Artikel
Beranda » KOPRI PKC Jawa Timur, May Day harus jadi momentum keberpihakan pada buruh

KOPRI PKC Jawa Timur, May Day harus jadi momentum keberpihakan pada buruh

Peserta dan pengurus KOPRI PKC PMII Jawa Timur berfoto bersama usai kegiatan Diskusi Publik Refleksi May Day 2026 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Sabtu (09/05/2026). Forum tersebut membahas reformasi peran perempuan dalam ketatanegaraan serta kesejahteraan pekerja di Jawa Timur.

Dalam rangka refleksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, KOPRI PKC PMII Jawa Timur menggelar diskusi publik bertema “May Day sebagai Momentum Reformasi Peran Perempuan dalam Ketatanegaraan dan Kesejahteraan Pekerja” pada Sabtu (09/05/2026), di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakar, mulai dari Anggota DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin, Mansur S.H., M.H selaku Pengurus Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur yang akrab disapa Bunda Lely, serta Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi. Tidak hanya itu, Forum tersebut juga dihadiri langsung oleh pekerja dan buruh dari berbagai sektor di Jawa Timur.

Dalam perjalanannya, diskusi berlangsung kritis dengan menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi buruh, khususnya buruh perempuan. Mulai dari ketidakpastian kerja, lemahnya perlindungan hak pekerja, hingga minimnya keberpihakan kebijakan terhadap kesejahteraan buruh.

Sejarah Dunia Hari Ini : Awal 1 Mei Diperingati Sebagai Hari Buruh Internasional

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur menegaskan bahwa May Day tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi momentum memperjuangkan keadilan sosial bagi kaum pekerja. “KOPRI siap menjadi garda terdepan dalam mengawal perjuangan buruh di Jawa Timur, khususnya buruh perempuan yang hingga hari ini masih menghadapi banyak ketimpangan,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, KOPRI PKC PMII Jawa Timur mendorong adanya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, berpihak kepada pekerja, serta memberikan ruang yang lebih kuat bagi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

×