Aceh Tamiang — Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang masif di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, memicu eskalasi konflik ruang antara manusia dan satwa liar. Kawanan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) belakangan ini kian berani merangsek masuk ke ruang publik, salah satunya di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) An-Nasihah, Desa Sapta Marga, Kecamatan Manyak Payed. Satwa primata tersebut terpaksa menjadikan area permukiman warga sebagai sumber pakan baru akibat rusaknya daya dukung lingkungan.
Ancaman ini tidak lagi sekadar gangguan suara bising di atap, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan fisik para santri yang sedang menimba ilmu agama. Merespons kondisi tersebut, warga setempat bersama relawan NU Peduli Kabupaten Blitar menginisiasi langkah mitigasi darurat (22/02).
Mereka secara swadaya memasang jaring kawat dan memperkuat celah plafon bangunan balai pengajian agar aktivitas pendidikan tidak terhenti. “Langkah teknis ini kami ambil agar anak-anak bisa mengaji tanpa rasa cemas akan serangan, cakaran, atau gigitan monyet,” ungkap Khoirul Huda, salah satu relawan.
Kendati pengamanan di area TPQ telah dilakukan, akar persoalan sesungguhnya terletak pada kondisi ekosistem yang terfragmentasi. Penelusuran di sekitar lokasi menunjukkan bahwa Desa Sapta Marga kini dikepung oleh ekspansi monokultur sawit yang menghilangkan koridor hijau satwa.
Hutan mangrove dan sabuk belukar yang tersisa terpantau sudah tidak mampu menyediakan ketersediaan pakan alami. Akibatnya, satwa dipaksa melakukan adaptasi sinantropik—mencari makan di sekitar manusia demi sekadar bertahan hidup.
Dari perspektif ekologi, fenomena di Manyak Payed ini merupakan indikator rusaknya rantai makanan. Kelangkaan predator alami seperti ular besar maupun kucing hutan akibat pembukaan lahan membuat populasi monyet meledak tanpa kendali. Satwa-satwa ini, pada dasarnya, turut menjadi korban dari krisis ruang hidup yang kian menyempit.
Oleh karena itu, pemasangan pagar pelindung di TPQ diakui hanyalah solusi sementara bagi masalah lingkungan yang jauh lebih besar. Penyelesaian konflik ini mendesak turun tangannya instansi terkait, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.
Tanpa adanya strategi pemulihan habitat, penyediaan koridor satwa, atau upaya relokasi yang proporsional, friksi antara warga yang menuntut rasa aman dan satwa yang berjuang mencari makan akan terus menjadi siklus berulang di Aceh Tamiang. (sz/blt)
