Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut, proyek propaganda ini adalah bagian dari operasi jangka panjang untuk mengendalikan memori nasional. Tujuannya bukan sekadar menulis sejarah, tapi menanamkan ketakutan generasi demi generasi agar tidak pernah mempertanyakan kekuasaan.

Segera setelah peristiwa 30 September 1965, Angkatan Darat melalui Pusat Penerangan (Puspenad) mengambil alih seluruh media komunikasi. Surat kabar disita, siaran radio diawasi, dan berita harian diganti dengan siaran resmi yang menuduh PKI sebagai dalang penculikan jenderal.

Narasi itu disebarkan berulang-ulang dalam bentuk yang sama di seluruh Indonesia menjadikan satu versi kebenaran sebagai doktrin negara. Tahun 1966, militer menerbitkan buku “Gerakan 30 September: Pemberontakan PKI” yang kemudian dijadikan bahan ajar wajib di sekolah-sekolah.

Buku itu tidak berisi hasil penyelidikan ilmiah, melainkan rekonstruksi politik yang menyamakan kejahatan dengan kebenaran. “Generasi baru tidak hanya diajari sejarah, tapi diajari siapa yang harus mereka benci,” tulis Dalih Pembunuhan Massal.

Puncak propaganda terjadi pada 1984, ketika pemerintah meluncurkan film “Pengkhianatan G30S/PKI”, disutradarai Arifin C. Noer dan diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Film ini menampilkan adegan sadisme Gerwani dan kekejaman PKI, tanpa dasar forensik atau bukti sejarah.

Setiap tahun, film itu wajib ditonton di sekolah, kantor pemerintahan, dan stasiun TV nasional menjelang tanggal 30 September. Anak-anak sekolah duduk di aula gelap menatap adegan penyiksaan yang direka ulang, sambil mendengarkan narasi tunggal: militer adalah penyelamat bangsa.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis: “Film ini bukan hiburan, tapi ritual politik. Ia diputar bukan untuk mengingat, tapi untuk memastikan orang takut mengingat yang sebenarnya.”

Selain propaganda visual, negara juga membangun bahasa baru: “Bahaya Laten PKI.” Istilah ini dipakai di semua level birokrasi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Ia menjadi kode ideologis yang membuat masyarakat terus hidup dalam ketakutan.

Seseorang tidak perlu menjadi komunis untuk dituduh komunis. Cukup berbicara tentang hak asasi manusia, atau sekadar mempertanyakan versi sejarah resmi, maka label itu bisa ditempelkan kapan saja.

“Dengan cara ini,” tulis laporan itu, “negara berhasil menggantikan kebenaran dengan rasa takut yang diwariskan.”

Buku Pelajaran dan Sensor Akademik

Selama Orde Baru, pelajaran sejarah di sekolah ditulis ulang sepenuhnya. Semua peristiwa 1965-1966 disajikan dalam dua halaman singkat: PKI diceritakan sebagai pengkhianat, sementara Soeharto digambarkan sebagai tokoh penyelamat nasional.

Guru dilarang menggunakan sumber lain selain buku resmi terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara di universitas, penelitian tentang 1965 hanya boleh dilakukan dengan izin Kopkamtib. Bahkan arsip sejarah pun disensor.

Peneliti asing yang mencoba mengakses dokumen negara tentang peristiwa itu sering ditolak, sementara saksi dan korban dilarang memberikan kesaksian publik.

Selama lebih dari tiga dekade, televisi, koran, dan radio dikelola seperti alat pengingat kolektif. Setiap tahun, berita dan pidato resmi memperingati “Hari Kesaktian Pancasila” dengan format yang sama: upacara di Lubang Buaya, pidato presiden, dan penegasan bahwa bahaya komunis belum berakhir.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut metode ini sebagai repetisi ideologis, mengulang kebohongan sampai ia terdengar masuk akal. “Tidak ada propaganda yang lebih efektif dari kebiasaan,” tulis laporan itu.

Setiap upaya untuk menulis ulang sejarah dari sudut korban langsung ditekan. Buku-buku yang berusaha menyajikan versi lain seperti karya Pramoedya Ananta Toer atau laporan akademisi independen dilarang, disita, bahkan dibakar. Sementara penulisnya diawasi atau dipenjara.

Korban yang mencoba berbicara di depan publik dituduh “menyebarkan ajaran komunis baru.” Dengan begitu, negara bukan hanya menghapus ingatan, tapi menghapus hak untuk mengingat.

Setelah 1998, film propaganda memang tak lagi wajib diputar, tapi narasinya masih hidup di kepala banyak orang. Generasi yang tumbuh selama Orde Baru mewarisi persepsi yang sama: PKI adalah kejahatan, militer adalah pelindung bangsa.

Buku sejarah baru memang lebih terbuka, tapi tidak pernah menempatkan negara sebagai pelaku kekerasan. Kurikulum nasional tetap berhenti di satu kalimat: “Telah terjadi peristiwa G30S/PKI.” Tanpa konteks, tanpa korban.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Propaganda dan ingatan dalam Tragedi 1965, bagaimana negara menguasai versi sejarah pertama kali tampil pada Bicara Blitar.

Bagi para tahanan politik 1965, tubuh mereka menjadi medan tempur ideologi. Kekerasan fisik dan seksual bukan sekadar pelampiasan kebencian, tapi bagian dari strategi politik untuk menghancurkan martabat manusia dan menanamkan rasa takut permanen.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut, pola penyiksaan di seluruh Indonesia menunjukkan keseragaman yang mengerikan, dari ruang interogasi Kodim di Jawa Timur, penjara Bukit Duri di Jakarta, hingga kamp Pulau Buru. Semua tunduk pada satu logika: hancurkan tubuh, bungkam pikiran.

Setiap penahanan dimulai dengan interogasi. Namun interogasi yang dimaksud bukan proses hukum, melainkan penyiksaan untuk memaksa pengakuan dan menanamkan rasa tunduk.

Para tahanan disetrum dengan kabel telepon lapangan, dipukuli dengan popor senjata, disiram air hingga hampir mati lemas, lalu dipaksa menandatangani dokumen kosong.

Kesaksian dalam Dalih Pembunuhan Massal menggambarkan pemandangan yang berulang: “Kami ditanya siapa pimpinan PKI. Kalau menjawab ‘tidak tahu,’ kami disetrum. Kalau menjawab nama siapa pun, kami disuruh tulis lebih banyak nama.”

Penyiksaan ini tidak hanya untuk mencari informasi, tapi untuk membangun narasi politik.

Dengan pengakuan palsu, militer bisa menyusun “bukti” bahwa ada jaringan besar PKI, dan karenanya operasi pembasmian harus dilanjutkan.

Salah satu bab paling gelap dalam laporan Dalih Pembunuhan Massal adalah kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Banyak yang sebelumnya aktif di organisasi wanita seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

Setelah propaganda militer menuduh Gerwani sebagai pelaku penyiksaan jenderal di Lubang Buaya, mereka dijadikan sasaran balas dendam seksual di seluruh Indonesia.

Tahanan perempuan diperkosa secara bergantian di pos militer, diinterogasi dalam keadaan telanjang, bahkan dipaksa menonton sesama tahanan disiksa. Sebagian besar kemudian ditahan di kamp Plantungan, di mana kekerasan fisik digantikan oleh penghinaan moral dan kerja paksa tanpa batas waktu.

Seorang mantan tahanan berkata dalam laporan itu: “Kami dipanggil ‘pelacur komunis’. Padahal kami tidak pernah bersentuhan dengan politik, hanya aktif mengajar anak-anak.”

Negara menstigma tubuh perempuan sebagai simbol dosa ideologis dan melalui penghancuran seksual, mereka ingin menegaskan dominasi total.

Tahanan laki-laki mengalami bentuk penyiksaan berbeda tapi tak kalah brutal. Banyak yang digantung, disiram minyak tanah dan dibakar, atau dipaksa berlari di tengah hujan peluru. Yang lainnya dibiarkan kelaparan selama berhari-hari, hanya diberi air kotor untuk bertahan hidup.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal mendokumentasikan pola yang sama di hampir semua kamp: penderitaan fisik dijadikan alat untuk “membersihkan” jiwa dari pengaruh komunis. Itu bukan penyiksaan spontan, tapi ritual politik.

Negara menjadikan penderitaan tubuh sebagai simbol penebusan bagi “kesalahan ideologi.”

Kekerasan seksual dan penyiksaan tidak hanya menghancurkan tubuh, tapi juga menandai status sosial korban setelah bebas. Perempuan yang dilecehkan dijauhi masyarakat. Laki-laki yang disiksa dianggap “cacat ideologis.”

Stigma ini menempel selama puluhan tahun, membuat korban terus menderita bahkan setelah keluar dari penjara. “Negara tidak hanya menyiksa,” tulis Dalih Pembunuhan Massal, “tapi juga memastikan korban tidak akan pernah pulih.”

Kekerasan terhadap tubuh menjadi cara paling efektif untuk menghapus eksistensi politik seseorang, karena luka fisik hilang, tapi rasa malu yang ditanamkan bertahan selamanya.

Hingga kini, hampir tak ada pelaku yang dimintai pertanggungjawaban. Kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan bahkan nyaris tidak pernah disebut dalam dokumen resmi negara.

Para korban hidup dalam kebisuan, sebagian memilih tidak pernah menceritakan pengalaman mereka bahkan pada keluarga sendiri. “Bicara tentang apa yang terjadi berarti membuka luka dan menghadapi stigma baru,” kata seorang penyintas Plantungan dalam wawancara untuk laporan tersebut.

Bagi sebagian korban, tubuh mereka adalah arsip terakhir dari kebenaran. Bekas luka bakar, gigi ompong, punggung bengkok, semuanya menjadi saksi bisu dari sistem kekuasaan yang menjadikan manusia sebagai alat propaganda.

“Mereka ingin kami hilang,” tulis salah satu catatan tahanan di Pulau Buru, “tapi luka kami tetap hidup, dan itu lebih keras dari propaganda mana pun.”

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Penyiksaan dan kekerasan seksual pasca Tragedi 1965, saat tubuh dijadikan medan politik pertama kali tampil pada Bicara Blitar.

Ratusan ribu orang yang dituduh terlibat atau bersimpati pada PKI dikurung tanpa pengadilan, disebar ke berbagai penjara dan kamp kerja paksa.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut sistem ini sebagai “penyiksaan yang dilembagakan” cara negara menyingkirkan orang tanpa harus menembak mereka.

Setelah operasi militer 1965, ribuan orang ditangkap di seluruh Indonesia. Sebagian besar tidak pernah diperiksa secara hukum. Tak ada surat penangkapan, tak ada dakwaan resmi. Mereka hanya “diamankan” atas perintah militer dan kemudian ditahan selama bertahun-tahun di lokasi-lokasi terpencil.

Komando operasi, lewat Kopkamtib, membagi tahanan dalam beberapa kategori:

• Kategori A: dianggap terlibat langsung dengan G30S; banyak yang dieksekusi.
• Kategori B: dianggap anggota PKI atau organisasi afiliasi; ditahan tanpa batas waktu.
• Kategori C: simpatisan atau orang yang hanya berhubungan sosial dengan mereka yang dituduh; diawasi seumur hidup.

Menurut Dalih Pembunuhan Massal, sekitar 1,7 juta orang pernah mengalami penahanan dengan sistem ini, sebagian ditahan lebih dari satu dekade tanpa pengadilan.

Plantungan

Salah satu lokasi paling terkenal adalah Plantungan, di Jawa Tengah. Bekas rumah sakit Belanda itu diubah menjadi penjara khusus perempuan “kategori B” kebanyakan istri atau anggota organisasi wanita yang dianggap terkait PKI, seperti Gerwani.

Mereka dikurung tanpa proses hukum, banyak yang berusia lanjut atau memiliki anak kecil. Laporan Dalih Pembunuhan Massal mencatat kesaksian seorang mantan tahanan: “Kami tidak tahu kapan bisa keluar. Kami menanam sayur sendiri, menjahit pakaian, dan menunggu hari yang tak pernah datang.”

Di Plantungan, para perempuan dipaksa bekerja di kebun, sementara nama mereka dihapus dari dokumen sipil. Mereka kehilangan hak menikah, hak memiliki pekerjaan, bahkan hak untuk diingat.

“Negara memperlakukan perempuan ini bukan sebagai manusia, tapi sebagai simbol dosa politik,” tulis laporan tersebut.

Pulau Buru: Dari Surga Tropis ke Kamp Kerja Paksa

Kamp tahanan terbesar berada di Pulau Buru, Maluku. Antara 1969 hingga 1979, sekitar 12.000 tahanan politik dikirim ke sana, sebagian besar laki-laki kategori B.

Mereka disebut “tapol” (tahanan politik), tapi pada praktiknya hidup seperti budak. Buru dibagi menjadi beberapa unit yang disebut Unit Pembangunan. Tiap unit menampung ratusan tahanan yang dipaksa membuka hutan, menanam padi, dan membangun permukiman di bawah pengawasan militer.

Kondisi di sana keras dan mematikan: malaria, kelaparan, penyiksaan. Banyak tahanan meninggal dan dikubur tanpa nama di hutan. Seorang tapol yang dikutip dalam Dalih Pembunuhan Massal menceritakan:

“Kami membangun sawah untuk negara, tapi tidak pernah makan hasilnya. Kami menanam, lalu penjaga yang panen.”

Pulau Buru kemudian dijadikan simbol kesenyapan. Negara menyebutnya proyek rehabilitasi. Para tahanan menyebutnya neraka yang dirancang dengan jadwal kerja.

Pengawasan dan Pelaporan Seumur Hidup

Bagi yang selamat dan dibebaskan, kebebasan hanyalah kata formal. Setelah keluar dari kamp, mereka tetap diwajibkan lapor rutin ke kantor militer atau polisi, tidak boleh pindah kota, dan tidak boleh bekerja di sektor publik. KTP mereka diberi tanda khusus “ET” (eks-tapol), stempel sosial yang mengunci hidup mereka dalam stigma.

“Pengawasan ini membuat mantan tahanan tidak pernah benar-benar bebas,” tulis laporan Dalih Pembunuhan Massal. “Kekerasan berlanjut dalam bentuk administrasi.”

Pulau-pulau Lain, Cerita yang Sama

Selain Buru dan Plantungan, penahanan juga dilakukan di berbagai tempat lain:

Nusakambangan, yang terkenal dengan sel bawah tanahnya; Lapas Cipinang dan Bukit Duri, tempat banyak tahanan politik awal ditumpuk; serta kamp kecil di Flores, Sulawesi, dan Kalimantan.

Di semua tempat itu, pola yang sama berlaku: kerja paksa, indoktrinasi, dan penanaman rasa bersalah kolektif. Kamp-kamp tahanan itu kini banyak yang berubah fungsi, sebagian menjadi sekolah, sebagian dibiarkan runtuh. Tapi ingatan para penyintas tetap hidup.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Sistem penahanan dan kamp tahanan pasca Tragedi 1965: Di Pulau Buru, Plantungan, dan pulau-pulau sunyi pertama kali tampil pada Bicara Blitar.

Koordinasi ini bukan spontanitas massa. Ia adalah hasil dari desain kekuasaan, cara negara mengubah sebagian rakyat menjadi alat pembunuhan negara. Setelah Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat, strategi keamanan berubah drastis.

Alih-alih mengumumkan operasi militer resmi, aparat justru mendorong partisipasi kelompok masyarakat untuk “menumpas komunis.” Kebijakan ini memberi dua keuntungan bagi militer: beban operasional berkurang, dan tanggung jawab hukum kabur.

Komnas HAM menyebut langkah ini sebagai “delegasi kekerasan.” Negara menyerahkan tugas kotor kepada massa, lalu bersembunyi di balik klaim bahwa kekerasan itu adalah ekspresi kemarahan rakyat. “Rakyat diarahkan, bukan digerakkan secara alami,” tulis laporan Dalih Pembunuhan Massal.

Di berbagai daerah, militer merekrut dan melatih kelompok sipil, mulai dari pemuda desa hingga anggota organisasi keagamaan. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang paling aktif adalah Banser dan Pemuda Ansor, dua organisasi di bawah Nahdlatul Ulama (NU).

Di Sumatera Utara, peran itu diambil alih oleh Pemuda Pancasila dan organisasi nasionalis. Sementara di Bali, aparat lokal bekerja sama dengan pecalang dan kepala banjar dalam eksekusi massal.

Militer memberi mereka pelatihan dasar, senjata tajam, dan, yang lebih penting, narasi moral: bahwa menumpas komunis adalah bentuk jihad atau pengabdian kepada negara.

Pidato, khutbah, dan spanduk propaganda disebar untuk memastikan tidak ada keraguan dalam hati para pelaku. Laporan Dalih Pembunuhan Massal mencatat kesaksian saksi di Kediri yang menyebut:

“Sebelum pembunuhan, kami dikumpulkan oleh tentara. Mereka bilang, membunuh PKI sama dengan membela Pancasila.”

Setelah dilatih, kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai milisi lokal yang mengidentifikasi dan menangkap orang-orang yang dicurigai simpatisan PKI. Mereka bekerja sama dengan aparat desa, kepala dusun, dan tokoh agama setempat.

Begitu seseorang dituduh “komunis,” milisi akan membawa mereka ke pos militer atau tempat interogasi, lalu ke lokasi eksekusi. Sebagian besar korban tidak pernah diadili; bahkan tidak tahu tuduhannya secara pasti.

Keterangan dari daerah Blitar Selatan, yang tercatat dalam Dalih Pembunuhan Massal, menggambarkan situasi brutal itu: “Kami dikumpulkan di balai desa. Malam itu, beberapa orang dibawa keluar, dan esok paginya hanya tersisa lubang besar di belakang sawah.”

Peran tokoh agama dalam tragedi ini sangat menonjol. Di banyak daerah, mereka menjadi juru kampanye pembasmian “komunis kafir.” Sermon dan khutbah di masjid mengaitkan pembunuhan dengan pembelaan terhadap agama.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal mencatat bahwa di sebagian wilayah Jawa Timur, aparat militer secara aktif bekerja sama dengan ulama setempat untuk “menerjemahkan” operasi penumpasan dalam bahasa agama.

“Agama digunakan sebagai pelumas ideologis bagi kekerasan,” tulis laporan itu. “Pembunuhan menjadi suci karena dibungkus dengan makna ibadah.”

Walau kelompok sipil tampak mendominasi di lapangan, kendali tetap berada di tangan militer. Mereka mengatur logistik, menentukan target, dan memantau hasil. Sementara para pelaku sipil dijadikan tameng politik, wajah “rakyat” yang seolah bertindak spontan.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menunjukkan bahwa di banyak daerah, operasi pembunuhan hanya berhenti setelah komando militer pusat memerintahkan penghentian. Ini menegaskan bahwa seluruh aksi kekerasan berlangsung dalam struktur kontrol yang disiplin.

“Negara menciptakan kekerasan, lalu menyebutnya reaksi rakyat,” tulis laporan itu. “Itulah kebohongan yang paling tahan lama.”

Yang paling tragis, strategi kolaboratif ini meninggalkan luka sosial yang tak sembuh hingga kini. Pembunuhan 1965 bukan hanya memisahkan negara dan rakyat, tapi juga membelah masyarakat sendiri.

Tetangga membunuh tetangga, guru melaporkan murid, anak mengkhianati ayah.

Di banyak desa, hubungan sosial yang hancur itu tidak pernah pulih. Selama puluhan tahun, keluarga korban dianggap “tidak bersih lingkungan” dan dihindari oleh masyarakat yang dulu ikut menganiaya mereka.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Militer dan milisi dalam Tragedi 1965, kolaborasi untuk “pembersihan” pertama kali tampil pada Bicara Blitar.

Menurut laporan Dalih Pembunuhan Massal, keseragaman ini bukan kebetulan, tapi bukti bahwa operasi kekerasan dijalankan lewat struktur komando militer yang terencana dan terkendali.

Pasca 1 Oktober 1965, pusat kekuasaan militer berada di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto melalui Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

Dari markas di Jakarta, perintah turun ke seluruh Kodam (Komando Daerah Militer) melalui radiogram, telegram, dan kurir lapangan. Bahasanya formal dan halus: “mengamankan unsur-unsur G30S/PKI,” tapi maknanya jelas, tangkap, habisi, bersihkan.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menunjukkan bahwa pola operasi di tiap daerah hampir identik:

• penangkapan massal berbasis daftar nama;
• interogasi di markas militer atau kantor pemerintah;
• eksekusi di lokasi tersembunyi seperti tepi sungai, kebun tebu, dan lapangan desa;
• lalu penguburan massal yang dilakukan diam-diam di malam hari.

Komnas HAM menilai keseragaman ini mustahil terjadi tanpa koordinasi nasional yang ketat. “Di seluruh Indonesia, pembunuhan dilakukan dengan metode dan waktu yang berdekatan,” tulis laporan itu. “Ini bukan kerusuhan lokal, tapi operasi berskala negara.”

Di Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro menjadi pelaksana utama. Penangkapan dimulai pada Oktober 1965 dan berlangsung hingga pertengahan 1966. Saksi-saksi menyebut, setiap kecamatan memiliki “daftar hitam” warga yang akan ditangkap, daftar yang disiapkan oleh aparat militer dan aparat desa.

Di Jawa Timur, di bawah kendali Kodam V/Brawijaya, operasi dilakukan lebih brutal. Penahanan dilakukan di markas militer, gudang pabrik gula, dan kantor kecamatan. Banyak tahanan kemudian dikirim ke Blitar Selatan untuk dieksekusi massal.

Salah satu saksi yang dikutip dalam Dalih Pembunuhan Massal mengatakan: “Kami tidak pernah tahu alasan ditangkap. Hanya diberi tahu bahwa kami harus diam karena negara sedang ‘dibersihkan.’”

Di dua provinsi ini pula, kolaborasi dengan kelompok sipil seperti Banser dan Pemuda Ansor berlangsung masif. Mereka diberi mandat sebagai pelaksana lapangan, sementara militer mengatur daftar dan logistik.

Di Sumatera Utara, Kodam I/Bukit Barisan menerapkan pola berbeda. Militer di sana memanfaatkan struktur administrasi pemerintahan sipil dan polisi untuk menahan ribuan orang.

Tahanan dipusatkan di markas Kodim, kantor kabupaten, dan lapangan terisolasi. Penangkapan juga menyasar buruh perkebunan yang dianggap simpatisan PKI. Beberapa perusahaan asing, termasuk perusahaan tembakau dan karet yang beroperasi di Deli Serdang dan Langkat, disebut ikut memberikan dukungan logistik kepada aparat militer.

“Operasi di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi berjalan beriringan,” tulis laporan Dalih Pembunuhan Massal.

Bali menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbesar. Di bawah komando Kodam IX/Udayana, pembunuhan massal terjadi hampir di setiap kabupaten. Struktur sosial yang kuat dan sistem adat justru dimanfaatkan untuk melancarkan kekerasan.

Militer bekerja sama dengan kepala banjar dan tokoh adat untuk mengidentifikasi warga yang dituduh simpatisan PKI. Mereka kemudian dikumpulkan di balai desa, diinterogasi, dan sebagian besar dieksekusi di sungai-sungai atau ladang.

Saksi dari Gianyar yang dikutip dalam Dalih Pembunuhan Massal menggambarkan keheningan pasca-eksekusi: “Setiap pagi, kami melihat potongan pakaian mengambang di sungai. Tidak ada yang berani bicara.”

Laporan itu menegaskan bahwa kekerasan di Bali memiliki pola militeristik yang sama dengan Jawa: identifikasi, pengumpulan, dan eksekusi massal dengan dukungan aparat lokal.

Di Sulawesi Selatan, struktur operasi di bawah Kodam XIV/Hasanuddin fokus pada penangkapan dan penghilangan. Banyak tahanan dibawa ke markas militer dan tidak pernah kembali.

Sementara di Nusa Tenggara Timur, pembunuhan dilakukan dalam skala lebih kecil tapi tetap dalam pola yang sama, dengan dukungan aparat pemerintah daerah dan kelompok sipil.

Dari seluruh kesaksian dan data lapangan, laporan Dalih Pembunuhan Massal menyimpulkan: “Konsistensi pola kekerasan di berbagai daerah adalah bukti adanya komando pusat. Tidak ada operasi sebesar ini yang bisa berjalan tanpa koordinasi nasional.”

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Ada struktur komando dan wilayah operasi: Dari Jawa ke Sumatera dan Bali pada Tragedi 1965 pertama kali tampil pada Bicara Blitar.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menunjukkan bahwa kekerasan pasca-G30S tidak bisa dilepaskan dari konteks global: Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba menanamkan pengaruh ideologi di Asia.

Indonesia yang saat itu dipimpin Sukarno berdiri di tengah-tengah, tapi bagi Washington, sikap “non-blok” itu tidak pernah benar-benar netral.

Awal 1960-an, Indonesia dianggap negara strategis. Populasinya besar, sumber dayanya melimpah, dan posisinya penting dalam rantai geopolitik Asia Tenggara. Tapi kebijakan Sukarno yang dekat dengan Beijing dan Moskow membuat Amerika khawatir Indonesia akan “jatuh ke tangan komunis.”

Dokumen deklasifikasi pemerintah AS yang dikutip dalam Dalih Pembunuhan Massal mengungkap bahwa CIA dan Departemen Luar Negeri AS secara aktif memantau situasi politik di Jakarta sejak 1963.

Salah satu laporan intelijen bertajuk “The Communist Threat in Indonesia” (1965) menyebut PKI sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan Barat di Asia Tenggara.

Tak lama setelah peristiwa 30 September, AS langsung menyatakan dukungan terhadap langkah militer Indonesia.

Kedutaan Besar AS di Jakarta disebutkan secara rutin mengirimkan daftar nama tokoh PKI dan simpatisan kepada Angkatan Darat, daftar yang kemudian digunakan untuk operasi “pembersihan.”

“Hubungan itu bukan rahasia,” tulis laporan Dalih Pembunuhan Massal. “Bahkan beberapa pejabat AS kemudian mengakuinya di depan publik sebagai bagian dari strategi anti-komunis global.”

Selain bantuan informasi, Amerika juga menjalankan kampanye propaganda global untuk membenarkan aksi militer Indonesia. Melalui jaringan media seperti Voice of America (VOA) dan kantor berita Reuters, mereka menyiarkan narasi bahwa “tentara Indonesia sedang menyelamatkan negaranya dari ancaman kudeta komunis.”

Di Washington, tokoh-tokoh pemerintahan Lyndon B. Johnson memuji keberhasilan Soeharto sebagai “kemenangan demokrasi di Asia.” Sementara di Jakarta, propaganda ini disebar ulang oleh media nasional, menegaskan bahwa pembunuhan massal adalah bagian dari “pembersihan ideologi berbahaya.”

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut, propaganda asing dan domestik saling menopang, menciptakan ilusi bahwa kekerasan adalah tindakan penyelamatan nasional, bukan kejahatan kemanusiaan.

Selain dukungan politik, ada pula aliran bantuan material. Beberapa arsip AS dan Inggris menunjukkan bahwa militer Indonesia menerima pasokan peralatan komunikasi, kendaraan, bahkan senjata ringan dari Barat selama periode 1965–1966.

Bantuan itu tidak selalu langsung dalam bentuk senjata, tapi disalurkan lewat program pelatihan, konsultan, dan “bantuan ekonomi darurat.”

Sementara itu, Inggris ikut bermain di medan propaganda. Melalui jaringan Information Research Department (IRD), lembaga propaganda rahasia pemerintah Inggris, disebarkan artikel dan pamflet yang menggambarkan PKI sebagai kekuatan kejam yang harus dihancurkan.

“Dokumen-dokumen itu kini terbuka,” tulis laporan tersebut, “dan membuktikan bahwa perang ideologi di Indonesia dijalankan bukan hanya oleh senjata, tapi juga oleh kata-kata.”

Di tengah semua itu, Presiden Sukarno semakin terjepit. Setelah peristiwa G30S, kekuasaannya perlahan direbut oleh militer yang didukung Barat. Sukarno mencoba melawan dengan seruan “revolusi belum selesai”, tapi dunia sudah berubah. Amerika dan sekutunya memilih Soeharto sebagai mitra baru yang lebih bisa “diatur.”

Pada 1967, Sukarno resmi dilengserkan, dan Indonesia masuk ke era baru: Orde Baru, rezim militer yang mendapat legitimasi internasional penuh karena dianggap “penyelamat dari komunisme.”

Bagi Washington, pembunuhan massal di Indonesia bukan tragedi, melainkan kemenangan strategis. Dalam laporan rahasia yang kini sudah dibuka ke publik, seorang pejabat CIA menulis dengan dingin:

“Indonesia telah berubah dari negara yang condong ke kiri menjadi salah satu sekutu paling menjanjikan di Asia.”

Tapi di balik kemenangan itu, jutaan orang kehilangan keluarga, pekerjaan, dan masa depan. Ratusan ribu dibunuh, jutaan lainnya dibungkam dalam ketakutan yang diwariskan selama puluhan tahun.

Barat menyebutnya stabilitas. Militer menyebutnya keamanan. Tapi bagi para korban, itu hanyalah pembenaran bagi kejahatan yang dilakukan atas nama ideologi global.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa

Artikel Ada peran asing dan politik dingin Tragedi 1965, saat Indonesia jadi medan perang ideologi dunia pertama kali tampil pada Bicara Blitar.