BLITAR-Pemerintah Kabupaten Blitar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedikitnya 23 desa di tujuh kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan mengalami krisis air bersih dalam beberapa bulan ke depan.
Pemetaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dini agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi saat musim kemarau mencapai puncaknya nanti.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengatakan pihaknya mulai melakukan pemetaan sejak awal Mei 2026. Koordinasi lintas sektor juga mulai diperkuat bersama pemerintah desa dan instansi terkait guna mengantisipasi potensi kekurangan air bersih di wilayah rawan.
“Langkah antisipasi terus kami lakukan, terutama untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan tetap terpenuhi,” ujar Wahyudi.
Berdasarkan data BPBD, wilayah selatan Kabupaten Blitar masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap kekeringan. Faktor geografis dan keterbatasan sumber mata air membuat sejumlah desa rutin mengalami penurunan debit air saat musim kemarau panjang tiba.
Kecamatan Panggungrejo menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak. Terdapat tujuh desa yang masuk kategori rawan kekeringan, yakni Desa Kaligambir, Kalitengah, Sumberagung, Serang, Balerejo, Margomulyo, dan Panggungrejo.
Selain itu, BPBD juga mencatat lima desa di Kecamatan Binangun berpotensi mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut meliputi Sumberkembar, Salamrejo, Sukorame, Birowo, dan Sambigede. Sementara di Kecamatan Wates, terdapat Desa Tugurejo, Sukorejo, dan Purworejo yang masuk dalam daftar pemantauan.
Wilayah lain yang turut dipetakan sebagai daerah rawan yakni Kecamatan Wonotirto dengan Desa Ngeni, Ngadipuro, dan Wonotirto. Kemudian Desa Bacem di Kecamatan Sutojayan, Desa Plandirejo di Kecamatan Bakung, serta Desa Dawuhan dan Panggungduwet di Kecamatan Kademangan.
Meski kondisi saat ini masih relatif aman, BPBD memilih melakukan langkah pencegahan lebih awal agar distribusi bantuan air bersih tidak terlambat ketika debit sumber air mulai menyusut drastis. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi sumur dan mata air warga melalui laporan dari perangkat desa setempat.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Blitar telah menyiagakan armada distribusi air bersih yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan ke wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung.
Dalam laporan lain, BPBD bahkan menyiapkan sekitar 80 rit distribusi air bersih sebagai langkah awal menghadapi potensi kekeringan tahun ini. Namun jumlah tersebut dinilai masih dapat bertambah menyesuaikan kondisi di lapangan apabila kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
Wahyudi juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan untuk mulai menghemat penggunaan air sejak dini. Warga diminta menjaga sumber mata air dan lingkungan sekitar agar ketersediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.
Selain upaya jangka pendek berupa dropping air bersih, pemerintah daerah juga mendorong masyarakat mulai menyiapkan cadangan air mandiri dan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan. Langkah ini dinilai penting karena sebagian wilayah di Kabupaten Blitar memang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat curah hujan menurun drastis.
BPBD berharap kesiapsiagaan sejak awal dapat meminimalkan dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat, terutama kebutuhan rumah tangga dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih.
Sumber: APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)
