Blitar – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar melakukan audiensi dengan Kapolres Blitar Kota pada Selasa, 10 Februari 2026, di Mapolres Blitar Kota.
Audiensi ini dipimpin Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, bersama jajaran pengurus cabang, di antaranya Sekretaris Cabang Alex Cahyono, Wakil Ketua I Bayu Sutiyoso, dan Wakil Ketua III M. Ahsanun Nizar.
Dalam pertemuan tersebut, PC PMII Blitar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang menyoroti persoalan keamanan, penegakan hukum, perlindungan kelompok rentan, hingga isu lingkungan dan keadilan di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Salah satu perhatian utama adalah lonjakan angka kriminalitas sepanjang 2025. Berdasarkan laporan akhir tahun Polres Blitar Kota, jumlah tindak pidana tercatat meningkat hingga 20 persen dengan total 294 kasus. Meski tingkat pengungkapan perkara diklaim mencapai 95,7 persen, PMII mempertanyakan korelasi capaian tersebut dengan rasa aman masyarakat.
“Angka pengungkapan perkara yang tinggi belum tentu mencerminkan keamanan yang membaik. Fakta di lapangan menunjukkan pencurian dan penipuan masih mendominasi,” kata Riski.
Ia menilai fungsi pencegahan kepolisian masih lemah dan mendesak Polres tidak semata berbangga pada statistik penangkapan, tetapi fokus pada strategi menekan angka kejahatan.
PMII juga menyoroti insiden penyerangan Mapolres Blitar Kota pada Agustus 2025 yang melibatkan 143 orang, mayoritas anak di bawah umur dan remaja yang diduga terpengaruh minuman keras dan narkoba. Menurut PMII, peristiwa itu menjadi alarm keras atas lemahnya pengawasan peredaran miras dan narkoba di kalangan remaja.
“Langkah diversi dan sanksi sosial tidak cukup jika akar persoalan peredaran miras dan narkoba tidak diputus,” ujar Riski.
Selain kriminalitas, PC PMII Blitar menyoroti meningkatnya kasus bullying serta kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang 2025. PMII menilai perundungan di sekolah dan ruang sosial telah berkembang menjadi teror psikologis, diperparah dengan maraknya cyberbullying di ruang digital yang minim pengawasan.
PMII mendorong Polres Blitar Kota untuk memperkuat edukasi hukum di sekolah, madrasah, dan pesantren serta menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban. Penguatan pendampingan psikologis dan jaminan keamanan bagi pelapor dinilai penting agar korban tidak mengalami ketakutan baru saat melapor.
Isu tambang ilegal dan pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga menjadi sorotan. PC PMII Blitar menilai praktik pertambangan tanpa izin masih berlangsung dan berpotensi merusak lingkungan, memicu konflik sosial, serta merugikan keuangan daerah.
“Penindakan harus konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih. Tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga keadilan lingkungan dan fiskal,” ujar Riski.
Selain itu, PMII menekankan pentingnya penguatan kepercayaan publik terhadap Polres Blitar Kota melalui dialog terbuka dengan mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan masyarakat serta peningkatan responsivitas dan transparansi pelayanan kepolisian.
PC PMII Blitar juga meminta penguatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar Kota agar benar-benar menjadi ruang aman bagi korban kekerasan, didukung aparat yang sensitif, sarana ramah korban serta sinergi dengan lembaga layanan sosial dan psikolog.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., menyambut baik audiensi dan kritik yang disampaikan PMII Blitar.
“Kami terbuka terhadap masukan dari elemen mahasiswa dan masyarakat. Kritik ini menjadi bahan evaluasi kami untuk memperkuat langkah preventif, meningkatkan pelayanan, serta memperbaiki kepercayaan publik terhadap Polres Blitar Kota,” ujar Kalfaris.
Ia menambahkan, Polres Blitar Kota berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum.
“Keamanan dan ketertiban tidak bisa dibangun sendiri oleh kepolisian. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
