Sejarah Indonesia modern hampir selalu dimulai dengan glorifikasi Soekarno. Ia adalah proklamator, orator revolusioner, simbol anti-kolonialisme serta wajah utama nasionalisme Indonesia.
Dalam buku pelajaran, pidato-pidatonya tampil sebagai api revolusi yang membangkitkan martabat bangsa.
Namun di balik narasi heroik itu, ada satu bab sejarah yang jarang dibuka secara jujur yakni bab yang sengaja dikaburkan dalam ingatan kolektif bangsa adalah bab tentang para tahanan politik era Soekarno, yakni tokoh-tokoh nasional yang justru dikucilkan, dipenjara, diasingkan serta dibungkam karena menolak tunduk pada arah kekuasaan Orde Lama.
Ironinya begitu pahit, banyak dari mereka bukan pengkhianat, bukan antek kolonial dan bukan musuh republik. Mereka justru orang-orang yang ikut membangun republik ini sejak awal.
Sebagian mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi ketika Indonesia nyaris kehilangan legitimasi internasional. Sebagian menyelamatkan republik saat Soekarno sendiri tak lagi bisa memimpin secara langsung.
Tetapi pada akhirnya, mereka berakhir sebagai tahanan politik di bawah rezim yang dipimpin oleh sesama pendiri bangsa.
Bab inilah yang sering hilang dari narasi besar tentang Soekarno. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.
Dekret tersebut secara efektif mengakhiri demokrasi parlementer dan membuka jalan bagi konsentrasi kekuasaan yang semakin besar di tangan presiden.
Mekanisme checks and balances melemah, parlemen kehilangan independensi, oposisi menyusut, dan kritik terhadap penguasa semakin mudah dicap sebagai ancaman terhadap revolusi.
Dalam sistem seperti ini, oposisi bukan lagi sekadar lawan politik. Mereka berubah menjadi “musuh revolusi” atau “kontra revolusi.”
Korban paling tragis dari perubahan itu adalah Sutan Sjahrir. Sulit melebih-lebihkan peran Sjahrir dalam sejarah awal republik.
Ketika Soekarno dan Hatta berada dalam bayang-bayang pendudukan Jepang, Sjahrir memimpin gerakan bawah tanah anti-fasis. Setelah kemerdekaan, ia menjadi wajah diplomasi Indonesia di mata dunia.
Sjahrirlah yang meyakinkan komunitas internasional bahwa republik Indonesia bukan boneka Jepang. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan kritis yang menentukan nasib republik muda.
Namun sejarah memperlakukannya dengan kejam, pada 1962, Sjahrir ditangkap dengan tuduhan terlibat konspirasi pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan aktivitas subversif anti-negara.
Tuduhan itu hingga kini diperdebatkan para sejarawan karena tidak pernah diuji melalui proses peradilan yang terbuka dan adil. Ia dipenjara tanpa pengadilan.
Kondisi kesehatannya merosot drastic, stroke menyerangnya di tahanan. Saat akhirnya diizinkan berobat ke luar negeri, semuanya sudah terlambat.
Pada 1966, Sjahrir meninggal di Zürich, bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai pendiri republik yang menjadi tahanan politik yang dibungkam oleh republiknya sendiri.
Jika kisah Sjahrir tragis, maka nasib Sjafruddin Prawiranegara bahkan lebih ironis. Nama Sjafruddin mungkin kurang populer di kalangan publik modern, padahal kontribusinya terhadap kelangsungan republik sangat monumental.
Saat Agresi Militer Belanda II membuat Soekarno-Hatta ditangkap Belanda, republik nyaris tamat secara de facto.
Dalam kondisi kritis itu, Sjafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Tanpa PDRI, Belanda bisa dengan mudah mengklaim bahwa Republik Indonesia telah bubar.
Tokoh yang menyelamatkan republik itu kemudian justru dipenjara oleh republik, karena keterkaitannya dengan PRRI, Sjafruddin ditahan dan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Ironi sejarah sulit dibuat lebih tajam daripada ini.
Ironi sejarah juga tampak jelas pada nasib Sultan Hamid II, seorang tokoh federalis yang kontribusinya nyaris tak tergantikan dalam simbol kenegaraan Indonesia.
Tidak banyak publik menyadari bahwa Sultan Hamid II adalah sosok utama di balik desain lambang negara Garuda Pancasila, simbol yang hingga hari ini menghiasi setiap ruang sidang, kantor pemerintahan, hingga institusi pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun jasa besar itu tidak menyelamatkannya dari marginalisasi politik. Setelah dikaitkan dengan Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dan jaringan Raymond Westerling, Sultan Hamid II ditangkap dengan tuduhan makar terhadap negara.
Meski konteks politik kasus APRA sangat kompleks dan masih diperdebatkan para sejarawan, penahanannya memperlihatkan pola yang sama, tokoh yang pernah berkontribusi besar bagi pembentukan identitas republik tetap dapat berubah menjadi musuh negara ketika berada di sisi yang berseberangan dengan arus kekuasaan.
Fakta bahwa perancang lambang Garuda simbol persatuan nasional, justru pernah mendekam sebagai tahanan politik menjadi paradoks pahit dalam sejarah Indonesia, sekaligus mempertegas bahwa pada era konsolidasi kekuasaan, jasa masa lalu sering kali kalah oleh logika eliminasi politik masa kini.
Represi juga menimpa tokoh-tokoh besar dari Masyumi. Salah satunya adalah Mohammad Natsir. Kontribusi Natsir sangat fundamental dalam menjaga keutuhan NKRI melalui Mosi Integral 1950 yang mengembalikan Indonesia dari bentuk federal menjadi negara kesatuan.
Tanpa langkah politik Natsir, wajah Indonesia modern bisa sangat berbeda. Namun tokoh sebesar Natsir pun tidak luput dari represi.
Karena keterkaitannya dengan oposisi PRRI dan posisinya yang semakin kritis terhadap pemerintah pusat, ia dipenjara.
Nasib serupa dialami Burhanuddin Harahap, tokoh Masyumi lainnya yang turut direpresi setelah pembubaran partai tersebut. Lalu ada Mohammad Roem, arsitek Perjanjian Roem-Roijen yang berperan penting dalam diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
Bahkan tokoh seperti Prawoto Mangkusasmito dan Kasman Singodimedjo ikut masuk dalam pusaran pengawasan dan tekanan negara.
Represi Soekarno tidak berhenti pada politisi, Kaum intelektual dan jurnalis pun menjadi sasaran.
Mochtar Lubis adalah contoh paling gamblang. Pendiri media kritis ini ditahan sejak 1957 hingga 1966 tanpa proses pengadilan yang transparan.
Penahanannya menjadi bukti keras bahwa kebebasan pers pada era Demokrasi Terpimpin mengalami kemunduran serius.
Tokoh pers lain seperti Rosihan Anwar juga menghadapi tekanan politik dan sensor berkepanjangan.
Bahkan ulama besar seperti Hamka tak luput dari represi. Pada 1964, Hamka ditangkap dengan tuduhan subversi dan makar.
Ia dipenjara tanpa pembuktian hukum yang memadai. Ironisnya, justru di balik jeruji itulah Hamka menulis sebagian besar karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar.
Kelompok Partai Sosialis Indonesia juga dihantam keras. Tokoh-tokohnya seperti Soebadio Sastrosatomo ditahan, sementara jaringan intelektual PSI dihancurkan secara sistematis.
Sumitro Djojohadikusumo, salah satu arsitek ekonomi awal republik dipaksa melarikan diri ke luar negeri.
Tokoh-tokoh militer yang berseberangan dengan pusat seperti Ventje Sumual, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon juga mengalami penangkapan atau marginalisasi politik.
Lalu ada satu nama yang seharusnya membuat siapa pun terdiam yakni, Mohammad Hatta. Bung Hatta tidak pernah menjadi tahanan politik secara formal.
Tetapi fakta historis menunjukkan bahwa ia pun nyaris terseret dalam arus represi. Melalui esainya yang terkenal, Demokrasi Kita, Hatta mengkritik keras arah Demokrasi Terpimpin yang menurutnya telah mengikis fondasi demokrasi konstitusional Indonesia.
Dalam tulisannya, Hatta menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sedang berubah menjadi kekuasaan personal yang berbahaya.
Kritik ini sangat mengganggu lingkaran kekuasaan. Dalam sejumlah memoir politik dan catatan elit, muncul kekhawatiran nyata bahwa Hatta dapat ikut ditindak.
Pertanyaannya sederhana jika seorang proklamator seperti Bung Hatta saja nyaris ditangkap saat itu karena menulis kritik, lalu siapa yang benar-benar aman?
Pertanyaan itu membawa kita pada kesimpulan yang sulit dihindari. Salah satu indikator utama rezim diktatorial bukan hanya kekuasaan besar, melainkan bagaimana rezim memperlakukan oposisi.
Dalam demokrasi yang sehat, oposisi adalah bagian sah dari sistem. Dalam rezim yang bergerak menuju otoritarianisme, oposisi berubah menjadi ancaman eksistensial yang harus disingkirkan.
Era Soekarno memperlihatkan gejala tersebut dengan jelas, Partai oposisi dibubarkan. Tokoh nasional dipenjara tanpa pengadilan fair.
Pers dibungkam dan Intelektual direpresi. Kritik konstitusional dicap kontra-revolusi. Seluruh tanda ini menunjukkan bahwa Demokrasi Terpimpin bergerak jauh dari prinsip demokrasi liberal menuju sistem yang sangat executive heavy dan berpusat pada satu figur.
Lalu Apakah Soekarno seorang diktator?. Bagi sebagian sejarawan, label diktator absolut ala Stalin atau Hitler mungkin terlalu ekstrem.
Namun ketika seorang pemimpin memusatkan kekuasaan, membatasi oposisi, memenjarakan rival politik dan menoleransi penahanan tanpa due process, maka unsur-unsur kediktatoran sulit disangkal.
Barangkali bukti paling memilukan bukan terletak pada pidato-pidato revolusioner Soekarno, melainkan pada nasib orang-orang di sekelilingnya.
Sjahrir yang membawa republik ke panggung dunia. Sjafruddin yang menyelamatkan republik saat republik nyaris mati. Natsir yang menyatukan NKRI.
Roem yang menjaga diplomasi. Hatta yang merumuskan fondasi negara. Mereka semua pernah berdiri di garis depan republik. Namun di bawah kekuasaan Soekarno, banyak dari mereka justru berakhir sebagai musuh negara.
Inilah bab yang hilang dari sejarah Indonesia, bab tentang para pendiri bangsa yang dibungkam oleh bangsa yang mereka dirikan.
Mungkin, justru dari bab inilah kita memahami pelajaran paling penting, bahwa republik tidak selalu runtuh oleh serangan musuh dari luar, kadang ia mulai melukai dirinya sendiri ketika kekuasaan berhenti menerima kritik.
Daftar Referensi
Rudolf Mrázek. Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia.
John D. Legge. Sukarno: A Political Biography.
Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.
M. C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia Since c.1200.
Daniel S. Lev. The Transition to Guided Democracy.
Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip PRRI-Permesta, arsip Masyumi, memoir tokoh Orde Lama.
