Jakarta – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Teknologi dan Media Informasi (Bakornas LTMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode2025–2027 resmi dilantik pada Sabtu (13/12/2025) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat.
Berjalannya pelantikan secara khidmat, menjadi tanda dimulainya pengurusan baru oleh 48 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.
Direktur Bakornas LTMI PB HMI, Fatih Seida sebut dua kondisi besar yang memicu ketidakpastian global, yakni dinamika geopolitik internasional dan percepatan teknologi. Melalui perubahan besar tersebut, menuntut kesiapan sumberdaya manusia yang adaptif serta berdaya saing tinggi.
“Di tengah ketidakpastian global akibat geopolitik internasionaldan percepatan teknologi, kader HMI khususnya yang berlatarbelakang teknologi harus menjadi garda atau pilar dalam membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.
Saat ini, Bakornas LTMI PB HMI diisi oleh kader-kader HMI yang memiliki latar belakang jurusan teknik serta memiliki minat maupun konsentrasi di bidang teknologi. Hal itu menjadi upaya penting untuk memperkuat peran strategis mahasiswa dalam merespons tantangan transformasi digital nasional.
Pada waktu yang beriringan, seminar nasional dengan tema “The Outlook of Indonesia’s Digital Technology: Bridging the Global Gap through Innovation, Information Security, and Technology Talent Empowerment”, turut digelar sebagai bagian penting sebagai ruang konsolidasi gagasan strategis dalam memperkuat daya saing digital Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan panggilan terhadap peran kader HMI sebagai kader umat dan kader bangsa dalam menyongsong masa depan Indonesia,” imbuhnya.
Ratusan tamu undangan yang merupakan kader HMI dari berbagai daerah, sejumlah unsur pemerintahan hingga tenaga profesional menjadi saksi atas gagasan besar tersebut.
Kehadiran berbagai elemen ini menjadi bentuk dukungan terhadap Bakornas LTMI PB HMI sebagai salah satu elemen mahasiswa yang memiliki posisi penting dalam mendorong sekaligus mengawal agenda transformasi digital di Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini tegaskan transformasi digital merupakan agenda nasional yang tidak dapat dipandang sebagai isu teknologi semata. Menurutnya kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup perlindungan data dan keamanan informasi, penyiaran digital dan media sosial, ekonomi digital dan perpajakan, hingga inklusi digital serta pembangunaninfrastruktur.
“Seluruh aspek penting ini saling terhubung, sehingga berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, kualitas demokrasi, sertakeadilan sosial,” ungkap Amelia.
Ia menambahkan, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi I DPR RI berperan memastikan transformasi digital berjalanaman, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional. Sehingga hadirnya Bakornas LTMI PB HMI sebagai pengawalan publik, mampu menjadi kunci dalam ekosistem digital nasional. (ziz/ha/blt)
