Refleksi satu tahun kepemimpinan ini disampaikan dalam suasana hangat di sebuah forum terbuka NGOPI ( Ngobrol Gagasan & Opini Publik Inklusif pada Tanggal 1 Maret 2026, malam hari pukul 20.00 WIB di Museum PETA, sebuah tempat bersejarah yang sarat makna perjuangan. Di ruang yang dulu menjadi saksi lahirnya semangat perlawanan, kini lahir gagasan-gagasan tentang arah masa depan Kota Blitar.
Satu tahun adalah waktu yang sangat singkat dalam linimasa pembangunan sebuah kota, namun bagi Mas Wali (Wali Kota Blitar), 365 hari pertama ini terasa seperti sebuah disrupsi terhadap kenyamanan birokrasi lama.
Secara administratif, torehan prestasinya memang mentereng: 70 penghargaan berhasil disabet, terdiri dari 23 apresiasi tingkat nasional dan 47 di level provinsi.
Namun, sebagai seorang pengamat kebijakan dan penutur kisah urban, saya selalu bertanya: di balik tumpukan piagam itu, apakah denyut perubahan benar-benar merambat hingga ke gang-gang sempit dan meja makan warga?
Politik ‘Bully’ sebagai Ajang Kampanye Gratis
Dalam kacamata Mas Wali, mentalitas kepemimpinan masa kini harus dibangun di atas fondasi “siap di-bully.” Ia memandang bahwa tantangan terberat seorang pemimpin bukan dimulai saat ia duduk di kursi empuk kantornya, melainkan sejak ia memberanikan diri menjadi calon.
Kritik pedas, bahkan perundungan di media sosial, tidak dilihatnya sebagai serangan yang melemahkan, melainkan sebuah “audisi terbuka” di depan rakyat.
Baginya, perundungan di fase awal kepemimpinan adalah momen bagi publik untuk membedah karakternya tanpa filter. Ia menyebutnya sebagai “ajang kampanye gratis”—sebuah cara agar masyarakat mengenal lebih spesifik siapa dirinya melalui reaksi yang ia tunjukkan saat ditekan. Sebagaimana ia sampaikan dalam refleksinya:
“Tantangan pertama seorang pemimpin itu adalah calon ya, calon seorang pemimpin itu harus harus siap di bully dan harus biasa di bully seperti itu.”
Ketahanan mental inilah yang menjadi prasyarat bagi pemimpin di era keterbukaan informasi. Tanpa kesiapan untuk dikritik habis-habisan, seorang nakhoda akan mudah kehilangan arah saat diterjang badai opini publik.
‘Pabrik Sempol’ dan Vow Tujuh Sapi: Sebuah Realisme Ekonomi
Salah satu kejutan kebijakan yang sempat memicu tawa—bahkan ejekan—adalah obsesi Mas Wali terhadap “Pabrik Sempol.” Banyak pihak membayangkan sebuah pabrik raksasa berlantai lima dengan cerobong asap yang mencemari langit.
Namun, di balik nama yang jenaka itu, terdapat strategi Home Industry yang sangat membumi. Blitar adalah lumbung telur dan daging; mengolahnya menjadi produk makanan cepat saji adalah cara cerdas agar nilai tambah ekonomi tidak lari keluar daerah.
Mas Wali ingin membongkar citra Blitar dari “Kota Pensiun” yang statis menjadi “Kota Masa Depan” yang dinamis bagi anak muda. Namun, ia tetap seorang realis. Ia menyadari keterbatasan infrastruktur Blitar yang tidak memiliki akses tol, bandara, maupun pelabuhan besar.
Ada satu pengakuan menarik yang menunjukkan gaya bicaranya yang egaliter: Mas Wali pernah bernazar akan menyembelih tujuh ekor sapi jika jalan tol benar-benar sampai ke Blitar. Ini adalah sebuah sarkasme sekaligus pengakuan jujur bahwa membangun ekonomi di kota kecil membutuhkan kreativitas yang jauh melampaui sekadar mengandalkan bantuan infrastruktur pusat.
Smart Government Menolak Jebakan ‘Sampling’ dalam Data Stunting
Sebagai seorang strategis, Mas Wali memahami bahwa kebijakan yang salah seringkali lahir dari data yang malas. Terjadi disparitas tajam dalam angka stunting di Blitar. Data nasional (SSGI) sempat memotret angka 11,4%, namun realitas di lapangan melalui pendataan Posyandu menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 6,7% (514 kasus dari 7.583 balita).
Perbedaan ini menjadi perdebatan krusial. Mengapa? Karena metode sampling yang hanya mengambil contoh 500 balita bisa menjadi jebakan kebijakan bagi kota sekecil Blitar.
Mas Wali dan tim akademisi menekankan pentingnya Smart Government yang berbasis data By Name, By Place. Jika pemerintah hanya tunduk pada angka statistik nasional yang bersifat makro tanpa memvalidasi data riil Posyandu, maka intervensi kebijakan mulai dari bantuan gizi hingga pendampingan keluarga akan salah sasaran. Baginya, akurasi data adalah harga mati untuk efisiensi anggaran.
Membongkar Sekat Pelayanan Dari Aplikasi hingga Etika Rumah Sakit
Transformasi layanan publik di Blitar kini bergerak melalui dua jalur: jalur digital melalui aplikasi “Sapa Mas Wali” dan jalur kultural di lapangan. Aplikasi ini memangkas jarak antara warga dan birokrasi; warga bisa melaporkan jalan berlubang atau pohon tumbang yang langsung dieksekusi oleh dinas terkait. Namun, Mas Wali juga jujur mengakui adanya “drama” perilaku yang sulit diubah.
Salah satu fokus utamanya adalah RSUD Mardi Waluyo. Ia ingin mengubah suasana rumah sakit yang seringkali terasa mencekam menjadi lebih manusiawi.
Ada satu kebijakan kecil namun sangat bermakna secara psikologis: Mas Wali memerintahkan agar mobil jenazah dipindahkan ke area belakang, tersembunyi dari pandangan pasien yang baru datang.Ia tidak ingin warga yang datang untuk berobat justru merasa “semakin dekat dengan kematian” saat melihat deretan ambulans jenazah di depan mata.
Di sisi lain, ia juga menyoroti budaya masyarakat yang seringkali cepat mengeluh saat terjepit—seperti masalah parkir yang ditarik Rp5.000 dari tarif resmi Rp2.000 namun jarang memberi laporan atau apresiasi saat sistem berjalan baik.
Baginya, perubahan kota adalah kerja sama dua arah; warga harus berani menjadi pengawas yang aktif, bukan sekadar “penonton” yang menggerutu di media sosial.
Visi ‘Wajib S1’ Belajar dari Kesuksesan Tulungagung
Meski IPM Blitar sudah mencapai angka tinggi (82,03), Mas Wali meluncurkan ambisi besar: Wajib S1 bagi setiap anak Blitar. Strategi ini bukan sekadar soal gelar akademik, melainkan sebuah mesin ekonomi jangka panjang.
Ia secara terbuka menjadikan kesuksesan Tulungagung (UIN) sebagai tolok ukur, di mana keberadaan ribuan mahasiswa mampu menghidupkan ekosistem ekonomi mulai dari kos-kosan, warung makan, hingga jasa transportasi.
Visi pendidikan ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen. Ia tidak ingin lulusan pendidikan tinggi di Blitar hanya menjadi pencari kerja yang menambah beban negara.
Dengan membekali mereka kemampuan kewirausahaan, trading, hingga penguasaan teknologi sejak kuliah, ia berharap pemuda Blitar mampu mandiri dan mengangkat derajat ekonomi keluarganya.
Penutup Legacy yang Sedang Menemukan Bentuknya
Setelah satu tahun berjalan, indikator makro menunjukkan arah yang stabil: kemiskinan di angka 6,6% dan pengangguran terbuka di 4,28%. Namun, bagi Mas Wali, semua ini barulah fase “pemanasan.” Membangun kota bukan sekadar memoles statistik, melainkan membangun kepercayaan dan komunikasi jujur antara pemerintah dan rakyatnya.
Kepemimpinan setahun ini telah membuktikan bahwa keterbukaan terhadap kritik adalah bahan bakar utama inovasi. Sekarang, bola ada di tangan kita sebagai warga.
Pertanyaan Reflektif: Di era digital di mana satu laporan bisa mengubah kebijakan, apakah Anda sudah menjadi warga yang aktif melapor secara konstruktif demi kemajuan kota, atau Anda masih lebih nyaman sekadar menjadi pengamat yang mengeluh di kolom komentar media sosial tanpa identitas yang jelas?
