BLITAR – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan pentingnya sinergi antara anggota legislatif di semua tingkatan untuk mendukung pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Aula MI Assafi’iyah, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jumat (1/5/2026) pagi.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan warga, pria yang akrab disapa Cak Sar ini menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah desa saat ini. Menurutnya, keterbatasan alokasi Dana Desa mengharuskan adanya intervensi aktif dari wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten agar roda perekonomian desa tetap bergerak optimal.
Kewajiban Gotong-Royong
Sarmuji menyatakan bahwa anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi desa, terutama saat anggaran desa mengalami penyesuaian atau pemotongan akibat pengalihan fokus program nasional.
”Tentu kewajiban anggota DPR RI, DPRD Provinsi untuk terus membantu desa dalam mengembangkan, membangun, dan meningkatkan perekonomian desa,” ujar Sarmuji di sela-sela kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci agar desa tidak merasa sendirian dalam menghadapi hambatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
”Tanpa kehadiran anggota DPR dan DPRD, masyarakat desa akan kesulitan karena dana desanya juga sudah dipotong sedemikian banyak, program-program desa juga sulit untuk disesuaikan. Mereka membutuhkan uluran tangan bantuan dari DPR RI dan DPRD untuk membantu pembangunan desa,” tambahnya.
Realisasi Bantuan Fisik
Menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan ini juga meresmikan beberapa proyek pembangunan yang bersumber dari aspirasi legislatif. Bantuan yang diserahkan secara simbolis meliputi pembangunan jalan penghubung desa melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) rute Pikatan-Tawangrejo serta pembangunan gedung sarana prasarana (sarpras) ibadah di MI AsySyafiiyah.
Selain itu, bantuan juga menyasar sektor keamanan dan pertanian melalui pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Pikatan serta normalisasi saluran irigasi Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Desa Pikatan untuk mendukung produktivitas lahan pertanian warga.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Golkar, Jairi Irawan, yang turut hadir dalam kegiatan ini, memberikan jaminan mengenai keberlanjutan program bantuan dari tingkat provinsi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator bagi desa-desa yang membutuhkan percepatan infrastruktur.
”Kami di tingkat provinsi terus berkomitmen memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran ke desa-desa. Dukungan ini penting agar kemandirian ekonomi desa di Jawa Timur, khususnya di Blitar, dapat tercapai lebih cepat,” tegas Jairi Irawan.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tren penggunaan Dana Desa pada tahun 2026 memang masih diprioritaskan pada penanganan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Kondisi ini membuat fleksibilitas desa dalam pembangunan fisik memerlukan dukungan dana aspirasi melalui jalur legislatif.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Desa Pikatan, Fuad Fauzi; Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Anik Wahjuningsih; serta Ketua PK Golkar Wonodadi, Winarko.
Tampak pula hadir sejumlah tokoh masyarakat setempat yang mendampingi ratusan warga Desa Pikatan dalam sesi diskusi empat pilar tersebut. (ko/blt)
