuk membaca masyarakat. Membutuhkan sistem ekonomi organisasi yang mandiri.
Membutuhkan profesionalisme dalam mengelola lembaga. Membutuhkan mekanisme evaluasi terhadap pengurus. Membutuhkan ruang bagi anak muda untuk berargumentasi.
Hal yang paling penting, membutuhkan budaya organisasi yang tidak alergi terhadap kritik.
Road map NU menuju abad kedua sendiri pernah menekankan pentingnya metodologi manhajiy agar NU dapat merespons perubahan zaman secara lebih cepat, sekaligus membenahi peran dan manajemen organisasi.
Maka pembaruan NU bukan berarti mengganti tradisi dengan modernitas. Pembaruan adalah membuat tradisi mampu bekerja dalam kondisi modern.
Totalitas yang Mungkin Berakhir Terbuang
Di sinilah Subchan kembali hadir sebagai cermin.
Ia bekerja ketika belum tentu tahu akan mendapatkan apa. Ia berjuang ketika masa depan politiknya belum jelas.
Ia mengembangkan ekonomi ketika belum ada istilah entrepreneurship seperti hari ini. Ia membangun jejaring dengan mahasiswa dan pemuda. Ia memasuki arena politik. Ia mengkritik pemerintah.
Hingga ketika kritik itu membuatnya kehilangan posisi, ia tetap tidak berhenti menjadi dirinya sendiri. Mungkin inilah pelajaran paling mahal dari Subchan ZE, jangan mengukur totalitas seseorang dari berapa lama ia bertahan di dalam struktur.
Ada orang yang sepuluh tahun berada dalam struktur tetapi tidak meninggalkan gagasan apa pun. Ada orang yang hanya beberapa tahun berada di dalam struktur, kemudian terlempar, tetapi gagasannya tetap dibicarakan puluhan tahun setelah kematiannya.
Jabatan adalah sementara, struktur bisa berubah, pengurus berganti. Muktamar datang dan pergi. Tetapi gagasan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat bisa bertahan jauh lebih lama.
“Tak Ada Subchan ZE” Harus Menjadi Pertanyaan, Bukan Keluhan
Maka judul ini sebenarnya bukan kesedihan. Tak ada Subchan ZE di Muktamar NU Ke-35 berarti NU tidak membutuhkan orang yang meniru Subchan secara mentah.
NU membutuhkan semangat Subchan dalam bentuk yang sesuai dengan abad kedua. Subchan hari ini mungkin bukan lagi orang yang berpidato di MPRS.
Ia mungkin seorang ahli hukum yang berani mengoreksi kebijakan publik. Ia mungkin ekonom muda yang membangun kemandirian ekonomi warga NU. Ia mungkin akademisi yang berani mempertanyakan keputusan organisasi.
Ia mungkin aktivis PMII yang tidak takut kehilangan jabatan karena mempertahankan prinsip.
Ia mungkin pengusaha yang membangun ekosistem ekonomi pesantren. Ia mungkin programmer yang membuat NU mampu mengelola data jamaah secara modern.
Ia mungkin perempuan muda NU yang menuntut ruang kepemimpinan yang lebih luas. Ia mungkin kader yang tidak terkenal, tetapi bekerja tanpa kamera.
Hal yang penting bukan siapa namanya. Yang penting wataknya. NU membutuhkan manusia yang tidak menjadikan struktur sebagai tujuan hidup. NU membutuhkan orang yang memahami bahwa struktur hanyalah alat untuk berkhidmat.
NU Abad Kedua: Kembali kepada Ruh, Bukan Kembali ke Masa Lalu
Mungkin inilah cara paling sehat membaca hubungan NU dengan sejarahnya. Kita tidak perlu menghidupkan kembali NU tahun 1950-an.
Tidak perlu mengulang NU era 1960-an. Tidak perlu mengembalikan politik NU pada masa tertentu. Tidak perlu pula menjadikan Subchan sebagai romantisme sejarah.
Hal yang perlu dihidupkan adalah ruh keberanian, keilmuan, kemandirian, kemaslahatan dan kemampuan beradaptasi.
NU sendiri dalam diskursus abad keduanya mulai menegaskan bahwa zaman telah berubah, sementara ruh yang menghubungkan abad pertama dan kedua harus tetap dipertahankan.
Maka NU tidak harus menjadi organisasi yang sama seperti seratus tahun lalu. Justru kalau NU ingin bertahan seratus tahun berikutnya, NU harus berani berubah.
Kultur harus tetap menjadi akar. Tetapi akar tidak boleh menghalangi pohon untuk tumbuh.
Pesantren harus tetap menjadi jantung. Tetapi jantung membutuhkan otot.
Kiai tetap menjadi penjaga sanad. Tetapi organisasi membutuhkan profesional. Tradisi harus dijaga. Tetapi tradisi harus mampu berdialog dengan teknologi.
Hubungan dengan pemerintah harus tetap dibangun. Tetapi daya kritis tidak boleh dijual. Pada akhirnya, mungkin inilah pertanyaan paling penting menjelang Muktamar NU Ke-35,
Apakah NU ingin hanya menjadi organisasi yang berhasil bertahan selama seratus tahun, atau menjadi organisasi yang mampu menentukan arah seratus tahun berikutnya?.
Jika pilihannya yang kedua, maka NU membutuhkan lebih dari sekadar pergantian pengurus. NU membutuhkan perubahan cara berpikir.
Mungkin, dalam arti itulah, Subchan ZE memang tidak ada di Muktamar NU Ke-35. Tetapi semestinya watak Subchan tidak ikut hilang.
NU abad kedua tidak membutuhkan kader yang takut terbuang. NU membutuhkan kader yang bersedia bekerja total, berpikir bebas, menjaga prinsip dan jika suatu hari harus memilih lebih takut kehilangan marwah perjuangan daripada kehilangan jabatan.
Sebab orang bisa dibuang dari struktur. Tetapi sejarah tidak selalu membuang orang yang pernah memperjuangkan perubahan.
