Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis mahasiswa yang kini berada dalam pemerintahan Prabowo (Dok.Kompasiana)
Ada satu momen yang selalu terasa janggal ketika melihat mantan aktivis mahasiswa berbicara di depan kamera. Diksinya cukup rapi suaranya datar, serta kata-katanya penuh istilah kebijakan. Tidak ada lagi amarah atau kegelisahan. Yang tersisa hanya kalimat-kalimat normatif yang terdengar pintar seolah pakar, tapi kosong.
Padahal dulu, mereka adalah orang yang sama berdiri paling depan mengkritik kesewenang-wenangan, suaranya pun lantang. Tangannya mengepal, gaya bicaranya seolah keadilan tinggal sejengkal lagi dari genggaman. Sekarang malah sibuk menjelaskan mengapa ketidakadilan itu harus dimaklumi.
Terciptalah ironi paling telanjang itu, aktivis mahasiswa tidak selalu kalah oleh kekuasaan banyak dari mereka justru beralih menjadi juru bicaranya.
Aktivisme kerap lahir dari keberanian yang belum diuji. Di usia muda, melawan terasa murah. Resiko pun belum sepenuhnya nyata. Tidak ada cicilan, tidak ada anak ataupun tidak ada posisi yang harus dipertahankan. Demonstrasi menjadi panggung moral, tempat idealisme terasa suci.
Masalahnya, tidak semua aktivis menyiapkan diri untuk kalah. Tidak semua perlawanan mengajarkan cara hidup ketika keberanian tidak lagi mendapat tepuk tangan.
Ketika pintu kekuasaan terbuka lewat tawaran posisi, akses atau hanya dari undangan diskusi, banyak aktivis mahasiswa masuk dengan keyakinan klise mengubah dari dalam. Kalimat ini terdengar heroik, sampai akhirnya berubah menjadi dalih paling sering dipakai untuk membenarkan kompromi.
Kekuasaan tidak perlu membungkam aktivis, cukup mengundang mereka duduk memberikan akses sembari membiarkan waktu bekerja. Sedikit demi sedikit, nada kritik dilunakkan kalimat diperhalus. Sikap dilipat rapi hingga suatu hari, aktivis itu bangun dan mendapati dirinya lebih sibuk menjaga stabilitas daripada memperjuangkan keadilan.
Bahasa mereka berubah. Dulu bicara soal rakyat, kini bicara soal regulasi. Dulu menyebut ketimpangan, kini menyebut prosedur. Dulu menuntut perubahan, kini menjelaskan kenapa perubahan itu belum bisa dilakukan. Sekali lagi, ini bukan soal perubahan peran. Tapi ini pengkhianatan yang dibungkus rasionalitas.
Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tetap membawa masa lalu aktivismenya sebagai legitimasi. Seolah-olah pernah melawan memberi hak istimewa untuk sekarang diam. Seolah idealisme memang harus pensiun ketika jabatan datang.
Padahal publik tidak menuntut mereka terus berteriak. Publik hanya berharap, yakni jangan ikut membenarkan ketidakadilan yang dulu dilawan.
Barangkali, masalah terbesar aktivis bukan pada keberanian melawan, tetapi kegagalannya membangun etika ketika suatu hari berada dekat kekuasaan. Kita pandai melatih mahasiswa untuk menentang, tapi gagap menyiapkan mereka untuk menolak ketika kompromi mulai terasa nyaman. Busuk!.
