Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mencatat akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektare. Angka ini menegaskan skala besar krisis karhutla yang tengah dihadapi wilayah tersebut.
Ketapang Catat Luasan Terbesar
Kabupaten Ketapang tercatat sebagai daerah dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 12.443 hektare. Disusul Kubu Raya dengan 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare, dan Sambas 2.318 hektare.
Lahan Gambut Perparah Penanganan
Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, menjelaskan sebagian besar wilayah terdampak merupakan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api dapat bertahan dan menyebar di bawah permukaan tanah, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian ekstra.
Operasi Modifikasi Cuaca Sejak April
Pemerintah pusat melalui BNPB telah mendukung penanganan dengan helikopter patroli, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca sejak April 2026. Pelaksanaan modifikasi cuaca bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat penyemaian.
Patroli Darat dan Udara Diperkuat
BPBD Kalbar terus mengoptimalkan patroli darat dan udara, pemantauan titik panas, serta pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas lebih jauh. Upaya ini penting untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat sekitar.
Perhatian Khusus dari Pemerintah Pusat
Skala kebakaran yang melampaui 38 ribu hektare ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meninjau lokasi pada 22 Agustus 2026. Penambahan personel dan alutsista udara diharapkan mampu mempercepat pengendalian titik api di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah bersama pusat terus berkoordinasi memastikan penanganan karhutla berjalan optimal, mengingat dampaknya yang meluas hingga mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil tetap menjadi kunci penting mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil tetap menjadi kunci penting mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil tetap menjadi kunci penting mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
Publik berharap penanganan yang cepat dan tepat sasaran ini dapat terus konsisten dijalankan hingga situasi benar-benar pulih sepenuhnya. Publik berharap penanganan yang cepat dan tepat sasaran ini dapat terus konsisten dijalankan hingga situasi benar-benar pulih sepenuhnya.
Data resmi dari instansi terkait terus diperbarui secara berkala untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi paling akurat mengenai perkembangan penanganan di lapangan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi fondasi penting dalam menghadapi situasi darurat semacam ini secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Situasi ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja di berbagai wilayah Indonesia. Media massa terus memantau perkembangan situasi guna memastikan masyarakat memperoleh informasi terkini secara cepat dan akurat.
