1. Pendahuluan: Sebuah Ironi di Atas Piring Sekolah
Pemerintah sedang mempertaruhkan segalanya demi narasi “Generasi Emas 2045” melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di balik keriuhan pembagian piring di sekolah, terdapat kontradiksi tajam yang sulit diabaikan.
Sementara triliunan rupiah dialokasikan untuk memastikan perut siswa terisi, para pendidik yang seharusnya mengisi otak siswa justru merasa ditinggalkan. Sebagai seorang analis kebijakan, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah logistik, melainkan sebuah risiko “investasi terbalik.” Apakah kita benar-benar sedang membangun masa depan, atau justru sedang menyandera kualitas nalar demi pemenuhan kalori sesaat?
2. Gaji Sopir vs. Martabat Guru: Ketimpangan yang Menyesakkan
Salah satu titik paling krusial yang memicu keresahan publik adalah ketimpangan “penghargaan” negara terhadap pengelola piring dibandingkan pengelola pikir. Mulai Februari 2026, staf inti Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang mencakup posisi Kepala SPPG, Akuntan, dan Ahli Gizi akan resmi menyandang status PPPK dengan proyeksi penghasilan mencapai Rp5 juta hingga Rp7,3 juta per bulan.
Bahkan, dalam berbagai forum kebijakan, muncul protes mengenai gaji sopir pengantar MBG yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan guru honorer. Padahal, guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun seringkali masih harus bertahan dengan upah rata-rata Rp250 ribu. Perbedaan perlakuan ini tidak hanya soal angka, tapi soal martabat.
“Penguasa memuja badan gemuk, bukan otak tajam,” tulis Dodi Segrove dalam esainya. Ia menegaskan bahwa membayar mahal pengelola dapur sambil membiarkan guru berjuang di garis kemiskinan adalah bukti nyata disorientasi pembangunan nasional.
3. Dana Pendidikan yang ‘Disandera’ untuk Logistik
Pemerintah, melalui Kemendikdasmen, mencoba menenangkan publik dengan mengeklaim bahwa anggaran kesejahteraan guru sebenarnya naik dari Rp175,7 triliun (2024) menjadi Rp211,4 triliun pada 2026. Mereka menegaskan bahwa kenaikan ini “mandiri” dan tidak terpengaruh oleh MBG. Namun, data dari laporan CELIOS dan Pasardana mengungkap realitas yang berbeda di tingkat makro.
Dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026, distribusi penarikannya sangat mengkhawatirkan:
* Rp223,6 triliun (67%): Ditarik langsung dari Anggaran Fungsi Pendidikan.
* Rp67 triliun (20%): Dialokasikan untuk manajemen, administrasi, dan tunjangan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).
* Rp24,7 triliun (7%): Diambil dari Anggaran Fungsi Kesehatan.
* Rp19,7 triliun (6%): Diambil dari Anggaran Fungsi Ekonomi.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencium risiko besar: pengalihan dana BOS yang selama ini menjadi sandaran hidup guru honorer untuk program katering. Lebih jauh lagi, penarikan Rp24,7 triliun dari anggaran kesehatan bukan tanpa dampak. Analisis data menunjukkan adanya kerugian nilai investasi pencegahan stunting sebesar Rp404 triliun akibat pengalihan dana tersebut. Inilah yang disebut “pencitraan birokrasi” yang mengorbankan fondasi jangka panjang.
4. 0 dari 4: Ketika Target Besar Melenyap di Lapangan
Setelah hampir satu tahun berjalan, laporan “otopsi kebijakan” dari CELIOS menunjukkan hasil yang pahit. Pemerintah memiliki empat target utama (Gizi, Ekonomi Keluarga, Ekonomi Lokal, dan Lapangan Kerja), namun skornya adalah 0 dari 4. Klaim keberhasilan pemerintah sebesar 99,99% berbenturan keras dengan data statistik di lapangan:
1. Gizi & Fokus Belajar: 52% anak tidak menunjukkan perubahan fokus belajar, dan 55% tidak menunjukkan perubahan tingkat kerajinan.
2. Ekonomi Keluarga: 65% keluarga tetap harus mengeluarkan uang tambahan untuk makanan pengganti karena menu MBG dianggap tidak memadai.
3. Ekonomi Lokal: 48% responden menyatakan tidak tahu adanya keterlibatan warung atau UMKM lokal dalam rantai pasok.
4. Lapangan Kerja: 40% responden menilai peluang kerja MBG masih sangat terbatas.
“Evaluasi bukan dilakukan setelah uang rakyat hilang… Kalau baru dievaluasi tahun 2029 ketika ratusan triliun sudah lenyap, itu bukan evaluasi, tapi otopsi kebijakan,” demikian peringatan keras dalam laporan CELIOS.
5. Ancaman Kesehatan: Risiko Keracunan dan Dominasi Komando
Alih-alih memperbaiki gizi, tata kelola yang dianggap “amburadul” justru mengancam nyawa siswa. Data CELIOS mencatat terdapat 15.117 kasus keracunan aktual hingga 15 November 2025. Tanpa reformasi tata kelola total, angka ini diprediksi akan melonjak hingga 22.747 kasus dalam tujuh bulan ke depan.
Risiko ini diperparah oleh krisis kualitas menu yang tinggi akan Ultra-processed Food (UPF). Masalah struktural di Badan Gizi Nasional (BGN) juga menjadi sorotan tajam: 6 dari 10 pejabat tinggi berasal dari unsur purnawirawan TNI-Polri. Dalam kacamata kebijakan, dominasi “logika komando” ini dikhawatirkan mengesampingkan keahlian gizi profesional yang bersifat teknis dan saintifik, sehingga penanganan keamanan pangan di lapangan menjadi tidak akurat.
Kesimpulan: Memilih Antara Kalori atau IQ Bangsa
Data-data di atas membawa kita pada satu titik kritis: Program MBG membutuhkan moratorium dan audit total segera, sesuai rekomendasi para ahli. Kita tidak boleh membiarkan anggaran pendidikan “disandera” untuk membiayai kemewahan birokrasi katering baru sementara nasib guru tetap berada di pinggiran.
Pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi kepemimpinan BGN agar berbasis kompetensi profesional, bukan sekadar jalur komando. Jika tidak, kita hanya akan membangun generasi yang kenyang secara fisik namun lumpuh nalar karena motivasi para pendidiknya telah dipadamkan oleh ketidakadilan ekonomi.
