Blitar – Upaya penuntasan masalah kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Blitar mendapat suntikan volume yang masif dari Pemerintah Pusat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menambah alokasi kuota program bantuan perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah tersebut, Kamis (2/7/2026).
Intervensi kebijakan baru ini menambah 444 unit sasaran dari rencana awal. Alhasil, jumlah akumulatif rumah warga yang masuk dalam daftar bedah rumah tahun ini melesat menjadi 744 unit dari kuota awal yang hanya 300 unit.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa ekspansi kuota penerima manfaat ini merupakan wujud operasional dari mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa jajaran kementerian dituntut untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan berfokus pada eksekusi cepat di lapangan.
“Instruksi Presiden Prabowo kepada kami selaku pembantunya di kabinet sangat jelas: turun langsung, petakan masalah, dan selesaikan dengan cepat. Kami ingin memastikan tidak ada ruang untuk retorika kosong; orientasi kami adalah hasil konkret yang tuntas di masyarakat,” ujar Maruarar di sela peninjauan lapangan.
Agenda kunjungan kerja dan verifikasi faktual di Kota Blitar tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan jajaran eksekutif daerah, di antaranya Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, serta ratusan warga lokal yang menyambut antusias program tersebut.
Proses pengerjaan fisik untuk keseluruhan 744 unit hunian ini dijadwalkan berjalan serentak mulai 10 Juli 2026, dengan target tenggat penyelesaian komprehensif pada 10 Oktober 2026.
Setiap kepala keluarga penerima bantuan akan memperoleh alokasi dana stimulan senilai Rp22,5 juta, dengan rincian Rp20 juta guna pengadaan bahan bangunan dan Rp2,5 juta dialokasikan sebagai upah kerja.
Proyek ini menerapkan sistem padat karya mandiri demi memutar roda ekonomi lokal. Sebagai contoh di lapangan, seorang warga penerima manfaat bernama Broto yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, akan dilibatkan langsung untuk merenovasi tempat tinggalnya sendiri.
Maruarar juga memberikan apresiasi terhadap kecermatan kelompok masyarakat (Pokmas) di Kota Blitar yang sukses menekan efisiensi belanja bahan baku di tingkat distributor.
Hasil dari penghematan anggaran belanja material tersebut dipastikan akan dikembalikan untuk menambah kuota semen maupun cat agar kualitas bangunan lebih kokoh dan estetis.
Demi menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, Menteri PKP mengajak jajaran Pemerintah Kota Blitar serta masyarakat luas untuk memperketat fungsi kontrol sosial selama masa konstruksi berlangsung.
“Karena anggaran ini sepenuhnya hak rakyat, maka rakyat pula yang harus mengawasi jalannya pembangunan. Jika melihat atau mengalami tindakan pungutan liar maupun korupsi anggaran oleh oknum tertentu, jangan ragu untuk mengambil foto, merekam video, dan viralkan ke ruang publik,” tegas Maruarar. (Blt)
