Artikel Opini

Membaca kembali Parlemen Atau Soviet Tan Malaka: Pendahuluan

Cover Buku “Parlemen Atau Soviet” Karya Tan Malaka. Dok. Pressindo.

Buku Parlemen atau Soviet ditulis Tan Malaka di Semarang pada Oktober 1921. Karya tersebut kemudian diterbitkan kembali oleh Yayasan Massa pada 1987.

Makam Bung Karno, wisata ziarah paling ramai dikunjungi di Kota Blitar

Edisi tersebut juga menjelaskan bahwa naskahnya berasal dari masa ketika Tan Malaka masih sangat muda, sekitar 24 tahun. Karena itu, buku ini sebaiknya tidak dibaca dengan melepaskannya dari zaman ketika dilahirkan.

Buku ini lahir ketika kolonialisme masih menjadi kenyataan politik, gerakan sosial sedang mencari bentuk dan perdebatan mengenai sosialisme, demokrasi, organisasi rakyat serta masa depan masyarakat sedang menemukan tempatnya di Hindia Belanda.

Namun justru di sinilah daya tarik Parlemen atau Soviet berada. Tan Malaka tidak memulai perdebatan dengan pertanyaan teknis mengenai bagaimana sebuah parlemen bekerja.

Kekerasan budaya pasca 1965: Saat Orde Baru melegitimasi anti-komunisme lewat sastra dan film

Ia membawa pembaca mundur jauh ke belakang, ke sejarah panjang perubahan masyarakat manusia.

Baginya Parlemen, demokrasi, kebebasan politik bahkan gagasan mengenai persamaan manusia merupakan hasil pergulatan sejarah yang panjang, penuh pertentangan, pengorbanan serta tidak jarang pertumpahan darah.

Tan Malaka membuka pendahuluannya dengan gambaran tentang Eropa yang dahulu berada dalam keadaan yang ia sebut sebagai kebodohan dan kegelapan.

Benarkah Indonesia membeli kemerdekaan dari Belanda?

Ia kemudian menunjuk Timur sebagai salah satu sumber yang menerangi perkembangan Eropa melalui agama Kristen.

Di sini tampak cara berpikir Tan Malaka yang khas, sejarah tidak diperlakukan sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh, melainkan sebagai proses pergerakan manusia dari satu keadaan menuju keadaan lainnya.

Sejarah baginya adalah pertarungan gagasan, kekuasaan dan kepentingan manusia. Akan tetapi, ada ironi besar yang ingin ditunjukkan Tan Malaka.

Sejarah awal masuknya Komunisme di Indonesia

Peradaban Barat yang pada suatu masa menerima pengaruh dari Timur kemudian berkembang menjadi kekuatan yang jauh lebih maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi politik serta produksi material.

Sementara itu, banyak masyarakat di Timur masih terikat oleh adat, struktur sosial lama hingga berbagai bentuk kekuasaan tradisional.

Pertanyaan Tan Malaka tidak hanya mengapa Barat menjadi maju, melainkan mengapa sebagian masyarakat Timur tertinggal dalam mengembangkan kemampuan manusia untuk menguasai dunia materialnya sendiri.

Menelisik sejarah gagasan perubahan nama PMII menjadi PMRI pada kongres IX Surabaya 1988

Di sinilah pembahasan mengenai agama, negara dan kekuasaan mulai memasuki wilayah yang lebih sensitif.

Tan Malaka melihat bahwa selama berabad-abad otoritas keagamaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan politik Eropa.

Kekuasaan atas dunia tidak jarang memperoleh legitimasi dari klaim mengenai kekuasaan atas akhirat.

Benarkah sejarah Indonesia terlalu Soekarno-sentris? Saatnya membaca ulang narasi bangsa

Dalam perkembangan sejarah berikutnya, otoritas tersebut mulai digugat. Manusia mulai mempertanyakan apakah kehidupan dunia harus sepenuhnya tunduk kepada mereka yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai kehidupan setelah mati.

Bagi Tan Malaka, perubahan tersebut bukanlah proses yang berlangsung secara damai. Kekuasaan pendeta, raja hingga bangsawan tidak begitu saja lenyap karena manusia tiba-tiba menemukan gagasan demokrasi.

Di belakang perubahan itu terdapat perjuangan intelektual, konflik sosial, revolusi politik serta korban manusia dalam jumlah besar.

Bunga tulip berasal dari mana? jejak nya dari asia tengah ke Belanda

Dengan kata lain, kebebasan politik modern bukan hadiah yang turun dari langit. Semua itu merupakan hasil perjuangan manusia.

Pemikiran semacam ini penting karena sering kali demokrasi modern dibicarakan seolah-olah merupakan sistem yang sudah selesai.

Padahal jika mengikuti logika sejarah Tan Malaka, demokrasi selalu mempunyai sejarah. Sejarah selalu mempunyai siapa yang memperjuangkannya, siapa yang menentangnya, siapa yang memperoleh keuntungan darinya serta siapa yang masih tersisih meskipun secara formal telah memperoleh hak politik.

Sejarah pemburuan penyihir dan tragedi salem

Dari sinilah Tan Malaka membawa pembaca kepada gagasan mengenai kemerdekaan dan persamaan manusia.

Menurut kerangka pikirnya, manusia pada akhirnya harus ditempatkan sebagai pusat kehidupan sosial. Pikiran dan hati manusia tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang murah.

Kebebasan manusia tidak boleh berhenti sebagai semboyan. Tetapi harus diterjemahkan ke dalam susunan masyarakat dan lembaga politik yang memungkinkan manusia menentukan kehidupannya sendiri.

Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih rumit, bagaimana memastikan kekuasaan politik benar-benar berada di tangan manusia, bukan hanya berpindah dari satu kelompok penguasa kepada kelompok penguasa lainnya?.

Pertanyaan inilah yang membawa Tan Malaka kepada parlemen. Parlemen dalam sejarah modern lahir dari perjuangan melawan kekuasaan absolut.

Hal tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membatasi kekuasaan raja dan pemerintah. Dalam pengertian tersebut, parlemen mempunyai nilai sejarah yang sangat besar.

Parlemen merupakan bagian dari perjuangan manusia untuk memperoleh representasi politik, hak bersuara serta mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Namun Tan Malaka justru mengajukan kecurigaan yang lebih mendasar. Apakah parlemen selalu menjadi alat rakyat? Ataukah parlemen dapat berubah menjadi alat kelompok yang memiliki kekayaan, pendidikan, jaringan hingga kekuasaan lebih besar?.

Pertanyaan tersebut menjadi inti dari Parlemen atau Soviet sekaligus menjelaskan mengapa karya yang ditulis pada 1921 masih menarik untuk dibaca dalam konteks politik modern.

Buku ini tidak hanya bertanya mengenai bentuk lembaga negara. Tapi mempertanyakan hubungan antara demokrasi dan kekuasaan ekonomi.

Sebab seseorang dapat memiliki hak memilih secara formal, tetapi belum tentu memiliki kekuasaan yang sama dalam menentukan arah kehidupan politik.

Secara hukum semua warga dapat disebut setara, tetapi dalam kenyataan kemampuan memengaruhi kebijakan dapat sangat berbeda.

Ada yang memiliki modal, jaringan politik, akses kepada pengambil keputusan, serta sumber daya untuk mempertahankan kepentingannya. Ada pula masyarakat biasa yang hanya memiliki suara pada saat pemilihan umum.

Di titik tersebut, Tan Malaka mengajak pembaca membedakan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat.

Pemilu dapat berlangsung secara teratur, parlemen dapat bersidang, undang-undang dapat dibuat dan pergantian pemerintahan dapat terjadi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting tetap sama, sejauh mana rakyat benar-benar menentukan arah kekuasaan?.

Inilah mengapa judul Parlemen atau Soviet? tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai pilihan antara dua institusi politik.

Tan Malaka sedang menguji dua cara memahami representasi politik. Ia ingin mengetahui bentuk organisasi politik mana yang lebih mampu menjadikan rakyat sebagai kekuatan aktif dalam menentukan kehidupan sosial dan politiknya.

Soviet sendiri dalam konteks sejarah awal abad ke-20 merupakan istilah itu berkaitan dengan dewan atau majelis yang lahir dari gerakan revolusioner Rusia dan menjadi bentuk organisasi politik kelas pekerja.

Karena itu, ketika Tan Malaka membandingkan parlemen dan Soviet yang sedang ia bicarakan sebenarnya adalah persoalan representasi, organisasi massa serta sumber kekuasaan politik.

Di sinilah pembacaan terhadap karya ini membutuhkan kehati-hatian sejarah. Tidak tepat apabila gagasan Tan Malaka tahun 1921 langsung ditempelkan begitu saja kepada politik Indonesia abad ke-21.

Konteks sosial, ekonomi, teknologi, sistem negara serta bentuk masyarakat sudah berubah secara drastis. Tetapi tidak berarti pertanyaannya kehilangan relevansi. Justru karena konteks berubah, pembaca dapat menggunakannya sebagai alat untuk menguji kembali asumsi mengenai demokrasi.

Tan Malaka melihat kemajuan Barat melalui sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sebuah kapal, mesin, kereta api, telepon ataupun telegraf.

Semua kemajuan material tersebut menurut logika pemikirannya merupakan hasil dari berkembangnya kemampuan manusia menggunakan akal, organisasi serta ilmu pengetahuan.

Tetapi kemajuan material menimbulkan pertanyaan politik baru, untuk siapa kemajuan itu bekerja?.

Sebuah masyarakat dapat memiliki teknologi yang maju tetapi tetap menghasilkan ketimpangan. Sebuah negara dapat mempunyai parlemen tetapi tetap memungkinkan sebagian kelompok menguasai sumber daya ekonomi dan politik.

Sebuah negara dapat menyelenggarakan pemilu secara berkala tetapi rakyatnya tetap merasa jauh dari keputusan yang menentukan hidup mereka.

Persoalannya adalah apakah parlemen tersebut menjadi perkakas rakyat atau perkakas mereka yang memerintah.

Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika kita mengingat bahwa Parlemen atau Soviet? ditulis jauh sebelum Indonesia merdeka.

Tan Malaka sedang berbicara kepada masyarakat yang hidup di bawah kolonialisme. Ia belum melihat Republik Indonesia berdiri.

Ia belum melihat parlemen Indonesia, pemilu nasional, pergantian pemerintahan atau perdebatan demokrasi sebagaimana dikenal sekarang.

Namun ia telah berusaha memikirkan persoalan yang kelak menjadi masalah besar negara-negara pascakolonial, bagaimana kekuasaan politik yang telah direbut dari penjajah tidak berubah menjadi kekuasaan segelintir elit atas rakyat sendiri?.

Membaca Tan Malaka bukan berarti harus menyetujui seluruh kesimpulannya. Justru pembacaan yang serius menuntut keberanian untuk berdebat dengannya.

Seorang pembaca tidak perlu menjadikan Tan Malaka sebagai nabi politik. Ia adalah seorang pemikir revolusioner yang hidup dalam situasi sejarah tertentu, menyerap berbagai gagasan internasional, kemudian berusaha menerapkannya pada kenyataan Hindia Belanda.

Kekuatan buku ini justru terdapat pada keberaniannya membuka pertanyaan yang tidak nyaman.

Demokrasi tidak hanya gedung parlemen. Pemilu bukan hanya mencoblos surat suara. Wakil rakyat bukan sekadar orang yang memperoleh kursi.

Kekuasaan negara tidak otomatis menjadi kekuasaan rakyat hanya karena memperoleh legitimasi elektoral.

Dalam pendahuluannya, Tan Malaka pada akhirnya membawa pembaca kepada dua “pelita” politik yang menurutnya sedang menyilaukan dunia, parlemen dan Soviet.

Keduanya ia lihat sebagai hasil dari penderitaan, perjuangan dan pengorbanan manusia selama berabad-abad.

Namun bagi masyarakat yang baru mengenal gagasan politik modern, persoalannya bukan sekadar menerima salah satunya sebagai doktrin.

Hal yang diperlukan adalah pemeriksaan. Mana yang benar-benar mampu menjadi alat pembebasan?.

Mana yang hanya menghasilkan bentuk baru dari kekuasaan lama?. Hal yang paling penting, bagaimana sebuah bangsa yang sedang berjuang keluar dari kolonialisme dapat membangun sistem politik yang bukan hanya mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga mengubah hubungan antara rakyat dan kekuasaan itu sendiri?.

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat Parlemen atau Soviet layak dibaca kembali. Bukan karena semua jawaban Tan Malaka harus diterima mentah-mentah, melainkan karena ia memaksa pembaca melihat demokrasi dari sisi yang sering dilupakan. Siapa yang sesungguhnya berkuasa di balik lembaga-lembaga politik?.

Mungkin di situlah kegelisahan terbesar Tan Malaka berada. Sebab sebuah parlemen dapat berdiri atas nama rakyat, tetapi belum tentu rakyat menjadi kekuatan yang menentukan.

Sebuah undang-undang dapat dibuat atas nama kepentingan umum, tetapi belum tentu kepentingan umum menjadi dasar pembentukannya.

Sebuah pemerintahan dapat dipilih secara demokratis, tetapi kekuasaan tetap dapat terkonsentrasi pada mereka yang memiliki sumber daya terbesar.

Lihat Semua Artikel Bicara Blitar
×