BLITAR-Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar periode 2026–2031 kian memanas. Polemik yang berkembang jelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ini bukan sekadar persaingan biasa sejumlah kalangan mulai angkat bicara soal pentingnya integritas dan rekam jejak hukum para kandidat yang akan maju.
Salah satu nama yang paling ramai diperbincangkan adalah Muhammad Samanhudi Anwar, mantan Wali Kota Blitar. Kehadiran namanya dalam bursa kandidat memicu beragam respons dari publik, akademisi, hingga praktisi hukum yang menyoroti pentingnya kepemimpinan KONI yang bersih dan kredibel.
Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Blitar turut angkat suara dalam polemik ini. Ia menegaskan bahwa organisasi olahraga sekaliber KONI seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan hukum tidak ingin isu kepemimpinan KONI dianggap remeh. Rekam jejak hukum seorang kandidat, menurut pandangan ini, bukan hal yang bisa dikesampingkan hanya karena menyangkut organisasi olahraga. Justru sebaliknya posisi Ketua KONI membawa tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya, pembinaan atlet, hingga pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana publik.
Tak hanya dari kalangan advokat, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga turut menyuarakan keprihatinan serupa. MAKI menilai jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran seperti Ketua KONI harus diisi oleh sosok yang memiliki komitmen nyata terhadap tata kelola yang bersih atau clean governance.
Pandangan MAKI ini memperkuat desakan publik agar proses pemilihan Ketua KONI Kota Blitar tidak hanya menjadi ajang formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan pemimpin yang layak dan terpercaya. Apalagi, KONI selaku induk organisasi olahraga daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekosistem olahraga dan mencetak prestasi atlet Kota Blitar di berbagai ajang regional maupun nasional.
Isu rekam jejak hukum mengemuka menjelang Musorkot, isu rekam jejak hukum kandidat kini menjadi perhatian serius di berbagai kalangan. Publik mulai mempertanyakan apakah calon yang memiliki catatan hukum tertentu layak menduduki posisi puncak di organisasi yang seharusnya menjadi teladan sportivitas dan kejujuran.
Dalam konteks olahraga, nilai-nilai seperti fair play, sportivitas, dan integritas bukan sekadar jargon melainkan fondasi utama yang harus tercermin dari sosok pemimpinnya. Jika pemimpin tertinggi organisasi olahraga sendiri tidak bebas dari persoalan hukum, bagaimana organisasi tersebut bisa menjadi panutan bagi atlet dan masyarakat?
Kini, semua mata tertuju pada pelaksanaan Musorkot KONI Kota Blitar. Publik berharap proses pemilihan berjalan demokratis, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar membawa semangat perubahan bagi dunia olahraga Kota Blitar.
Pertanyaan besar pun menggelantung Akankah KONI Kota Blitar dipimpin figur yang benar-benar membawa semangat sportivitas dan integritas?
Jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan para peserta Musorkot dan tentu saja, di bawah pengawasan penuh masyarakat Kota Blitar.
Sumber: Ketik Blitar via TikTok (@ketik.blitar)
