Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan gerakan massa sipil yang terus bermunculan, ada satu persoalan mendasar yang jarang dibahas, apakah aksi massa hari ini masih benar-benar berorientasi pada perubahan kebijakan atau justru perlahan bergeser menjadi pertunjukan simbolik yang lebih mengutamakan citra ketimbang substansi?.
Pertanyaan ini penting untuk diajukan, sebab dalam banyak momentum, demonstrasi yang seharusnya menjadi instrumen tekanan politik justru tampak semakin dekat dengan budaya performative ramai, emosional, penuh simbol perlawanan tetapi minim pengawalan pasca-aksi.
Di titik inilah bahaya “logical fallacy” atau sesat pikir mulai bekerja, sering kali tanpa disadari oleh mereka yang berada di dalam gerakan itu sendiri.
Logical Fallacy secara sederhana dapat dipahami sebagai kesalahan dalam proses bernalar yang membuat seseorang sampai pada kesimpulan yang keliru meski sekilas tampak logis.
Dalam konteks massa aksi, sesat pikir ini muncul ketika keberhasilan demonstrasi diukur menggunakan indikator yang salah.
Salah satu kekeliruan yang paling sering terlihat adalah anggapan bahwa sebuah aksi telah berhasil hanya karena mampu menciptakan chaos dan menarik perhatian media.
Logika semacam ini terdengar sederhana, jika aksi viral, diliput media serta ramai diperbincangkan, maka aksi dianggap sukses.
Padahal asumsi tersebut sangat problematis. Perhatian media bukanlah tujuan akhir perjuangan, apalagi ukuran tunggal keberhasilan sebuah gerakan.
Kekacauan, bentrokan atau bahkan kericuhan di lapangan sering kali justru menenggelamkan substansi tuntutan. Massa mungkin berhasil memaksa kamera media menyorot ke arah mereka, tetapi sorotan kamera tidak otomatis mengubah kebijakan publik.
Inilah bentuk ”false cause fallacy”, yakni sesat pikir yang mengira satu hal pasti menjadi penyebab dari hal lainnya.
Banyak orang terjebak pada anggapan bahwa semakin besar chaos yang diciptakan, semakin besar pula peluang perubahan kebijakan.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan lebih sering lahir dari tekanan yang konsisten, basis kajian yang kuat, advokasi yang berkelanjutan serta pengawalan isu yang tidak berhenti setelah demonstrasi selesai. Aksi massa sejatinya hanyalah salah satu fase dari perjuangan panjang, bukan garis finis.
Sayangnya, dalam banyak situasi, aksi justru berhenti tepat ketika dokumentasi selesai. Poster-poster yang sebelumnya diangkat tinggi dengan slogan revolusi dan kritik tajam berakhir di tong sampah.
Tulisan-tulisan yang semula tampak penuh perlawanan menghilang secepat massa membubarkan diri. Slogan yang tadi menggema di jalan mendadak tak lagi terdengar ketika isu yang sama membutuhkan pengawalan lanjutan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah simbol perlawanan tersebut lahir dari kesadaran politik atau hanya properti visual untuk memperkuat dokumentasi?
Ironisnya, perkembangan teknologi justru memperlihatkan gejala baru yang semakin absurd. Tidak sedikit poster-poster kritik yang secara kasat mata disusun menggunakan AI, dengan kalimat bombastis yang rapi namun kehilangan daya autentik.
Kritik yang seharusnya lahir dari keresahan organik, pengalaman langsung ataupun pergulatan intelektual berubah menjadi produk instan yang estetis untuk difoto.
Secara visual memang terlihat menarik, tetapi substansinya kerap kosong. Ada paradoks yang muncul, poster semakin bagus kosakatanya ataupun desain, tetapi sering kali semakin miskin refleksi.
Di titik ini, aksi perlahan bergeser menjadi komoditas visual. Poster dibuat agar fotogenik, narasi disusun agar viral, dan chaos dicari agar footage yang dihasilkan lebih dramatis.
Fenomena lain yang tidak kalah problematik adalah aksi yang digelar semata untuk menunjukkan kekuatan massa organisasi.
Tujuan utamanya bukan lagi membangun tekanan kebijakan, melainkan memperlihatkan siapa yang mampu menurunkan massa paling banyak.
Orientasi seperti ini melahirkan bentuk lain dari sesat pikir, yakni “bandwagon fallacy”, ketika sesuatu dianggap benar hanya karena banyak orang melakukannya. Karena organisasi lain turun aksi, maka ikut turun dianggap sebagai keharusan moral.
Karena aliansi lain bergerak, maka absensi dari jalanan dianggap kelemahan. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting, sudahkah kebijakan yang diprotes dikaji secara mendalam? Sudahkah data dikumpulkan? Sudahkah ada basis argumentasi yang kokoh?.
Masalah mendasarnya adalah banyak organisasi membalik urutan kerja gerakan. Teknis aksi sering dipersiapkan lebih dulu, sementara kajian justru datang belakangan atau bahkan tidak pernah selesai.
Rapat sibuk membahas titik kumpul, jumlah massa, teknis keberangkatan, pengeras suara, ataupun skema mobilisasi. Namun substansi tuntutan baru dirumuskan terburu-buru menjelang aksi.
Akibatnya, demonstrasi lebih menyerupai parade kekuatan massa ketimbang forum tekanan politik yang terukur.
Ukuran keberhasilan pun berubah dari kualitas argumentasi menjadi hanya kuantitas partisipasi. Yang dibicarakan bukan seberapa kuat kajiannya, tetapi seberapa banyak massa yang turun.
Kondisi ini diperparah oleh hadirnya poster-poster serampangan yang alih-alih memperkuat pesan politik justru menurunkan kualitas gerakan.
Kritik yang seharusnya tajam berubah menjadi satire receh, lelucon dangkal ataupun jargon yang kehilangan arah.
Memang, beberapa poster semacam itu mudah viral karena menghibur dan menarik perhatian publik, tetapi viralitas tidak selalu sejalan dengan kualitas pesan.
Dalam beberapa kasus, poster semacam itu justru mendowngrade massa aksi itu sendiri karena mengaburkan substansi yang sedang diperjuangkan.
Hal lain yang juga patut dikritisi adalah romantisasi benturan dengan aparat. Ada kecenderungan bahwa cekcok, dorong-dorongan atau bentrokan dengan aparat dianggap sebagai simbol militansi.
Semakin keras benturannya, semakin revolusioner aksi tersebut dinilai. Padahal asumsi ini sangat problematik.
Benturan tanpa strategi sering kali hanya menghasilkan ledakan emosi yang tidak produktif. Lebih ironis lagi ketika kericuhan terjadi bahkan sebelum seluruh orator selesai menyampaikan aspirasi mewakili aliansi atau organisasinya.
Aspirasi belum tersampaikan secara utuh, tuntutan belum dijelaskan dengan lengkap namun emosi sudah lebih dahulu meledak. Situasi semacam ini bukan cerminan militansi, melainkan kegagalan konsolidasi.
Puncak absurditas lain yang kerap dianggap kemenangan adalah ketika seorang pejabat keluar dari gedung instansi yang didemo lalu menandatangani tuntutan, bahkan lengkap dengan materai.
Momen ini hampir selalu disambut sorak-sorai sebagai simbol kemenangan. Dokumentasi diambil dari berbagai sudut, unggahan media sosial disiapkan serta narasi kemenangan langsung dibangun.
Namun pertanyaan paling sederhana justru, setelah itu apa? Apakah ada tindak lanjut yang konkret? Apakah ada forum evaluasi? Apakah ada diskusi berkala untuk mengawal implementasi tuntutan? Apakah ada kajian lanjutan untuk memastikan janji itu dijalankan?.
Sering kali jawabannya nihil, setelah aksi selesai, energi kolektif mendadak menguap. Tidak ada pengawalan sistematis terhadap isu yang diperjuangkan.
Tidak ada aksi lanjutan, tidak ada diskusi periodik, tidak ada kajian baru. Yang tersisa hanyalah jejak digital berupa unggahan tentang betapa gagahnya momen aksi tersebut.
Foto-foto chaos, video bentrokan, jepretan saat orasi semuanya dipajang sebagai simbol kapital sosial baru.
Dalam era digital, aktivisme pun menghadapi godaan besar berupa Performative Activism, yakni aktivisme yang lebih berorientasi pada penampilan simbolik dibanding dampak nyata.
Aktivisme tidak lagi semata soal perjuangan ideologis, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen personal branding.
Tulisan ini sama sekali bukan upaya untuk mendiskreditkan mereka yang turun ke jalan atau menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Demonstrasi tetap merupakan instrumen demokrasi yang sah dan penting, sejarah telah membuktikan bahwa banyak perubahan besar lahir dari tekanan massa yang konsisten.
Namun justru karena aksi massa adalah instrumen penting, sehingga tidak boleh direduksi menjadi ritual kosong yang hanya menghabiskan energi tanpa menghasilkan tekanan nyata terhadap kebijakan.
Aksi massa seharusnya menjadi puncak dari proses intelektual, bukan pengganti proses intelektual itu sendiri.
Kajian harus mendahului mobilisasi, data harus mendahului slogan, strategi harus mendahului emosi.
Tujuan utama aksi adalah mengepung kebijakan yang keliru sampai pengambil keputusan tidak lagi memiliki ruang untuk mengabaikan tuntutan publik.
Jika orientasi itu hilang, maka demonstrasi hanya akan menjadi ledakan energi sesaat, ramai ketika turun ke jalan tetapi sepi ketika pengawalan dibutuhkan. Heroik saat kamera menyala, lalu lenyap ketika kerja sunyi diperlukan.
Bahaya terbesar “logical fallacy” dalam memahami massa aksi pada akhirnya bukan semata-mata kesalahan berpikir, melainkan kesalahan orientasi gerakan. Ketika demonstrasi hanya dinilai dari seberapa viral, seberapa chaos, atau seberapa dramatis dokumentasinya, maka perjuangan telah kehilangan ruhnya.
Ketika itu terjadi, aksi massa tidak lagi menjadi alat perubahan, namun hanya menjadi panggung besar yang tampak progresif di permukaan, tetapi kosong di dalamnya.
