Blitar – Dinamika tak biasa mewarnai hubungan antarlembaga pemerintahan di Kota Blitar.
Langkah Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang turun ke jalan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar untuk mendemo Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menuai sorotan publik.
Unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Pemkot Blitar itu menuntut pencairan dana hibah KONI sebesar Rp2,8 miliar serta peminjaman aset daerah untuk fasilitas olahraga.
Aksi ini juga diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Blitar yang masuk dalam kepengurusan KONI, di antaranya Yudi Meira, Tan Ngi Hing, Adi Santoso, Nuhan Eko Wahyudi, Totok Sugiharto, Judarso, Yasa Kurniawanto dan Yohan Triwaluyo.
Elim Tyu Samba merasa langkah ini terpaksa diambil karena Pemkot dinilai tidak menghargai institusi olahraga.
“Secara institusional, kami ini kan lembaga independen. Harapan awal insan olahraga menunjuk kami sebagai Wakil Wali Kota menjadi Ketua itu agar semuanya lancar, terlebih ada lima anggota DPRD dan ketua cabor di kepengurusan. Nyatanya tidak diindahkan. Berarti yang tidak menghargai ini dari pihak Pemda,” kata Elim.
Namun, manuver ini justru memantik sorotan tajam dari internal cabang olahraga (cabor) itu sendiri. Sejumlah cabor seperti Percasi, Jiujitsu, dan E-Sport dengan tegas menolak bergabung dalam aksi jalanan tersebut.
Kritik ‘Jeruk Makan Jeruk’ dan Mandat Musorkotlub
Ketua Percasi Kota Blitar, M. Trijanto, melontarkan kritik keras dengan menyebut insiden ini sebagai fenomena ‘jeruk makan jeruk’ yang memalukan.
“Ini sangat lucu ya, lucu banget. Wakil Wali Kota itu kan dari rumpun eksekutif, lalu datang ke Balai Kota mendemo institusinya sendiri. Ini adalah tanda ketidakcakapan dan kegagalan masuk dalam ruang komunikasi internal secara baik,” tegas Trijanto, Senin (7/9/2026).
Lebih jauh, Trijanto mengingatkan bahwa pengerahan massa bukanlah tugas pokok seorang Plt Ketua KONI. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KONI Provinsi Jawa Timur, mandat utama Plt adalah memastikan roda organisasi berjalan hingga terpilihnya ketua definitif.
“Tidak ada di dalam tugas Plt itu klausul untuk pengarahan massa atau mengambil alih kantor. SK provinsi secara jelas mengamanatkan agar Plt segera melaksanakan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) dalam tenggat waktu satu bulan, dari 1 September hingga 1 Oktober,” jelasnya.
Trijanto tak menampik adanya aroma politisasi pekat di tubuh KONI Blitar menjelang tahun politik 2029.
Menurutnya, dinamika politik adalah hal wajar dalam negara demokrasi, namun sangat disayangkan jika institusi olahraga dan nasib atlet justru disandera sebagai panggung pertarungan kekuasaan yang kontraproduktif. (ko)
