Blitar – Pembahasan rencana anggaran 2026 kembali menyoroti perlunya percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk sektor infrastruktur.
Realisasi anggaran dinilai perlu dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun dan kualitas pembangunan dapat terjaga.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa menilai persoalan keterlambatan penyerapan anggaran hampir selalu berulang setiap tahun dan perlu dibenahi secara serius.
“Serapan anggaran yang lambat membuat pembangunan fisik sering dikerjakan terburu-buru menjelang tutup tahun. Dampaknya langsung terasa pada kualitas hasil pekerjaan,” ujarnya, Selasa, 4 November 2025 dalam rapat paripurna.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.
“Kalau proses administrasi dan perencanaan sudah matang dari awal, serapan anggaran tidak akan tersendat,” lanjutnya.
Dia menilai pelaksanaan program pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), bukan sebagai bentuk ketakutan, melainkan sebagai pendampingan teknis.
“Pendampingan itu penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan tanpa menghambat inovasi dan kreativitas OPD,” jelasnya.
Menurutnya, pola kerja sama tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan menekan kekhawatiran birokrasi dalam menggunakan anggaran.
“Aparatur akan merasa lebih aman, masyarakat mendapat hasil pembangunan yang berkualitas, dan anggaran terserap optimal,” tambahnya. (ads/blt/dprd)
