Blitar — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Blitar secara resmi memulai proses penyegaran struktur organisasi di tingkat akar rumput.
Agenda “Pendidikan Politik dan Koordinasi Pimpinan Kecamatan” yang digelar Kamis (9/4/2026) menjadi titik awal rekrutmen dan pembentukan Pimpinan Desa (Pimdes) periode 2026–2031 yang mengedepankan prinsip regenerasi berbasis kompetensi.
Langkah ini dipandang sebagai upaya “jemput bola” untuk memastikan keberlanjutan partai di tengah pergeseran demografi pemilih. Pertemuan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pengurus pleno DPD, para Ketua Pimpinan Kecamatan (PK), serta legislator dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar.
Regenerasi di tingkat desa menjadi urgensi bagi Golkar untuk memperkecil celah komunikasi antara elite partai dan basis massa.
Dengan masa bakti lima tahun ke depan, fokus kaderisasi kali ini menyasar pada penguatan kapasitas intelektual agar pengurus desa tidak hanya menjadi objek politik, tetapi mampu menjadi subjek penggerak pembangunan di wilayahnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Anik Wahjuningsih, menegaskan bahwa kaderisasi yang matang adalah jaminan bagi masa depan partai. Ia melihat pembentukan Pimdes sebagai investasi politik jangka panjang yang hasilnya akan terlihat pada soliditas partai di masa mendatang.
”Pendidikan politik ini adalah fondasi bagi kita semua. Kita tidak hanya sekadar membentuk struktur Pimpinan Desa (Pimdes) secara administratif, tetapi ingin memastikan setiap kader di level desa memiliki kapasitas intelektual dan militansi untuk mengawal aspirasi masyarakat Blitar hingga tahun 2031 nanti,” ujar Anik.
Kehadiran anggota fraksi dalam konsolidasi ini juga berfungsi sebagai jembatan mentorship. Para legislator memberikan gambaran nyata mengenai korelasi antara kualitas kader di desa dengan efektivitas perjuangan program kerja di tingkat DPRD.
Secara teknis, proses regenerasi ini dijalankan dengan mekanisme evaluasi yang ketat. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Hari Margono, menyatakan bahwa standarisasi rekrutmen menjadi kunci agar pengurus desa yang terpilih memiliki akuntabilitas yang tinggi.
”Hari ini kami mengumpulkan seluruh Ketua PK untuk menyelaraskan mekanisme teknis pembentukan pengurus di seluruh desa dan kelurahan. Target kami, proses ini berjalan transparan, akuntabel, dan harus selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan organisasi yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Melalui penataan struktur yang dimulai tepat waktu di tahun 2026 ini, Golkar Kabupaten Blitar berupaya memutus pola kaderisasi instan.
Fokus pada penguatan akar rumput diharapkan mampu menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat, di mana kader desa memiliki pemahaman yang utuh mengenai tata kelola organisasi dan fungsi advokasi masyarakat. (Ko)
