Jakarta – Di tengah kekacauan politik pasca-1965, dua akademisi muda dari Cornell University menulis sebuah laporan rahasia yang mengubah cara dunia memahami Indonesia.
Laporan itu berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama Cornell Paper.
Ditulis pada 1966 oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, laporan setebal lebih dari seratus halaman ini menyodorkan satu pandangan berani: bahwa peristiwa 30 September 1965 bukan hasil konspirasi besar PKI, melainkan gejala perebutan kekuasaan yang jauh lebih rumit, melibatkan militer, politik, dan struktur sosial Indonesia yang sedang retak.
Lahir dari Kekacauan Informasi
Ketika kudeta terjadi, Indonesia menutup diri dari dunia luar. Media dikontrol ketat oleh militer, dan setiap versi peristiwa disaring untuk memperkuat narasi resmi: bahwa PKI berkhianat, para jenderal disiksa, dan rakyat harus dibersihkan dari pengaruh komunis.
Di tengah kabut informasi itu, Anderson dan McVey, dua peneliti muda yang saat itu menjadi bagian dari Modern Indonesia Project di Cornell University, Amerika Serikat mencoba menyusun potongan fakta yang tersebar dari kabel diplomatik, laporan pers internasional, dan wawancara dengan mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Mereka tidak punya akses ke dokumen militer, tapi mereka punya ketajaman analisis politik. Hasilnya adalah laporan yang tenang tapi mematikan: kritik mendalam terhadap logika narasi negara.
Isi yang Mengguncang
Inti dari Cornell Paper adalah penolakan terhadap simplifikasi. Anderson dan McVey menulis bahwa peristiwa 30 September tidak menunjukkan koordinasi matang, tidak ada bukti keterlibatan langsung Soekarno atau PKI, dan banyak kejanggalan dalam cara operasi itu dijalankan.
Menurut mereka, kudeta tersebut kemungkinan merupakan gerakan internal dalam tubuh militer, dipicu ketegangan antara perwira-perwira muda dan jenderal-jenderal senior yang dianggap terlalu dekat dengan Amerika.
PKI mungkin tahu, tapi bukan dalang. Soekarno pun bukan pengatur, melainkan korban dari perebutan kendali. Kesimpulan ini, di tengah situasi politik global yang dibangun di atas Perang Dingin, adalah dosa besar.
Laporan itu semula ditulis untuk kalangan akademik terbatas, namun bocor ke publik.
Begitu sampai ke telinga pemerintah Indonesia, reaksi langsungnya adalah amarah. Rezim Orde Baru menganggap Cornell Paper sebagai ancaman terhadap legitimasi kekuasaannya.
Selama lebih dari tiga dekade, laporan ini dilarang beredar di Indonesia. Salinannya hanya dibaca secara diam-diam di kalangan peneliti, jurnalis, dan mahasiswa yang berani. Mereka yang kedapatan membicarakannya bisa dianggap simpatisan PKI.
“Cornell Paper menjadi teks yang tak boleh dibaca tapi tak bisa dihapus,” tulis salah satu pengamat dalam arsip 1970-an.
Mengubah Cara Dunia Melihat Indonesia
Meski ditolak di tanah kelahirannya, laporan ini justru menjadi fondasi bagi studi politik Indonesia di luar negeri. Para sejarawan, jurnalis, dan diplomat mulai mempertanyakan versi resmi Orde Baru.
Cornell Paper membuka pintu bagi lahirnya analisis baru, termasuk penelitian yang kemudian dilakukan oleh John Roosa, Robert Cribb, dan sejarawan Indonesia generasi muda.
Dalam sejarah akademik, jarang ada laporan penelitian yang punya efek politis sebesar ini. Cornell Paper bukan hanya menganalisis peristiwa, tapi menelanjangi mekanisme kebohongan negara.
Sumber: Dokumen “A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia” karya Benedict Anderson dan Ruth McVey ini (Cornell Paper)
