1. Paradoks di Balik Propaganda “Saudara Tua”
Sejarah mencatat 11 Januari 1942 sebagai titik awal perubahan besar bagi Nusantara. Ketika pasukan Jepang mendarat di Tarakan dan menyapu bersih sisa-sisa kekuatan Belanda dalam waktu singkat, rakyat Indonesia menyambut mereka dengan euforia.
Propaganda “Asia untuk Asia” dan citra sebagai “Saudara Tua” memberikan harapan akan berakhirnya tiga abad belenggu kolonial. Namun, kepercayaan rakyat segera luruh, janji kemakmuran berubah menjadi realitas kemiskinan yang brutal, dan “sang pembebas” ternyata hanyalah penjajah baru dengan wajah yang lebih represif.
Meski demikian, periode singkat tiga tahun (1942–1945) ini menjadi katalisator kemerdekaan yang jauh lebih efektif dibandingkan ratusan tahun perlawanan sebelumnya.
Jepang secara tidak sengaja menciptakan infrastruktur politik, militer, dan identitas yang kemudian digunakan bangsa Indonesia untuk menggulingkan mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebijakan penjajah berbalik menjadi senjata yang mematikan bagi kekuasaannya sendiri.
2. Strategi “Kuda Troya” dalam Organisasi Politik
Ketika Jepang membubarkan semua partai politik, mereka bermaksud memutus saluran perlawanan. Namun, para tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta melakukan manuver cerdas: mereka masuk ke dalam organisasi buatan Jepang seperti Putera dan Masyumi. Inilah strategi “Kuda Troya” yang sesungguhnya.
Jepang menyediakan “megafon” berupa platform organisasi untuk memobilisasi massa demi kepentingan perang mereka, namun para pemimpin Indonesia memilih mengisi pesan di balik megafon tersebut dengan narasi nasionalisme.
Ilusi Inisiatif Lokal: Pembentukan PETA pun didesain agar terlihat sebagai keinginan rakyat. Jepang mengorkestrasi tokoh pergerakan Gatot Mangkupraja untuk “memohon” pembentukan tentara sukarela ini agar rakyat merasa memiliki andil, sebuah taktik yang nantinya justru memberikan legitimasi militer bagi kaum nasionalis.
Kegagalan Gerakan Tiga A: Slogan “Jepang Cahaya Asia” gagal total karena rakyat sudah memiliki kesadaran politik yang jauh melampaui sekadar menjadi pengikut regional.
Ruang Bagi Tokoh Agama: Pengakuan terhadap Islam melalui Masyumi (menggantikan MIAI) memberikan ruang bagi para ulama untuk membangun jaringan politik yang solid, sesuatu yang sebelumnya sangat dibatasi oleh Belanda.
3. PETA: Sekolah Militer yang Menjadi Bumerang bagi Dai Nippon
Demi membentengi Indonesia dari serangan Sekutu, Jepang mengeluarkan regulasi Osamu Seirei No. 44 pada 3 Oktober 1943 untuk membentuk PETA (Pembela Tanah Air). Jepang sedang membangun kekuatan fisik yang akhirnya akan memicu revolusi.
Berbeda dengan KNIL bentukan Belanda yang menempatkan pribumi hanya sebagai alat kelas rendah, PETA memberikan posisi terhormat bagi perwira Indonesia sebagai Daidanco (Komandan Batalion) dan Cudanco (Komandan Kompi).
Keunikan struktur militer bentukan Jepang ini mencerminkan rasa takut mereka sendiri:
- Desentralisasi Berbasis Ketakutan: Jepang membentuk 69 Daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali tanpa adanya Markas Besar pusat. Mereka sengaja memutus hubungan antar-Daidan karena khawatir para prajurit ini akan bersatu untuk memberontak.
- Organisasi Pendukung: Selain PETA, dibentuk pula Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Pembantu Polisi), dan Heiho (Pembantu Prajurit) yang semuanya memberikan modal kedisiplinan dan teknik tempur bagi generasi muda.
4. Bahasa Indonesia & “Seikerei”: Persatuan yang Dipicu Budaya
Salah satu blunder terbesar Jepang adalah menghapuskan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris demi kepentingan praktis mereka. Kebijakan ini justru mengangkat status bahasa Indonesia menjadi identitas nasional yang sangat kuat.
Namun, upaya Jepang tidak berhenti di bahasa; mereka mencoba melakukan penetrasi budaya melalui kewajiban Seikerei penghormatan membungkuk ke arah matahari terbit (Kaisar).
“Bahasa Indonesia yang diwajibkan di sekolah-sekolah menjadi alat komunikasi pemersatu lintas suku yang paling ampuh. Namun, pemaksaan budaya seperti Seikerei justru menjadi bumerang; hal ini memicu resistensi kultural yang hebat, terutama di kalangan umat Muslim yang menganggapnya bertentangan dengan akidah, sehingga menyatukan sentimen agama dan nasionalisme dalam satu barisan perlawanan.”
5. Penderitaan Kolektif: Romusha dan Kesadaran akan Kebebasan
Transformasi psikologis rakyat terjadi melalui trauma bersama. Kebijakan Romusha yang awalnya dipromosikan sebagai Kinrohosi (kerja bakti sukarela) berubah menjadi praktik perbudakan massal yang dehumanis. Penderitaan ini diperparah dengan eksploitasi Jugun Ianfu dan sistem ekonomi autarki yang mencekik.
Kekejaman ini tidak mematahkan semangat, melainkan menciptakan “kesadaran kolektif” yang mendalam. Rakyat menyadari bahwa tidak ada bedanya antara “Saudara Tua” atau penjajah Barat; kemerdekaan total adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus penindasan.
Rasa sakit yang dirasakan petani di desa dan pekerja di kota melebur menjadi satu tekad nasional: Merdeka atau Mati.
6. Percikan dari Blitar: Saat Murid Melawan Guru
Puncak dari kegagalan strategi Jepang meledak di Blitar pada 14 Februari 1945. Pemberontakan PETA Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi adalah manifestasi nyata dari “senjata makan tuan”. Supriyadi adalah lulusan Seinen Doyo (Tangerang), sebuah pusat penggemblengan yang bertujuan menanamkan Seisin (semangat) prajurit Jepang kepada pemuda Indonesia.
Titik balik pemberontakan ini terjadi pada Triwulan II 1944. Setelah menjalani latihan dasar yang berat, anggota PETA mulai ditugaskan di luar asrama untuk membangun perbentengan (Jinci). Di sanalah “gelembung propaganda” mereka pecah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kenyataan pahit di lapangan:
- Para Romusha yang kelaparan dan diperlakukan tidak manusiawi.
- Pengambilan padi rakyat secara paksa oleh militer Jepang.
- Kesejahteraan rakyat yang hancur sementara Jepang terus menuntut pengabdian.
Supriyadi dan kawan-kawannya menggunakan keterampilan militer, disiplin, dan taktik perang yang diajarkan oleh para pelatih Jepang untuk menyerang markas Jepang sendiri.
Meski diredam, peristiwa ini membuktikan bahwa kepercayaan rakyat telah hilang sama sekali.
7. Warisan yang Tak Terencana
Pendudukan Jepang adalah periode penuh darah dan air mata, namun secara ironis, kebijakan-kebijakan mereka politik, militer, hingga bahasa adalah instrumen yang secara tidak sengaja mempercepat kematangan bangsa Indonesia.
Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai cadangan kekuatan perang, namun mereka justru memberikan “alat-alat kemerdekaan” kepada rakyat yang sudah muak dijajah.
Kemerdekaan kita bukan sekadar hadiah atau kebetulan sejarah, melainkan hasil dari pemanfaatan celah di tengah penindasan.
Kini, sebuah pertanyaan reflektif muncul bagi kita: Setelah generasi 1945 berhasil menggunakan ‘alat’ tersebut untuk merebut kedaulatan, sudahkah kita menggunakan bahasa, persatuan militer, dan identitas nasional kita saat ini seefektif mereka dalam menghadapi tantangan zaman modern?
Artikel diolah dari berbagai sumber dengan bantuan AI
