Artikel Berita
Beranda » PMII Jawa Timur kecam eskalasi militer di Timur Tengah, desak Pemerintah Indonesia ambil sikap tegas

PMII Jawa Timur kecam eskalasi militer di Timur Tengah, desak Pemerintah Indonesia ambil sikap tegas

Perwakilan PKC PMII Jawa Timur saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya guna memprotes kebijakan militer di kawasan Timur Tengah. (Foto: PMII Jatim)

Surabaya – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melayangkan kecaman keras terhadap eskalasi konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut dinilai semakin memperburuk krisis kemanusiaan dan mengancam stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Bidang Politik, Kebijakan, dan Ketahanan Regional PKC PMII Jawa Timur, Aqyas Sholeh. Ia menekankan bahwa serangan militer yang terjadi tidak hanya menghancurkan infrastruktur strategis, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan global.

Aqyas menyoroti dampak trauma mendalam bagi warga sipil, khususnya anak-anak di kota-kota seperti Teheran dan Isfahan, yang menjadi korban dari dinamika geopolitik tersebut.

Perang Iran-Israel: pelanggaran hukum Internasional dan peran AS dalam eskalasi konflik

“Perang bukan sekadar manuver militer atau strategi geopolitik. Perang adalah penghancuran kehidupan manusia, masa depan keluarga, dan harapan masyarakat sipil yang tidak memiliki suara dalam keputusan politik global,” tegas Aqyas usai menggelar aksi di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Senin (9/3/2026).

PMII Jawa Timur memandang tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat beserta sekutunya berpotensi melanggar hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Mereka merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekuatan militer tanpa dasar hukum internasional yang jelas.

Menurut Aqyas, praktik serangan sepihak di wilayah kedaulatan bangsa lain merupakan preseden berbahaya bagi perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh membiarkan sebuah negara bertindak melampaui batas hukum di wilayah bangsa lain.

Dalam tuntutannya, PMII Jawa Timur mendesak Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil posisi diplomatik yang tegas. Mereka berharap Indonesia tetap konsisten pada prinsip perdamaian dunia dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, organisasi mahasiswa ini juga meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk menyuarakan sikap politik daerah sebagai bentuk solidaritas terhadap korban sipil di Timur Tengah.

Sebagai bentuk protes moral, PMII Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat untuk menyuarakan dukungan bagi para korban melalui aksi-aksi damai. Mereka juga mendorong gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dia menegaskan bahwa kebijakan militer yang mengabaikan kemanusiaan adalah bentuk krisis moral yang serius. Ia memberikan peringatan bahwa jika aspirasi mereka tidak segera ditanggapi, massa akan kembali melakukan aksi dengan skala yang lebih besar di masa mendatang. (Blt)

×