BLITAR – Gelombang penolakan terhadap program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menyebar di daerah. Kemarin sore, Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar menghentak bagian depan Kantor Kabupaten Blitar lewat aksi demonstrasi kreatif bertajuk “Merebut Ruang Publik”.
Aksi yang memobilisasi massa dari lintas lapisan masyarakat—mulai dari kalangan mahasiswa, pelajar, hingga kaum buruh—ini menempatkan isu penghentian program MBG sebagai salah satu tuntutan utama, di samping penolakan terhadap kesewenang-wenangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggusur fasilitas pendidikan sekolah.
Massa mulai memadati area depan Kantor Kabupaten sejak pukul 15.30 WIB dan melangsungkan orasi serta membentangkan poster-poster kritik dari pukul 16.00 WIB hingga menjelang magrib.
Tak berhenti di situ, eskalasi gerakan berlanjut pada pukul 20.00 WIB malam dengan menggelar Panggung Bebas dan Diskusi Publik tepat di atas trotoar pusat pemerintahan tersebut.
MBG dinilai salah sasaran dan bebani anggaran
Koordinator Aksi Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar, Reyda Hafis, menegaskan bahwa program MBG dinilai tidak menyentuh akar permasalahan keadilan struktural yang dihadapi masyarakat lapis bawah saat ini.
Sebaliknya, program tersebut dianggap membebani anggaran daerah dan negara yang seharusnya bisa dialokasikan secara mendesak ke sektor jaminan sosial serta infrastruktur pendidikan yang kritis.
“Kami menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kami nilai salah sasaran dan membebani anggaran. Kebijakan ini tidak berpihak pada keadilan struktural,” ujar Reyda Hafis di tengah jalannya diskusi publik.
Menurut aliansi, pemerintah terkesan memaksakan program berbasis bagi-bagi makanan ini di tengah banyaknya fasilitas publik dan ruang hidup masyarakat sipil yang justru sedang terancam digusur oleh gurita bisnis lokal, seperti fenomena yang melibatkan KDMP di Blitar.
Kontras dengan aksi massa pendukung minggu lalu
Tuntutan tajam yang disuarakan Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar ini seketika memicu polarisasi opini publik di Kabupaten Blitar.
Pasalnya, isu penolakan MBG ini sangat kontras dengan aksi massa berskala besar yang terjadi tepat seminggu lalu di lokasi yang sama.
Pada Kamis, 18 Juni 2026, halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar (area Patung Bung Karno, Kanigoro) justru dipadati oleh ribuan warga yang tergabung dalam Solidaritas Bakti Makan Bergizi Gratis (Sobat MBG) bersama elemen Gerakan Pemuda Indonesia (GPI).
Dalam aksi tandingan tersebut, kelompok massa pro-MBG menyuarakan pembelaan mati-matian agar program besutan Presiden Prabowo Subianto itu tetap dilanjutkan secara konsisten.
Koordinator aksi Sobat MBG minggu lalu, Jaka Prasetya, saat itu mengeklaim dalam orasinya bahwa program MBG telah berhasil menggerakkan roda ekonomi bawah, mulai dari keterlibatan petani, peternak lokal, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Kelompok pro-MBG bahkan secara terbuka menuding pihak-pihak yang menginginkan program ini dihentikan sebagai kelompok yang tidak memahami realitas anak-anak di daerah pelosok yang membutuhkan pasokan gizi.
Demokrasi yang terbelah di ruang publik
Menanggapi adanya benturan narasi dengan aksi massa pro-MBG minggu lalu, Reyda Hafis menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi.
Namun, aliansi tetap konsisten pada sikapnya bahwa kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan skema jaring pengaman sosial yang bersifat sementara seperti MBG, selama perampasan ruang hidup dan penggusuran sekolah masih dibiarkan langgeng oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk MBG dapat dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan.
Ia mengatakan, peningkatan gizi untuk anak-anak di daerah pelosok memanglah penting, namun dirinya merasa justru program ini banyak dijalankan di pusat-pusat kota yang terkesan salah sasaran dan membuang-buang anggaran.
Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar memperingatkan Pemkab Blitar untuk segera mengevaluasi dampak kebijakan-kebijakan tersebut.
Mereka menegaskan aksi “Merebut Ruang Publik” ini barulah awalan, dan konsolidasi massa sipil yang lebih besar akan kembali digalang jika jeritan masyarakat dari lapisan bawah tetap diabaikan oleh para pembuat kebijakan. (RILIS)
