Menjelang peristiwa 1965, dinamika politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat.
Salah satu aktor politik yang paling aktif memanfaatkan perubahan tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah kepemimpinan D.N. Aidit.
Berbeda dengan anggapan bahwa PKI sejak awal memilih jalur konfrontasi bersenjata, berbagai kajian sejarah justru menunjukkan bahwa strategi utama partai pada periode 1963-1965 lebih banyak diarahkan pada penguatan posisi politik melalui jalur yang dianggap sah dalam sistem Demokrasi Terpimpin.
Kepemimpinan Aidit menyadari bahwa PKI memiliki keterbatasan untuk menghadapi kekuatan militer secara langsung.
Karena itu, strategi yang dikembangkan bukanlah menciptakan benturan terbuka dengan Angkatan Darat, melainkan memperluas pengaruh politik melalui organisasi massa, dukungan Presiden Soekarno serta penetrasi ke berbagai lembaga negara.
Kesadaran tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi politik yang telah dimiliki PKI. Pada awal 1960-an, partai ini telah memiliki jutaan anggota dan simpatisan, jaringan organisasi massa yang luas serta kader yang menempati berbagai posisi penting dalam pemerintahan, parlemen, organisasi sosial hingga lembaga negara.
Kondisi itu membuat kepemimpinan PKI memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan sistem politik yang sedang berjalan daripada mengambil resiko melalui konfrontasi bersenjata yang dapat menghancurkan seluruh pencapaian politik tersebut.
Meski demikian, Aidit juga memahami bahwa perkembangan organisasi tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas kader.
Dalam berbagai pidatonya, ia beberapa kali mengingatkan adanya gejala yang dianggap berbahaya bagi partai, terutama munculnya mentalitas borjuis kecil di kalangan kader.
Aidit menilai bahwa jabatan, fasilitas serta aktivitas ekonomi pribadi berpotensi mengurangi semangat revolusioner para anggota partai.
Dalam pidato peringatan ulang tahun PKI di Surabaya pada Mei 1964, Aidit bahkan secara terbuka mengkritik sejumlah kepala desa dari PKI yang dinilai mulai kembali menjalankan pola kepemimpinan feodal.
Ia juga memperingatkan bahwa kader yang memperoleh keuntungan ekonomi melalui usaha keluarga beresiko kehilangan disiplin ideologis.
Kritik tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan PKI menyadari adanya tantangan internal di tengah semakin besarnya pengaruh politik partai.
Di sisi lain, strategi politik PKI sejak 1963 justru semakin menegaskan pentingnya mempertahankan politik aliansi nasional.
Aidit tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pendekatan Nasakom yang menggabungkan unsur nasionalis, agama dan komunis.
Sebaliknya, ia meyakini bahwa strategi tersebut telah berhasil melindungi PKI sekaligus memperluas pengaruhnya dalam berbagai situasi politik.
Walaupun PKI belum memperoleh posisi-posisi strategis sebagaimana diharapkan dalam konsep Nasakom, Aidit melihat bahwa situasi politik akibat kebijakan Konfrontasi Indonesia-Malaysia membuka peluang baru.
Menurut perhitungannya, suasana politik yang semakin radikal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi tawar PKI terhadap pemerintah.
Dalam rapat Komite Sentral PKI pada Desember 1963, Aidit menggambarkan kondisi politik saat itu sebagai sebuah “situasi revolusioner”.
Berdasarkan penilaian tersebut, ia menyerukan agar partai melancarkan apa yang disebut sebagai “ofensif revolusioner di semua bidang”.
Namun ofensif yang dimaksud tidak hanya aksi massa, melainkan perpaduan antara mobilisasi organisasi rakyat dari bawah dengan pemanfaatan pengaruh kader PKI yang telah berada di berbagai jabatan pemerintahan.
Strategi ini menunjukkan bahwa PKI berupaya mengubah besarnya pengaruh politik menjadi kekuasaan yang lebih nyata melalui mekanisme politik yang tersedia.
Harapannya, tekanan politik dari masyarakat dan dukungan Presiden Soekarno dapat memaksa pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada PKI dalam struktur kekuasaan nasional.
Salah satu tantangan terbesar PKI tetap berasal dari Angkatan Darat. Aidit memahami bahwa militer merupakan hambatan utama bagi ambisi politik partainya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap militer dilakukan secara sangat hati-hati.
Dalam berbagai pidatonya sepanjang 1963 hingga 1964, Aidit menekankan pentingnya seluruh aparatur negara, termasuk angkatan bersenjata, mengikuti garis politik yang ditetapkan Presiden Soekarno.
Sikap tersebut sekaligus menjadi upaya membangun loyalitas kepada presiden sebagai cara meredam kelompok perwira yang bersikap keras terhadap PKI.
Selain itu, PKI juga berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan Angkatan Udara, Angkatan Laut serta Kepolisian.
Pada saat yang sama, partai berupaya memperluas jaringan pendukung di lingkungan militer tanpa mendorong benturan terbuka dengan Angkatan Darat.
Perhitungan Aidit cukup sederhana namun sangat beresiko tinggi. Selama PKI bergerak dalam koridor legitimasi yang diberikan Presiden Soekarno, maka Angkatan Darat akan menghadapi dilema besar.
Apabila menerima masuknya PKI ke posisi-posisi strategis negara, pengaruh partai akan semakin kuat.
Sebaliknya, apabila menentangnya secara terbuka, militer berpotensi dianggap melawan kebijakan presiden sendiri.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, strategi Aidit pada dasarnya terdiri atas empat pilar utama.
Pertama, memperbesar mobilisasi massa melalui organisasi-organisasi yang berada di bawah pengaruh PKI.
Kedua, memanfaatkan sepenuhnya dukungan politik Presiden Soekarno beserta dinamika Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Ketiga, melunakkan sikap elit politik agar tidak memusuhi PKI. Keempat, menetralkan kekuatan angkatan bersenjata sehingga tidak melakukan tindakan langsung terhadap perkembangan politik partai.
Hingga akhir 1964, dua strategi pertama dinilai cukup berhasil. Pengaruh PKI dalam kehidupan politik nasional meningkat secara signifikan.
Organisasi-organisasi massa semakin aktif, sementara hubungan dengan Presiden Soekarno tetap terjaga.
Namun dua strategi lainnya tidak menunjukkan hasil yang sama. Walaupun sebagian elit sipil mulai memilih bekerja sama dengan PKI karena melihat besarnya dukungan Presiden Soekarno terhadap partai tersebut, banyak kalangan birokrasi dan elit politik tetap menyimpan kekhawatiran mengenai arah perkembangan politik nasional.
Perubahan sikap Menteri Luar Negeri Subandrio sering dijadikan salah satu contoh penting. Jika sebelumnya ia beberapa kali bersikap hati-hati terhadap peran PKI, sejak awal 1964 posisinya terlihat semakin dekat dengan agenda politik yang didukung partai tersebut.
Banyak pengamat politik saat itu menilai perubahan tersebut berkaitan dengan kalkulasi politik menghadapi kemungkinan suksesi kepemimpinan nasional.
Meskipun demikian, dukungan elit terhadap PKI sesungguhnya tidak pernah benar-benar menyeluruh.
Perbedaan latar belakang sosial, budaya politik serta kepentingan kekuasaan membuat sebagian besar elit tradisional tetap memandang PKI sebagai kekuatan yang berbeda dari mereka.
PKI memang berusaha mengurangi kekhawatiran tersebut melalui konsep Front Nasional dan berbagai pernyataan bahwa seluruh kekuatan revolusioner akan memperoleh tempat dalam sistem Demokrasi Terpimpin.
Akan tetapi, semakin agresifnya kampanye politik PKI sepanjang 1964 justru membuat banyak elit merasa posisi mereka semakin terancam.
Bagi sebagian kalangan birokrasi dan politikus, Nasakom mulai dipandang bukan lagi sebagai sarana mengintegrasikan PKI ke dalam sistem, melainkan sebagai proses yang perlahan mengubah keseimbangan kekuasaan nasional.
Tekanan politik melalui demonstrasi massa, kampanye organisasi, serta tuntutan terhadap pejabat yang dianggap menghambat revolusi memperkuat persepsi tersebut.
Di sisi lain, pimpinan Angkatan Darat juga menghadapi dilema yang tidak kalah rumit. Para jenderal seperti Abdul Haris Nasution dan Ahmad Yani semakin kecewa terhadap arah kebijakan Konfrontasi serta melihat bahwa situasi tersebut justru memberikan keuntungan politik bagi PKI.
Namun mereka juga kesulitan mengambil langkah tegas selama Presiden Soekarno masih memberikan perlindungan politik kepada partai tersebut.
Angkatan Darat tetap berusaha mendukung kelompok-kelompok anti-komunis dan melindungi pejabat yang mendapat tekanan politik.
Namun tindakan lebih jauh beresiko dianggap sebagai pembangkangan terhadap Presiden Soekarno.
Kondisi inilah yang menyebabkan hubungan antara militer, pemerintah serta PKI semakin tegang menjelang pertengahan 1965.
Melihat keseluruhan perkembangan tersebut, strategi politik PKI pada masa Aidit menunjukkan bahwa perjuangan partai tidak semata-mata mengandalkan kekuatan massa.
Kepemimpinan PKI berusaha mengombinasikan mobilisasi organisasi, kedekatan dengan Presiden Soekarno, perluasan pengaruh di birokrasi serta upaya mengurangi perlawanan militer.
Pendekatan ini menjadikan periode 1963-1965 sebagai salah satu fase paling kompleks dalam sejarah politik Indonesia, ketika persaingan antar-kekuatan negara berlangsung bukan hanya melalui pidato dan kebijakan, tetapi juga melalui perebutan legitimasi, pengaruh serta akses terhadap pusat kekuasaan.
