Sidoarjo – Puncak peringatan HAKIN 2025 di Sidoarjo ini sekaligus menjadi penanda akan dimulainya (kick-off) pelaksanaan program tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Yakni, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
Kick-off kali ini ditandai dengan seromoni pengguntingan bunga oleh Wabup Sidoarjo Mimik Idayana didampingi para tokoh dan pejabat yang hadir.
Awalnya, kick-off Monev tersebut direncanakan dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol agar semangat keterbukaan informasi publik itu dapat terus membumbung tinggi dan berkelanjutan.
Namun, karena tidak memungkinkan secara teknis, akhirnya diganti dengan pengguntingan untaian bunga. Seperti bunga, keterbukaan informasi memungkinkan pengetahuan terus bertumbuh, membangun kepercayaan dengan harum aromanya, dan mendorong partisipasi publik.
Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi KI Jatim Yunus Mansur Yasin menjelaskan bahwa Monev ini merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik di wilayah Jatim telah memenuhi kewajiban dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.
‘’Kick-off ini sebagai tahap awal. Setelah ini, kami akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan tahapan seterusnya,’’ ungkap Yunus di sela-sela puncak peringatan HAKIN 2025.
Dia menambahkan, kick-off Monev tahun 2025 ini sengaja digelar lebih awal. Tahun lalu, tahapan dilaksanakan Agustus. Dengan lebih awal diharapkan persiapan badan publik di Jatim makin panjang.
“Tahun ini kami akan menyasar lebih banyak badan publik. Terutama pemerintah desa. Fokusnya tidak hanya pada ketersediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu mudah diakses, cepat dilayani, dan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh publik,’’ katanya.
Yunus menegaskan, Monev KIP juga menjadi indikator penting dalam mengukur indeks keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi. Penilaian Monev akan dilakukan dengan penilaian yang komprehensif yang melibatkan sejumlah indikator. Di antaranya, kualitas informasi, sarana-prasarana, digitalisasi, inovasi, dan komitmen.
Setelah kick-off dilakukan, lanjut Yunus, pihaknya berharap agar badan-badan publik di Jatim mulai bersiap. Baik itu badan publik OPD di lingkungan Pemprov Jatim, pemkab/pemkot se-Jatim, instansi/lembaga vertikal, BUMD, hingga pemerintah desa.
‘’Soal kapan dimulai bimtek, penyebaran kuisioner SAQ dan tahapan lain, silakan tunggu informasi dari kami. Yang pasti, akan melaksanakannya secara terbuka dan independen,’’ tegas komisioner yang kembali menjadi penanggunjawab Monev Badan Publik tahun 2025 ini. (blt)
