Jika kita semua masih percaya bahwa Indonesia sedang berupaya menjadi negara meritokratis di mana jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, coba buka mata selebar-lebarnya dan lihat pemerintahan kita sekarang dengan jujur.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, apa yang dulu kita sembunyikan sebagai “politik kompromi” kini sedang dipamerkan tanpa malu, bak pesta demokrasi tapi tamunya itu-itu saja yakni militer, kroni serta oligarki yang entah sejak kapan mengira Indonesia adalah klub eksklusif.
Dulu, para profesor politik bicara soal “institusi ekstraktif” dalam teori buku Mengapa Negara Gagal. Daron Acemoglu dan James Robinson menjelaskan bahwa negara yang gagal bukan tiba-tiba runtuh seperti gedung ambruk, tetapi dibangun pelan-pelan lewat aturan yang tampak sah, namun sesungguhnya berfungsi untuk memperkaya segelintir elit sedangkan rakyat hanya menyaksikan dari tribun.
Mari kita mulai dari satu contoh yang masih hangat di berita internasional yakni pencalonan keponakan Presiden, Thomas Djiwandono, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebuah lembaga yang idealnya independen dari pengaruh kekuasaan politik. Langkah ini membuat rupiah jatuh ke level terendah sejak krisis 1998, karena pasar menduga independensi bank sentral bisa terganggu oleh intervensi pemerintahan.
Hal ini bukan semacam rekaan konspirasi, tentu saja investor global, analis ekonomi ataupun pelaku pasar melihatnya sebagai langkah yang jelas merubah fungsi institusi, dari mengatur ekonomi publik menjadi alat ekspansi kekuasaan politik dan jaringan keluarga.
Dan Thomas bukan satu-satunya. Di dalam istana, asisten khusus seperti Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, yang kariernya terkait langsung dengan lingkaran Prabowo, tidak hanya seorang analis biasa mereka ditarik masuk ke posisi strategis di kabinet dan birokrasi untuk mengendalikan komunikasi kebijakan dan data strategis negara.
Bayangkan seorang yang membantu mengedit buku presiden kini ikut memilih arah kebijakan nasional. Tentunya ini lebih dari hanya tentang profesionalisme semata, namun tentang pengakuan nyata bahwa jaringan pribadi menjadi kunci kursi kekuasaan.
Kemudian ada fenomena yang seharusnya tidak terjadi di negara yang menegaskan hukum sebagai pilar utama, dimana militer dinobatkan sebagai pemain utama dalam ekonomi dan birokrasi sipil. Presiden Prabowo yang seorang mantan jenderal tampaknya ingin menjadikan militer sebagai pengendali logistik negara, program sosial dan bahkan sektor swasta yang dulu milik sipil.
Saat keputusan dulu mengangkat Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya dulu sebagai Direktur Utama Perum Bulog, perusahaan logistik pangan negara, jelas mencederai aturan yang melarang petugas aktif TNI memegang jabatan bisnis atau politik yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan. Meskipun begitu ia akhirnya digantikan oleh Purnawirawan TNI, jelas ini berkaitan dengan pemilihan personalia yang mempunyai rekam jejak militer juga.
Lebih parahnya lagi, ada wacana yang beredar bahwa pemerintah sedang berupaya mengubah undang-undang militer agar petugas aktif bisa diizinkan menduduki sampai 15 posisi pemerintahan sipil, termasuk kementerian dan badan strategis negara yang semestinya dipimpin oleh profesional sipil, bukan malah perwira berseragam.
Bukan cuma soal personal. Struktur besar kekuasaan dibentuk lewat Daya Anagata Nusantara (Danantara) semacam “sovereign wealth fund” raksasa yang mengelola hampir US$ 1 triliun aset negara. Unit ini berada langsung di bawah kontrol istana dan dilaporkan dipenuhi oleh elit militer-politik dan kroni ekonomi, sementara kementerian terkait justru kehilangan peran.
Bukankah negara mestinya dikelola untuk rakyat? Kenyataannya, ini sedang dipoles seperti klub privat elit yang anggotanya saling menaikkan kursi satu sama lain.
Sementara itu menurut sebuah analisis di media lokal, banyak perusahaan negara (BUMN) kini dipimpin oleh tokoh yang punya latar belakang militer atau jaringan yang terkait dengan sekolah militer elit seperti Taruna Nusantara. Ini bukan kebetulan, melainkan tren strategis yang semakin memperkokoh jaringan loyalis di seluruh lini pemerintahan dan ekonomi.
Ketika hukum yang seharusnya memberi batasan fungsi militer disingkirkan dan ketika posisi politik, ekonomi serta militer berpadu tanpa pengawasan yang setara, kita bukan lagi bicara tentang pemerintahan normal tapi tentang sebuah kerangka oligarki militer-politik ala Indonesia Emas.
Sialnya, semua itu berlangsung tanpa banyak perdebatan publik yang sungguh-sungguh. Kritik diklaim “mengganggu stabilitas”, aktivisme “dikriminalisasi”, sementara jaringan oligarki itu sendiri diguyur legitimasi melalui acara seremonial, iklan besar di media mainstream, sampai teori pertumbuhan ekonomi 5-8% yang terdengar seperti mantra.
Bangsa yang besar seharusnya memupuk meritokrasi, akuntabilitas sekaligus menata pemerintahan yang melayani publik. Negara yang sedang bergeser menjadi oligarki militer-politik? mungkin itu adalah kondisi yang tengah kita saksikan bersama terlalu jelas, terlalu nyata sekaligus terlalu berisiko untuk disepelekan.
