Blitar – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blitar Periode 2025/2026 resmi dilantik pada Minggu, 21 Desember 2025. Pelantikan yang mengusung tema “Dharma Paraga PMII, Āśrama Ngwiji Kṛtabhumi” ini digelar di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dari unsur pemerintahan, legislatif serta penyelenggara pemilu. Hadir mewakili Bupati Blitar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso. Selain itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, Ketua KPU Blitar, Ahmad Sugino yang juga merupakan mantan Ketua PC PMII Blitar periode 2018-2019.
Pelantikan juga dihadiri jajaran Komisioner KPU Kabupaten maupun Kota Blitar, diantaranya Chepto Roesdyanto selaku Komisioner KPU Kabupaten Blitar. Abdul Aziz Komisioner KPU Kota Blitar, serta Hernawan Miftakhul Khabib. Kehadiran para alumni dan tokoh publik tersebut menjadi penegas kuatnya relasi historis PMII dengan ruang-ruang demokrasi dan kebijakan publik.
Ketua PC PMII Blitar terlantik periode 2025/2026, M. Riski Fadila, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema pelantikan bukan sekadar simbolik, melainkan pijakan gerak organisasi ke depan.
Menurutnya, Dharma Paraga dimaknai sebagai pengabdian kader PMII yang berwatak pejuang, sementara Āśrama Ngwiji Kṛtabhumi merupakan ikhtiar membumikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan serta kemahasiswaan di tengah realitas sosial masyarakat Blitar Raya.
“PMII Blitar harus hadir sebagai rumah kaderisasi sekaligus garda intelektual yang responsif terhadap persoalan rakyat. Kami ingin memastikan PMII tidak tercerabut dari realitas sosial dan tetap berpihak pada nilai keadilan dan keberpihakan kepada kaum lemah,” ujar Riski.
Sementara itu, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Masjudin, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran PC PMII Blitar dalam mengawal isu-isu strategis daerah. Ia secara khusus menyoroti persoalan agraria yang masih menjadi problem wilayah di Blitar Raya.
“Blitar Raya sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani. Maka isu agraria harus menjadi perhatian serius PC PMII Blitar. PMII tidak boleh absen dalam mengawal konflik tanah, akses sumber daya serta keadilan bagi petani,” tegas Masjudin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Besar (PB) PMII, Arafat Soleman yang menegaskan bahwa PMII memiliki tanggung jawab historis untuk berdiri bersama rakyat.
Ia mendorong agar PC PMII Blitar memperkuat basis advokasi, riset kebijakan serta pendampingan masyarakat sebagai wujud nyata keberpihakan organisasi.
“PMII harus menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dengan kebijakan negara. Advokasi dan pemberdayaan masyarakat bukan kerja insidental, tetapi harus menjadi gerakan yang terstruktur, berkelanjutan berbasis data,” ujar Arafat. (ha/blt)
