Blitar – Menindaklanjuti Pernyataan Sikap tertanggal 10 Februari 2026, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang (PC PMII) Blitar mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar pada Jumat, 13 Februari 2026.
Audiensi berlangsung di Aula Samawa Dinas P3APPKB, Jl. Cokroaminoto No. 12, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. PC PMII Blitar dipimpin langsung Ketua M. Riski Fadila, didampingi Sekretaris PC PMII Blitar, Alex Cahyono, serta Wakil Sekretaris KOPRI PC PMII Blitar, Imey Chatrine Mufita.
Langkah ini merupakan kelanjutan sikap keras organisasi atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT di Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi organisasi bernomor 018.PC.XXI.V-04.02.004.A-1.02.2026
Ketua PC PMII Blitar, M. Riski Fadila, menegaskan bahwa audiensi ini bukan silaturahmi kelembagaan, melainkan bentuk tekanan moral agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait tidak terus bersikap reaktif.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT di Blitar bukan lagi insiden sporadis, tetapi pola berulang. Kami sudah menyatakan sikap tegas mendesak evaluasi total Dinas P3APPKB dan UPT PPA, serta memastikan memproses setiap laporan dengan perspektif korban tanpa mediasi semu,” tegas Riski.
Ia menambahkan, tragedi KDRT yang berujung kematian di awal 2026 menjadi bukti nyata bahwa pencegahan dini dan intervensi negara tidak berjalan efektif.
“Jika dinas terus hadir setelah korban berjatuhan, maka itu bukan perlindungan, itu pembiaran,” ujarnya.
Sekretaris PC PMII Blitar, Alex Cahyono dalam forum audiensi mempertanyakan secara langsung efektivitas kinerja dinas selama ini.
“Kami ingin tahu secara konkret, sejauh mana efektivitas program pencegahan yang sudah dijalankan? Apakah hanya berhenti pada pendataan dan pendampingan administratif atau benar-benar menyentuh keluarga beresiko hingga tingkat desa, RT/RW?” tanya Alex.
Menurutnya, data puluhan kasus sepanjang 2025 menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum cukup progresif. Ia menekankan pentingnya transformasi dari pola reaktif menjadi sistem pencegahan aktif berbasis komunitas.
“Kalau pola kerja masih administratif dan menunggu laporan, maka kita akan selalu terlambat. Negara harus hadir sebelum kekerasan itu terjadi,” tambahnya.
Wakil Sekretaris KOPRI PC PMII Blitar, Imey Chatrine Mufita, menyoroti pentingnya keberanian institusi untuk melakukan evaluasi internal secara menyeluruh.
“Pertanyaannya sederhana, apakah Dinas P3APPKB berani mengevaluasi jajarannya sendiri? Jika ada kelalaian, apakah siap memberikan sanksi?,” tegas Imey.
Ia juga menekankan bahwa perspektif korban harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan, bukan termaktub dalam laporan tahunan.
Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, Hendry Bagus Dwitanto, S.H., M.M., beserta jajaran menyambut baik audiensi tersebut. Ia menyampaikan bahwa masukan dari PC PMII Blitar akan menjadi perhatian khusus dan pihaknya berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem penanganan yang ada.
“Kami terbuka terhadap kritik dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar pelayanan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
M. Riski Fadila menegaskan bahwa audiensi ini bukan akhir dari gerakan advokasi.
“Ini tidak berhenti di sini. Kami tetap mendesak instansi lain, termasuk Bupati hingga Polres Blitar. Kami akan terus memonitor, mengawal dan memastikan tidak ada lagi korban berikutnya akibat kelambanan dan pembiaran,” pungkasnya.
Bagi PC PMII Blitar, advokasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional gerakan mahasiswa untuk memastikan negara benar-benar hadir menjamin ruang aman bagi perempuan dan anak.
