Konsumsi camilan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Fenomena ini memicu kemunculan berbagai produk kemas ulang atau repack di berbagai platform belanja daring. Meskipun menawarkan porsi fleksibel dengan harga ekonomis, aspek keamanan pangan pada produk tersebut sering kali terabaikan.
Integritas produk dan kejelasan informasi menjadi faktor penentu keselamatan konsumen di tengah masifnya peredaran pangan olahan tanpa pengawasan resmi di pasar digital.
Umur Simpan: Janji Mutu yang Lebih dari Sekadar Tanggal
Umur simpan (shelf life) merepresentasikan rentang waktu produk mampu mempertahankan mutu yang dijanjikan sejak proses produksi hingga konsumsi.
Penentuan masa ini menjadi dasar tanggung jawab produsen terhadap masyarakat. Dalam menetapkan tanggal kadaluarsa, produsen lazim menggunakan metode Accelerated Shelf-life Testing (ASLT).
Model ilmiah seperti persamaan Labuza membantu pendugaan umur simpan berdasarkan kadar air kritis pada produk renyah yang sensitif terhadap kelembapan.
Sementara itu, persamaan Arrhenius memprediksi laju kerusakan kimia, seperti ketengikan akibat oksidasi lemak yang dipercepat melalui paparan suhu ekstrem.
Penentuan umur simpan yang akurat sangat krusial dalam rantai distribusi. Hal ini mampu mencegah kerugian ekonomi bagi ritel serta menghindari risiko pertanggungjawaban hukum bagi distributor akibat kerusakan pangan sebelum sampai ke tangan pembeli.
Mutu produk tidak boleh mengalami penurunan signifikan yang membuat pangan tidak layak konsumsi selama periode tersebut.
Umur simpan adalah komitmen produsen terhadap mutu yang dijanjikan kepada konsumen dan merupakan tanggung jawab penuh pelaku usaha.
Fenomena Snack Repack: Peluang Bisnis yang Berisiko
Praktik pengemasan ulang secara ilegal menyimpan risiko kontaminasi yang mengancam kesehatan masyarakat. Investigasi Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada periode September 2019 hingga April 2020 menemukan ratusan produk repack bermasalah di platform Tokopedia, Bukalapak, Facebook, dan Shopee.
Modus penipuan mencakup pemindahan produk ke plastik polos dengan menempelkan potongan kemasan bekas, penggantian tanggal kadaluarsa secara ilegal, hingga penghilangan identitas merek asli.
Produk tanpa standar higienis ini berisiko memicu infeksi saluran pencernaan dengan gejala spesifik seperti diare dan demam.
Hilangnya identitas produsen awal menyulitkan penuntutan ganti rugi atau pelacakan tanggung jawab hukum jika terjadi kasus keracunan pangan. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi komposisi dan berat bersih yang akurat pada produk ilegal ini.
Legalitas Pengemasan Ulang: Bukan Sekadar Pindah Wadah
Regulasi nasional mengatur ketat aktivitas pengemasan ulang sebagai bagian dari proses produksi pangan olahan. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018, pelaku usaha repack wajib mengantongi izin SPP-PIRT sendiri meski produk aslinya telah memiliki legalitas.
Hal ini diperlukan karena proses pemindahan wadah mengubah standar sanitasi dan potensi risiko kontaminasi produk. Selain itu, Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 mewajibkan pelabelan yang akurat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
Kepemilikan Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama dari produsen pertama menjadi syarat mutlak dalam aspek legalitas.
Izin dari produsen pertama memastikan bahwa pemilik merek menyetujui produknya dikemas ulang serta menjamin integritas mutu tetap terjaga dari hulu hingga ke tangan pembeli.
Tanpa dokumen ini, aktivitas pengemasan ulang dikategorikan sebagai tindakan ilegal.
Ancaman Bahan Kimia di Balik Kemasan “Polos”
Penggunaan plastik non-food grade pada kemasan produk repack mengancam keselamatan pembeli. Material ini mengandung zat berbahaya seperti Bisphenol A (BPA), ftalat, dan logam berat yang dapat bermigrasi ke dalam makanan. Risiko migrasi kimia meningkat drastis saat kemasan terpapar suhu panas atau bersentuhan dengan produk yang memiliki kadar lemak tinggi.
Kontaminasi zat kimia dalam jangka panjang mampu memicu gangguan hormonal, kerusakan organ, hingga peningkatan risiko kanker.
Masyarakat perlu memverifikasi keamanan wadah melalui indikator sertifikasi pangan. Kemasan yang layak biasanya mencantumkan simbol gelas dan garpu atau kode resin seperti PET dan HDPE sebagai penanda material yang aman untuk bersentuhan langsung dengan produk konsumsi.
Ritual “Cek KLIK” Sebagai Perlindungan Mandiri
Protokol “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluarsa) merupakan solusi perlindungan mandiri bagi konsumen sebelum bertransaksi, terutama di pasar digital. Langkah-langkah verifikasi meliputi:
- Kemasan: Memastikan kondisi fisik wadah dalam keadaan baik, kedap udara, serta tidak robek atau penyok.
- Label: Membaca informasi nama produk, daftar bahan, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi secara teliti.
- Izin Edar: Memverifikasi nomor pendaftaran BPOM (kode MD/ML) untuk industri besar atau SPP-PIRT dari Dinas Kesehatan untuk produk industri rumah tangga.
- Kadaluarsa: Memastikan produk belum melewati batas waktu penggunaan yang disyaratkan produsen.
Penutup
Keamanan pangan memerlukan sinergi kuat antara ketegasan regulasi pemerintah, kejujuran pelaku usaha dalam menyajikan data, serta ketelitian pembeli dalam memilih produk.
Penegakan hukum terhadap pangan ilegal dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat. Transparansi informasi merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak-hak konsumen.
Seberapa sering pemeriksaan terhadap aspek legalitas dan integritas kemasan dilakukan sebelum sebuah camilan dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh?
