Salah satu persoalan besar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia adalah banyaknya aktivis yang belum mampu membedakan antara azas, azas perjuangan, dan taktik. Dalam berbagai tulisan politiknya di surat kabar Fikiran Ra’jat tahun 1933, Soekarno berulang kali mengingatkan bahwa kekacauan memahami tiga hal ini dapat membuat sebuah gerakan kehilangan arah.
Bung Karno melihat bahwa banyak tokoh pergerakan saat itu mencampuradukkan prinsip dasar perjuangan dengan strategi maupun langkah teknis di lapangan. Akibatnya, organisasi sering terjebak dalam kebingungan ideologis dan kehilangan tujuan besar perjuangan nasional.
Bagi Soekarno, azas adalah fondasi utama yang menjadi pegangan hidup dan arah perjuangan sebuah gerakan. Azas tidak boleh berubah meskipun situasi politik berganti. Bahkan setelah Indonesia merdeka sekalipun, azas tetap harus menjadi dasar dalam membangun masyarakat dan negara.
Dalam konteks Marhaenisme, Bung Karno menegaskan bahwa azas perjuangan bangsa Indonesia adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Dua konsep ini menjadi dasar ideologis perjuangan kaum Marhaen.
Sosio-nasionalisme berarti nasionalisme yang berpihak kepada rakyat kecil dan keadilan sosial, sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang tidak hanya memberi kebebasan politik, tetapi juga menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat.
Karena itu, kemerdekaan Indonesia menurut Bung Karno bukan tujuan akhir. Kemerdekaan hanyalah pintu masuk untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip sosial dan kemanusiaan.
Namun, memiliki azas saja tidak cukup. Untuk mencapai kemerdekaan, rakyat harus bergerak dan berjuang. Di sinilah muncul apa yang disebut sebagai azas perjuangan atau strijdbeginsel. Jika azas menentukan tujuan akhir, maka azas perjuangan menentukan cara besar untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam pemikiran Bung Karno, azas perjuangan Marhaen mencakup konsep seperti non-cooperation (non-koperasi), machtsvorming (pembentukan kekuatan politik), dan massa aksi. Non-koperasi berarti menolak bekerja sama dengan kekuasaan kolonial. Machtsvorming berarti membangun kekuatan rakyat yang terorganisir. Sementara massa aksi berarti menggerakkan rakyat secara luas sebagai sumber utama kekuatan perjuangan.
Menurut Soekarno, imperialisme tidak akan pernah memberikan kemerdekaan secara sukarela. Karena itu, kekuatan rakyat harus dibangun melalui organisasi dan aksi massa yang sadar politik.
Meski demikian, Bung Karno membedakan azas perjuangan dengan taktik. Jika azas dan azas perjuangan bersifat tetap dalam jangka panjang, maka taktik bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan politik.
Taktik adalah langkah-langkah praktis yang digunakan untuk menjaga dan memperkuat perjuangan. Hari ini gerakan bisa fokus pada aksi buruh, besok pada rapat umum, lusa pada propaganda pers, atau aksi pajak. Semua itu adalah bagian dari taktik yang dapat berubah sesuai kondisi.
Dalam penjelasannya, Bung Karno bahkan mengutip pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa taktik bisa berubah berkali-kali dalam sehari jika keadaan menuntut demikian. Ia juga menyinggung pemikiran Wilhelm Liebknecht yang mengibaratkan perubahan taktik seperti langkah bidak dalam permainan catur yakni harus menyesuaikan gerak lawan dan situasi yang berkembang.
Karena itulah, Bung Karno menilai bahwa gerakan yang tidak memahami perbedaan antara azas, azas perjuangan, dan taktik akan mudah runtuh oleh kekacauan internalnya sendiri. Sebuah perjuangan membutuhkan prinsip yang kokoh, strategi yang jelas, dan taktik yang lentur.
Dalam kerangka Marhaenisme, susunan itu menjadi sangat tegas, diantaranya:
- Azas: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
- Azas perjuangan: non-koperasi, machtsvorming, dan massa aksi.
- Taktik: disesuaikan dengan kebutuhan perjuangan.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa Soekarno bukan hanya seorang orator revolusioner, tetapi juga seorang teoritikus politik yang memahami pentingnya disiplin ideologi dan strategi organisasi. Hingga hari ini, gagasan tersebut tetap relevan dalam membaca arah gerakan rakyat dan dinamika perjuangan sosial-politik di Indonesia.
