Dalam lanskap kehidupan publik yang ditandai oleh intensifikasi interaksi simbolik dan percepatan pertukaran informasi, eksistensi organisasi kemahasiswaan tidak dapat lagi dipertahankan hanya dengan mengandalkan aktivitas fisik maupun struktur formal.
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), sebagai entitas kaderisasi berbasis nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki tanggung jawab epistemologis dan praksis untuk berkontribusi dalam pembentukan kesadaran kolektif.
Dalam konteks ini, pengelolaan opini publik tidak dapat diposisikan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai strategi kultural dalam merawat daya hidup organisasi di tengah kontestasi wacana publik.
Opini publik, dalam pemahaman sosiologis dan semiotik adalah medan artikulasi ide dan representasi makna yang dibentuk melalui proses hegemonik dan dialogis. Bukan entitas pasif, melainkan ruang dinamis di mana simbol, nilai, dan otoritas dipertukarkan.
PMII sebagai organisasi kader, perlu menyadari bahwa eksistensinya akan selalu bergantung pada kemampuannya dalam membentuk narasi tandingan terhadap dominasi opini yang seringkali banal dan pragmatis. Dalam dunia yang diwarnai oleh hiperrealitas media, penguasaan terhadap arsitektur opini menjadi modal strategis dalam mempertahankan signifikansi organisasi.
Relevansi organisasi bukanlah sebuah entitas absolut yang diwariskan, melainkan konstruksi dinamis yang harus dirawat melalui keterlibatan aktif dalam diskursus publik. PMII harus mampu memosisikan dirinya sebagai moral agent sekaligus intellectual reservoir yang menawarkan perspektif kritis terhadap dinamika sosial-politik nasional.
Untuk itu, kaderisasi tidak boleh berhenti pada penguatan nalar kritis dalam ruang internal, melainkan harus diarahkan untuk membentuk kapasitas kader sebagai produsen wacana yang etis, argumentatif, dan responsif terhadap isu-isu publik yang berkembang.
Dalam kerangka tersebut, pengelolaan opini publik bukan hanya fungsi dari bidang komunikasi organisasi, tetapi menjadi bagian integral dari proses kaderisasi ideologis dan kultural. Literasi media, kemampuan analisis wacana, serta kepekaan terhadap arus informasi global merupakan kompetensi yang harus terinternalisasi dalam diri setiap kader.
Hanya dengan pendekatan seperti ini PMII dapat memanfaatkan ruang publik digital sebagai sarana perluasan pengaruh ideologis, bukan sekadar menjadi objek dari arus opini yang tidak terkontrol.
Namun demikian, pengelolaan opini tidak boleh terlepas dari fondasi etik yang menjadi ruh perjuangan PMII sejak awal kelahirannya. Di tengah disorientasi etika publik akibat dominasi algoritma dan kalkulasi popularitas, nilai-nilai Aswaja seperti tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal harus menjadi pedoman dalam membingkai opini.
Narasi yang dibentuk kader PMII harus menampilkan Islam yang rasional, inklusif, dan humanis bukan sekadar reaktif atau apologetik. Dengan demikian, pengelolaan opini menjadi bagian dari misi dakwah intelektual yang berakar kuat pada warisan keilmuan Islam.
Pengelolaan opini publik tidak hanya berfungsi untuk menjaga visibilitas organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat legitimasi sosial dan politiknya. PMII harus terus memproduksi wacana yang mencerahkan, menggugah, dan merefleksikan komitmennya terhadap nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.
Dalam era disrupsi informasi dan fragmentasi identitas, kehadiran PMII dalam ruang publik harus tetap konsisten sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menawarkan arah, bukan sekadar mengikuti arus. (Blt)
