Dalam berbagai tulisan politiknya di era 1930-an, Soekarno memperlihatkan satu sikap yang sangat tegas bahwa Indonesia tidak boleh meniru mentah-mentah demokrasi Barat. Bagi Bung Karno, demokrasi bukan hanya soal pemilu, parlemen atau hak memilih wakil rakyat. Demokrasi sejati harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat banyak, terutama kaum Marhaen.
Bung Karno menjelaskan bahwa demokrasi modern lahir dari Revolusi Prancis yang menggulingkan sistem feodalisme dan kekuasaan absolut raja. Sebelum revolusi itu, Eropa hidup di bawah sistem otokrasi, di mana seluruh kekuasaan berada di tangan raja yang didukung kaum bangsawan dan elite agama. Rakyat tidak memiliki hak politik dan hanya menjadi objek kekuasaan.
Namun, menurut analisis Bung Karno, lahirnya demokrasi Barat bukan semata kemenangan rakyat. Di balik semboyan “liberté, égalité, fraternité” atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, terdapat kepentingan kelas borjuis yang sedang tumbuh akibat perkembangan kapitalisme. Kaum borjuis membutuhkan kekuasaan politik untuk melindungi kepentingan industri, perdagangan serta modal mereka.
Karena itu, rakyat kecil diajak bergerak menggulingkan feodalisme, tetapi setelah kemenangan tercapai, kekuasaan ekonomi tetap dikuasai elite pemilik modal. Demokrasi akhirnya hanya memberi kebebasan politik, sementara ketimpangan ekonomi terus berlangsung.
Dalam kritiknya, Soekarno menyoroti kenyataan bahwa negara-negara demokrasi seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Amerika tetap dipenuhi kemiskinan dan eksploitasi buruh. Rakyat memang bisa memilih anggota parlemen atau menjatuhkan menteri, tetapi mereka tetap tidak memiliki kendali atas kehidupan ekonominya sendiri.
Bung Karno bahkan mengutip kritik dari Jean Jaurès yang menyebut bahwa seorang buruh bisa menjadi “raja” dalam urusan politik, tetapi tetap menjadi budak dalam urusan ekonomi. Buruh dapat ikut memilih pemerintahan, tetapi sewaktu-waktu dapat dipecat dari pabrik tanpa jaminan hidup yang layak.
Dari sinilah Bung Karno menyimpulkan bahwa demokrasi Barat hanyalah demokrasi politik semata, bukan demokrasi ekonomi. Sistem tersebut tetap membiarkan kapitalisme tumbuh subur dan menindas kaum kecil. Karena itu, kaum Marhaen Indonesia tidak boleh mengeramatkan demokrasi model Barat.
Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, Soekarno memperkenalkan konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Dua istilah ini merupakan rumusan khas Bung Karno untuk menggambarkan nasionalisme dan demokrasi yang berpihak pada rakyat kecil.
Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang lahir dari kenyataan sosial masyarakat, tidak hanya romantisme kebangsaan. Nasionalisme ini tidak hanya mengejar kemerdekaan politik, tetapi juga keadilan ekonomi. Bung Karno menolak nasionalisme borjuis yang hanya bangga pada kekuatan negara, gedung megah, armada perang, atau kekayaan elite, sementara rakyat tetap miskin.
Dalam pandangan Bung Karno, nasionalisme sejati harus berangkat dari perikemanusiaan. Karena itu ia pernah mengatakan bahwa nasionalismenya adalah nasionalisme yang berpijak pada kemanusiaan universal, bukan nasionalisme sempit yang melahirkan penindasan baru.
Sementara itu, sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh hanya memberi hak memilih dalam pemilu, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir untuk menghapus penindasan ekonomi dan memastikan tidak ada lagi kaum yang hidup papa sengsara.
Pemikiran ini memperlihatkan bahwa Soekarno tidak sekadar berbicara tentang kemerdekaan nasional, tetapi juga tentang transformasi sosial. Kemerdekaan baginya hanyalah alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, bukan tujuan akhir semata.
Karena itu, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menjadi inti dari Marhaenisme yakni sebuah perjuangan politik yang tidak hanya membebaskan bangsa dari kolonialisme, tetapi juga membebaskan rakyat kecil dari kemiskinan, eksploitasi serta ketidakadilan sosial.
