Daron Acemoglu, Penulis Buku “Why Nations Fail” bersama James A. Robinson. Ekonom MIT keturunan Turki-Amerika peraih Nobel Ekonomi 2024. Foto: www.csmonitor.com.
Negara ini unik. Pasca reformasi setiap lima tahun sekali, kita selalu berharap negara ini berubah drastis hanya karena presidennya berganti ataupun kita memilih sosok yang sama kedua kalinya demi keberlanjutan. Seolah-olah masalah ketimpangan, korupsi ataupun hukum yang pincang itu bisa sembuh cukup dengan satu orang yang terlihat tegas dan disukai publik. Kita akui banyak warga negara kita dari dulu memang lebih suka figur, kita cinta hal-hal simbolik. Tapi sebenarnya kita sering alergi membicarakan sistem dan gagasan.
Prabowo Subianto, mantan perwira tinggi militer yang kariernya tamat pasca keruntuhan kekuasaan mertuanya kembali mencalonkan sebagai Presiden, setelah berulang kali gagal. Pada akhirnya karena dukungan presiden sebelumnya, kali ini terpilih. Watak awal Prabowo sebagai kepala negara menunjukkan kepemimpinan bahwa negara harus kuat, tidak boleh ragu, tidak boleh terlalu banyak debat.
Demokrasi, katanya jangan kebablasan. Stabilitas lebih penting. Kalimat-kalimat semacam ini terdengar akrab, hampir seperti deja vu. Dan memang, dalam sejarah banyak negara gagal, semua itu biasanya dimulai dari niat baik yang terdengar masuk akal.
Daron Acemoglu dalam buku “Mengapa Negara Gagal” dalam penulisannya sebenarnya tidak sedang menyindir Indonesia secara khusus. Tapi entah kenapa, setiap halamannya terasa seperti sedang membaca kolom opini tentang negeri sendiri. Ia menjelaskan bahwa negara gagal bukan karena rakyatnya malas, bukan karena kurang sumber daya, melainkan karena kekuasaan dikunci oleh segelintir elit. Institusi dibentuk bukan untuk melayani warga negara, tapi untuk menjaga agar yang di atas tetap di atas.
Kita patut bersyukur hari ini belum gagal sebagai negara. Tapi juga tidak bisa dibilang sehat-sehat saja. Prabowo sering digambarkan sebagai pemimpin kuat dan tegas. Tidak banyak basa-basi. Di negara yang rakyatnya sudah terlalu lama lelah oleh birokrasi dan hukum yang tumpul ke atas, karakter seperti ini jelas menggoda.
Masalahnya, dalam logika Acemoglu, negara kuat tidak otomatis berarti negara adil. Banyak negara tampak stabil di luar, tapi busuk di dalam karena kekuasaan terlalu terpusat dan tak mau dikoreksi.
Mesir stabil di bawah Mubarak, sampai tiba-tiba tidak. Venezuela pernah kaya, sampai rakyatnya antri kebutuhan pokok. Zimbabwe pernah menjanjikan kemandirian, tapi malah terjebak krisis berkepanjangan. Semua negara itu punya satu kesamaan yakni elit merasa tahu segalanya, sementara rakyat diminta sabar menunggu perbaikan
Disini, kita masih boleh memilih, kita seolah masih boleh protes. Tapi pelan-pelan, ruang itu terasa menyempit. Kritik dianggap nyinyir. Oposisi hampir tidak ada, aktivisme dikriminalisasi. Demokrasi tetap berjalan, tapi rasanya seperti formalitas yang mahal.
Acemoglu menyebut kondisi ini sebagai institusi ekstraktif. Bentuknya rapi, prosedurnya lengkap, tapi manfaatnya mengalir ke orang-orang yang itu-itu saja. Ekonomi tumbuh, tapi ketimpangan tetap setia. Hukum ditegakkan, tapi pilih-pilih. Negara hadir, tapi sering hanya saat menertibkan, tidak untuk melindungi.
Prabowo tidak menciptakan sistem ini. Tapi sejauh ini, ia juga tidak terlihat ingin merombaknya. Oligarki tetap nyaman. Koalisi melebar ke mana-mana. Semua demi stabilitas. Kata yang terdengar dewasa dalam kosakata politik, tapi sering kali menjadi alasan paling sopan untuk tidak mengubah apa pun.
Dalam buku itu, Acemoglu menulis bahwa elit di negara gagal tidak takut pada pemilu. Mereka takut pada institusi yang benar-benar membatasi kekuasaan. Pemilu bisa diatur, dikondisikan sekaligus dirayakan. Tapi institusi yang independen itu merepotkan. Terlalu jujur dan terlalu susah dikendalikan.
Dari sinilah kita patut gelisah. Tidak hanya karena Prabowo seorang mantan jenderal dengan potensi kembalinya ruh Orde Baru dalam kepemimpinannya ataupun rekam jejaknya di masa lalu tapi karena arah yang ditempuh terasa terlalu nyaman bagi kekuasaan lama. Negara bergerak, tapi arahnya tidak banyak berubah. Yang berubah mungkin hanya narasinya.
Negeri ini belum menjadi negara gagal. Tapi kalau suatu hari kita bangun dan bertanya, “kok begini-begini saja?”, jangan kaget. Negara gagal, kata Acemoglu tidak lahir dari satu keputusan fatal, namun dari banyak kompromi kecil yang dinormalisasi. Akhirnya kita, seperti biasa baru sadar setelah semuanya terasa terlambat.
