Catatan politik Soekarno pasca keluar dari penjara Sukamiskin memperlihatkan satu garis sikap yang konsisten persatuan adalah syarat utama keselamatan kaum Marhaen.
Dalam konteks krisis ekonomi global (malaise) awal 1930-an yang menghantam Hindia Belanda, Bung Karno membaca situasi dengan jernih bahwa penderitaan rakyat kecil kian meluas dan perpecahan di tubuh gerakan hanya akan mempercepat kehancuran mereka di bawah tekanan kolonialisme.
Upaya mendekatkan Partai Indonesia (PI) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) bukanlah manuver taktis jangka pendek, melainkan bagian dari strategi ideologis.
Dalam pembacaan Sukarnois, kedua organisasi tersebut berdiri di atas belangenbasis yang sama yakni kepentingan kaum Marhaen.
Oleh karena itu, perbedaan yang muncul lebih bersifat teknis dan psikologis ketimbang prinsipil. Bung Karno, dengan pengalaman politik dan kedalaman teorinya, menolak keras analogi yang menyamakan konflik PI-PNI dengan pertentangan sosial-demokrat dan komunis di Eropa.
Sebagai seorang nasionalis yang “memakan garam Marxisme”, Soekarno memahami betul batas-batas perbedaan ideologi. Ia melihat bahwa sumber utama ketegangan justru terletak pada kesalahpahaman antar-individu dan ego sektoral yang membesar.
Dalam hal ini, kritiknya tidak hanya diarahkan pada struktur organisasi, tetapi juga pada watak politik kader yang belum sepenuhnya matang.
Selama lebih dari enam bulan, Bung Karno secara sadar mengambil posisi di luar struktur partai. Ini adalah langkah aktif untuk meredakan konflik dan membangun jembatan komunikasi. Ia menahan diri dari memimpin langsung perjuangan, sebuah pengorbanan politik yang jarang disorot, tetapi krusial dalam proses konsolidasi gerakan.
Hasilnya nyata bahwa ketegangan mereda, kecurigaan berkurang dan di beberapa tempat seperti Bandung kedua kubu mulai berbagi ruang organisasi.
Namun, dalam kerangka pemikiran Soekarno, persatuan bukanlah tujuan akhir, tapi adalah prasyarat bagi sesuatu yang lebih fundamental machtsvorming atau pembentukan kekuasaan.
Bung Karno secara tegas membedakan antara politik sebagai wacana dan politik sebagai kekuatan. Baginya, ide tanpa kekuasaan adalah ilusi, sementara kekuasaan tanpa ide adalah kehilangan arah.
Pandangan ini berkelindan dengan refleksi tokoh pergerakan India, Jawaharlal Nehru, yang menekankan bahwa setiap kemenangan politik merupakan hasil dari tekanan kekuatan yang terorganisir.
Bung Karno mengadopsi semangat tersebut dalam konteks Indonesia yakni imperialisme tidak bisa ditumbangkan hanya dengan prinsip, tetapi dengan kekuatan yang lahir dari prinsip itu sendiri.
Keputusan Bung Karno untuk kembali ke politik praktis dan bergabung dengan Partai Indonesia harus dibaca dalam kerangka ini. Dalam hal ini ia sedang menempatkan dirinya dalam posisi strategis untuk membangun kekuatan Marhaen.
Ia tetap mengakui bahwa baik PI maupun PNI memiliki komitmen terhadap kaum Marhaen, dan pilihannya tidak mengandung penyangkalan terhadap salah satu.
Dalam perspektif sejarah gerakan nasional, fase ini menunjukkan kedewasaan politik Bung Karno. Ia tidak terjebak pada romantisme persatuan semata, tetapi mendorong persatuan yang produktif yang mampu menjelma menjadi kekuatan nyata.
Seruannya kepada kaum Marhaen pun tetap jelas yakni dengan memperbesar barisan, memperkuat solidaritas serta mengonsolidasikan kekuatan untuk menghadapi musuh yang terorganisir.
Konsep persatuan dalam Marhaenisme tidak bisa dipisahkan dari machtsvorming. Keduanya adalah dua sisi dari satu strategi perjuangan. Tanpa persatuan, tidak ada kekuatan; tanpa kekuatan, tidak ada kemenangan. Dan tanpa kemenangan, cita-cita tentang masyarakat adil dan makmur hanya akan tinggal sebagai retorika sejarah.
