Blitar – Menjelang akhir tahun anggaran, percepatan pelaksanaan APBD 2025 kembali menjadi sorotan utama dalam diskusi publik mengenai pembangunan daerah.
Evaluasi realisasi fisik dan keuangan di sejumlah sektor menunjukkan perlunya sinkronisasi lintas instansi agar program tidak menumpuk di akhir tahun dan kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Isu keterlambatan lelang kegiatan, progres infrastruktur, hingga koordinasi antarinstansi kembali disebut sebagai tantangan yang secara rutin muncul pada triwulan akhir.
Padahal, percepatan pelaksanaan anggaran dianggap sangat menentukan keberhasilan program prioritas daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Nur Fathoni menilai percepatan pelaksanaan APBD bukan soal menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetapi soal memastikan manfaat langsung terasa oleh masyarakat.
“Kalau realisasi anggaran lambat, bukan hanya output yang terganggu, tapi efek domino ke ekonomi masyarakat juga ikut tersendat,” ujarnya, Jumat, 31 Oktober 2025.
Ia menekankan pentingnya mitigasi sejak awal agar pelaksanaan program tidak terjebak pada pola kerja terburu-buru menjelang tutup tahun.
“Kalau proyek infrastruktur dikejar hanya untuk mengejar serapan anggaran, kualitas pekerjaan bisa turun. Itu ujung-ujungnya merugikan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho menilai koordinasi hingga level teknis antarinstansi sering kali menjadi faktor penentu.
“Kalau koordinasi jalan, kegiatan tidak saling menghambat dan proses lintas sektor bisa lebih cepat. Anggaran terserap, target tercapai, dan manfaat pembangunan terasa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan anggaran harus dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang kuat.
“Cepat itu penting, tapi baik dan tepat sasaran tetap yang utama.” (ads/dprd/blt)
