Sejak dibangku perkuliahan di Fakultas Hukum kita dijejali satu kalimat yang terdengar suci dan tak pernah diperdebatkan bahwa dikatakan hukum itu netral.
Hukum sendiri digambarkan berdiri di tengah, tidak condong ke siapa pun, buta terhadap status sosial, kebal dari kepentingan. Kita diminta percaya bahwa selama sesuatu sah secara hukum, maka harusnya otomatis adil. Masalahnya, kepercayaan ini terlalu rapi untuk dunia yang penuh kekacauan. Rasanya terlalu naif untuk politik yang sejak awal memang tidak pernah steril.
Hukum memang selalu datang dengan wajah formal. Kalimatnya panjang, bahasanya dingin, pasalnya rapi. Tapi jarang ada yang bertanya, siapa yang menulisnya dan untuk siapa hukum bekerja? Kita terbiasa membahas hukum sebagai kerangka tekstual, bukan sebagai produk kekuasaan. Padahal hukum lahir dari ruang rapat, di antara tarik-menarik kepentingan, lobi, tekanan serta kalkulasi untung-rugi yang sering kali jauh dari kata keadilan.
Lebih dari seratus lima puluh tahun lalu, seorang pemikir Prancis bernama Frédéric Bastiat sudah membongkar kebohongan ini dengan cara yang sangat sederhana sekaligus memalukan bagi negara. Ia mengatakan bahwa hukum seharusnya hanya punya satu tugas yakni melindungi hak hidup, kebebasan serta hak milik setiap manusia. Tidak lebih. Tidak perlu sok menjadi guru moral, tidak perlu mengatur cara orang hidup, apalagi memaksa versi kebaikan tertentu atas nama keadilan sosial. Begitu hukum melampaui fungsi dasarnya, di situlah justru masalah dimulai.
Bastiat menyebut penyimpangan itu dengan istilah yang sampai hari ini masih terasa kasar di telinga penguasa yakni dengan “perampasan legal”. Sebuah kondisi ketika negara mengambil hak milik satu kelompok untuk diberikan kepada kelompok lain, lalu menyebutnya sah karena dibungkus undang-undang.
Yang membuat perampasan legal jauh lebih berbahaya dibanding kejahatan biasa adalah legitimasinya. Ketika pencurian dilakukan oleh individu, semua sepakat itu salah. Tapi ketika pencurian dilakukan oleh negara, kemudian berubah nama menjadi kebijakan.
Akhirnya menjadi sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, karena mempertanyakannya dianggap melawan hukum itu sendiri. Di titik inilah hukum tidak lagi melindungi keadilan, tapi justru merusaknya dari dalam.
Bastiat mengingatkan bahwa manusia pada dasarnya cenderung mencari jalan paling mudah untuk hidup sejahtera. Jika bisa lewat kerja, orang akan bekerja. Tapi jika bisa lewat hukum, lewat regulasi, lewat perlindungan negara, maka godaan itu jauh lebih besar. Maka hukum perlahan berubah fungsi, dari alat perlindungan menjadi alat distribusi paksa. Dari penjaga sekaligus penjamin kebebasan menjadi pengatur kehidupan bahkan menjadi senjata.
Ironisnya, semua ini sering dibungkus dengan bahasa moral. Negara mengaku ingin menolong yang lemah, melindungi yang tertinggal, menciptakan keadilan sosial. Tapi Bastiat sangat curiga pada negara yang terlalu baik.
Tidak karena Bastiat membenci solidaritas, melainkan karena ia tahu bahwa kebaikan yang dipaksakan lewat hukum hampir selalu melahirkan korban yang tidak terlihat. Setiap pasal yang memaksa selalu mengambil sesuatu dari seseorang, entah kebebasannya, hak miliknya atau pilihan hidupnya.
Dari sini bisa kita lihat mitos netralitas hukum runtuh. Hukum tidak pernah benar-benar berdiri di tengah. Hukum selalu berpihak. Pertanyaannya hanya satu yakni “berpihak kepada siapa?”. Kepada publik luas, atau kepada kelompok yang berhasil menguasai proses legislasi. Kepada keadilan atau kepada stabilitas kekuasaan?. Kepada kebebasan individu, atau kepada ketertiban versi negara?.
Masalahnya, kita hidup di zaman yang percaya bahwa semakin banyak hukum berarti semakin baik. Setiap persoalan dijawab dengan regulasi baru. Setiap konflik diselesaikan dengan pasal tambahan.
Padahal Bastiat justru melihat sebaliknya, ketika semakin jauh hukum dari fungsi dasarnya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Hukum yang terlalu sibuk mengatur hidup manusia pada akhirnya membuat manusia kehilangan kemandirian, tanggung jawab serta kebebasannya sendiri.
Kita jarang menyadari bahwa hukum yang salah arah tidak hanya merugikan ekonomi, tapi juga merusak moral publik. Ketika sesuatu dianggap benar hanya karena legal, nurani perlahan mati. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah kebijakan adil, melainkan apakah ini sah?. Di titik itu, hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, tapi alat pembenaran.
Mungkin karena itulah penulis menganggap kritik Bastiat terasa tetap relevan, bahkan menyakitkan hingga hari ini. Bastiat tidak menawarkan solusi instan, tidak menjanjikan kesejahteraan utopis. Namun hanya mengajukan satu tuntutan yang terdengar sederhana tapi berbahaya, batasi hukum!. Kembalikan hukum pada fungsi awalnya. Lindungi kebebasan, bukan atur segalanya. Jaga hak milik, bukan distribusikan sesuka hati. Hentikan perampasan, meski dilakukan atas nama kebaikan.
“Hukum itu netral” adalah kebohongan yang terlalu lama kita rawat karena hanya karena kita terasa aman. Tapi keamanan semu itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan berpikir. Bastiat mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman dengan mencurigai hukum itu sendiri, bukan untuk melanggarnya tapi untuk memastikan hukum tidak berubah menjadi alat ketamakan yang sah.
Karena hukum yang tidak pernah dipertanyakan akan selalu bekerja diam-diam. Dan ketika kita sadar, sering kali yang tersisa hanyalah kebebasan yang sudah terlanjur diambil, secara legal, rapi bahkan nyaris tanpa perlawanan.
