Keputusan Partindo dalam konferensinya di Mataram tahun 1933 mengenai Marhaen dan Marhaenisme sesungguhnya merupakan salah satu penegasan ideologis paling penting dalam sejarah pemikiran Soekarno.
Di dalam sembilan pokok keputusan tersebut, Bung Karno tidak hanya memperjelas siapa yang disebut sebagai “Marhaen”, tetapi juga meletakkan dasar strategis tentang bagaimana perjuangan rakyat Indonesia harus dijalankan dalam menghadapi kapitalisme dan imperialisme.
Dalam konsepsi Bung Karno, Marhaenisme adalah perpaduan antara sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Artinya, nasionalisme tidak boleh berhenti pada soal kebangsaan semata, melainkan harus bergerak ke arah pembebasan sosial.
Nasionalisme tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan elite nasional baru yang menggantikan elite kolonial lama. Karena itu, Marhaenisme sejak awal dirancang sebagai ideologi perjuangan rakyat kecil.
Penting dicatat, Bung Karno secara sadar memilih istilah “Marhaen” dan bukan “proletar”. Ini bukan persoalan semantik, melainkan penyesuaian teoritis terhadap realitas Indonesia. Dalam tradisi Eropa, proletariat identik dengan buruh industri.
Sementara di Indonesia kolonial, struktur masyarakat jauh lebih kompleks. Kaum tertindas tidak hanya terdiri dari buruh pabrik, tetapi juga petani gurem, nelayan kecil, tukang gerobak, pedagang kecil, hingga lapisan rakyat miskin kota dan desa yang hidup dalam tekanan ekonomi kolonial.
Karena itu, Marhaenisme adalah upaya Bung Karno melakukan “Indonesianisasi” atas teori perjuangan sosial. Ia tidak menelan mentah-mentah teori Barat, termasuk ajaran Karl Marx. Bung Karno mengambil semangat anti-kapitalisme Marx, tetapi membumikan analisisnya sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia yang agraris.
Meski demikian, satu poin penting dalam keputusan Partindo adalah penegasan bahwa dalam perjuangan Marhaen, kaum proletar atau buruh mengambil bagian paling besar. Di sinilah terlihat watak modern dan rasional dari pemikiran Bung Karno. Ia memahami bahwa kaum buruh adalah kelas sosial yang paling langsung bersentuhan dengan mekanisme kapitalisme modern pabrik, mesin, disiplin industri serta eksploitasi tenaga kerja.
Menurut Bung Karno, kaum proletar memiliki gevechtswaarde atau daya tempur politik yang lebih tinggi dibanding kelompok rakyat tertindas lainnya. Mereka hidup di tengah dinamika industrialisasi abad ke-20, sehingga kesadaran sosial dan politik mereka berkembang lebih cepat. Sebaliknya, sebagian besar kaum tani Indonesia pada masa itu masih hidup dalam pola pikir feodal dan mistik, yang oleh Bung Karno dianggap sebagai warisan struktur sosial lama.
Dalam berbagai tulisannya, Soekarno bahkan menyebut bahwa banyak petani masih menggantungkan harapan pada figur “Ratu Adil” atau kekuatan supranatural, bukan pada organisasi perjuangan yang konkret. Kritik ini bukan bentuk penghinaan terhadap kaum tani, melainkan analisis sosiologis atas kondisi masyarakat kolonial yang belum sepenuhnya tersentuh modernitas politik.
Namun demikian, Bung Karno tidak pernah menempatkan buruh dan tani dalam posisi saling bertentangan. Justru sebaliknya, ia menegaskan perlunya persatuan antara keduanya. Dalam kerangka Marhaenisme, kaum tani adalah basis massa terbesar, sedangkan kaum buruh berfungsi sebagai pelopor revolusioner.
Analogi yang dipakai Bung Karno sangat menarik, dia menyiratkan dalam sebuah tentara, kemenangan dicapai oleh seluruh pasukan, tetapi tetap ada satu barisan pelopor yang berjalan paling depan dan menentukan arah serangan. Dalam perjuangan sosial, peran itu dijalankan oleh kaum proletar.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa Marhaenisme adalah sebuah strategi perjuangan yang disusun secara sadar dan sistematis. Bung Karno memahami bahwa imperialisme tidak dapat dikalahkan hanya dengan pidato atau slogan moral. Diperlukan organisasi politik, serikat buruh serta konsolidasi massa rakyat yang disiplin serta memiliki kesadaran ideologis.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun sarekat buruh dan sarekat tani secara bersamaan. Partai politik rakyat diperlukan, tetapi tidak cukup tanpa organisasi massa yang kuat. Dalam logika perjuangan Bung Karno, kemenangan sosial hanya mungkin dicapai apabila kaum Marhaen tersusun menjadi kekuatan politik yang terorganisir.
Dalam konteks hari ini, pembacaan atas Marhaenisme tetap relevan. Ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja dan marginalisasi petani masih menjadi persoalan nyata di Indonesia. Karena itu, Marhaenisme tidak bisa dipahami hanya sebagai warisan sejarah, melainkan sebagai kritik sosial yang terus hidup terhadap sistem ekonomi yang menindas rakyat kecil.
Di titik inilah Bung Karno tampil bukan hanya sebagai pemimpin nasionalis, tetapi juga sebagai pemikir revolusioner yang berusaha merumuskan jalan pembebasan Indonesia berdasarkan realitas sosial bangsanya sendiri.
